PMK 120 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 diterbitkan untuk menetapkan saldo kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun anggaran 2024 serta mengatur mekanisme penyelesaiannya. Penerbitan didasarkan pada konsideran Menimbang antara lain perlu tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, ketentuan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025, serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAK. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penetapan nilai nasional dan rincian menurut provinsi/kabupaten/kota serta tata cara penyaluran dan penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Menetapkan istilah yang dipakai dalam Peraturan Menteri: Daerah (kesatuan pemerintahan daerah), Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian transfer ke Daerah berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja, DBH Pajak (dihitung atas penerimaan pajak), DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA: penerimaan kehutanan, minerba, migas, panas bumi, perikanan), DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit: berdasarkan bea keluar/pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya), Kurang Bayar DBH (selisih kurang antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH), dan Lebih Bayar DBH (selisih lebih antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH).

Ruang Lingkup Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar

• Penetapan yang diatur meliputi dua kategori sampai dengan tahun anggaran 2024, yakni: (a) Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2024; dan (b) Lebih Bayar DBH sampai dengan TA 2024, sebagaimana dirinci dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah Nasional Kurang Bayar DBH

• Menetapkan total nasional Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp83.587.272.319.000; komposisinya terdiri atas Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp43.301.222.962.000 dan Kurang Bayar DBH SDA sebesar Rp40.286.049.357.000.

Jumlah Nasional Lebih Bayar DBH

• Menetapkan total nasional Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.327.956.551.000; komposisinya terdiri atas Lebih Bayar DBH Pajak sebesar Rp1.266.561.661.000, Lebih Bayar DBH SDA sebesar Rp9.669.336.400.000, dan Lebih Bayar DBH Sawit sebesar Rp2.392.058.490.000.

Penyaluran Kurang Bayar

• Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2024 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan penyalurannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; kewenangan penetapan penyaluran tersebut dilimpahkan (mandat) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyelesaian Lebih Bayar

• Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan TA 2024 dapat dilakukan melalui perhitungan terhadap penyaluran Kurang Bayar DBH; penyelesaian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan penetapan itu dilimpahkan sebagai mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Rincian Lampiran

• Rincian atas Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sampai dengan TA 2024 disusun secara nasional dan menurut daerah provinsi/kabupaten/kota dan tercantum dalam Lampiran yang dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Lampiran memuat tabel nilai dalam rupiah untuk tiap jenis DBH dan tiap daerah.

Pengakuan Akuntansi dan Dampak Terhadap Anggaran Daerah

• Penetapan Kurang Bayar DBH merupakan pengakuan bahwa pemerintah pusat mempunyai utang kepada pemerintah daerah, sedangkan penetapan Lebih Bayar DBH merupakan pengakuan adanya piutang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai dengan TA 2024. Peraturan ini menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk langsung menganggarkan tambahan penerimaan DBH sebagai pendapatan daerah dalam APBD; penganggaran tambahan penerimaan DBH sebagai pendapatan daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyaluran Kurang Bayar dan/atau penyelesaian Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).

Delegasi Kewenangan dan Mekanisme Pelaksanaan

• Keputusan teknis mengenai penetapan penyaluran Kurang Bayar dan penyelesaian Lebih Bayar ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan kewenangan operasional dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; pelaksanaan penyaluran menggunakan prinsip memperhatikan kemampuan keuangan negara dan mekanisme pelaksanaan penyaluran/penyelesaian mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Keuangan terkait.

Ketentuan Lampiran Data Angka Spesifik

• Lampiran Peraturan memuat tabel rinci nilai Kurang Bayar dan Lebih Bayar menurut jenis DBH (Pajak, SDA, Sawit, CHT, Biaya Pemungutan, dsb.) serta menurut provinsi/kabupaten/kota dalam satuan rupiah, termasuk angka nasional yang disebutkan dalam batang tubuh; lampiran tersebut menjadi dasar teknis pelaksanaan penyaluran dan penyelesaian.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya