PMK 126 TAHUN 2023

PMK 126 TAHUN 2023 - Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 beserta perubahannya mengatur pemberian fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 dan berubahnya status menjadi penyakit endemi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, diperlukan kepastian hukum dengan mencabut peraturan tersebut.

Pokok Pengaturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 beserta perubahan terakhir dengan Nomor 164/PMK.04/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk penanganan COVID-19 yang dokumen pabeannya telah terbit sebelum berakhirnya status bencana nasional tetap berlaku sampai hak dan kewajiban terkait terpenuhi.
Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi administrasi terkait fasilitas tersebut tetap berlaku untuk hak dan kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya status pandemi.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 November 2023.

PERPRES 34 TAHUN 2020

24 Feb 2020

Pengesahan ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)

PMK 127 TAHUN 2023

29 Nov 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

KEP-116/BC/2025

26 Jun 2025

Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhsatu

KEP-191/BC/2022

14 Des 2022

Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan

29 Nov 2023
Mencabut 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
29 Nov 2023
Mencabut 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
29 Nov 2023
Mencabut 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Diseqse 2019(COVID-19)
29 Nov 2023
Mencabut 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
29 Nov 2023
Mencabut 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (5)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Riwayat Dokumen (5)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait