PMK 125 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, khususnya mengenai perkiraan defisit dan pembiayaan defisit APBN Tahun Anggaran 2024.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum

   • APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPR.
   • Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan.
   • ALCO (Asset Liability Committee) bertugas melakukan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, dan sektor fiskal serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan APBN.
   • SAL (Saldo Anggaran Lebih) adalah akumulasi neto dari sisa lebih dan kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
   • Pinjaman Tunai, Surat Berharga Negara (SBN), dan RKUN (Rekening Kas Umum Negara) juga didefinisikan sebagai instrumen pembiayaan.

2. Perkiraan Defisit yang Melampaui Target

   • Target defisit APBN 2024 ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023.
   • ALCO melakukan pemutakhiran proyeksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan asumsi ekonomi makro, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran.
   • ALCO menghitung besaran defisit APBN 2024 berdasarkan pemutakhiran tersebut.

3. Tambahan Pembiayaan Defisit

   • Jika defisit diperkirakan melampaui target, dilakukan tambahan pembiayaan.
   • Sumber tambahan pembiayaan dapat berasal dari dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum.
   • ALCO menentukan besaran tambahan pembiayaan dan sumbernya.
   • Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target dan tambahan pembiayaan melalui Keputusan Menteri Keuangan yang memuat rincian besaran dan sumber pembiayaan.

4. Pelaksanaan Tambahan Pembiayaan

   • Pemindahbukuan dana SAL dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai peraturan pengelolaan SAL.
   • Penarikan Pinjaman Tunai dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai peraturan yang berlaku.
   • Penerbitan SBN dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai peraturan SBN.
   • Penarikan saldo kas Badan Layanan Umum dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

5. Pelaporan

   • Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan wajib dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024.

6. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.