PMK 126 TAHUN 2024

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2024 ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama. Peraturan ini mengatur tarif layanan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLU tersebut, berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan akademik, meliputi seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, uang kuliah program pascasarjana, profesi, spesialis, subspesialis, rekualifikasi, non-reguler, iuran pengembangan institusi, dan layanan akademik lainnya.
   • Tarif layanan penunjang akademik, meliputi penggunaan fasilitas (lahan, gedung, asrama, sarana olahraga, dll.), permakanan, binatu, perlengkapan, peralatan, transportasi, layanan kesehatan, laboratorium, pelatihan, penelitian, percetakan, penggunaan keahlian SDM, teknologi informasi, perpustakaan, kekayaan intelektual, bantuan hukum, kelayakan etik, layanan koordinator perguruan tinggi swasta, dan layanan penunjang lainnya.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif akademik ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi dan dibedakan berdasarkan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta zona wilayah.
   • Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
   • Tarif iuran pengembangan institusi digunakan untuk pengembangan SDM, sarana, dan prasarana.
   • Tarif layanan penunjang akademik dihitung berdasarkan biaya per unit layanan yang meliputi bahan habis pakai, tenaga kerja, fasilitas, dan harga pasar setempat.

4. Kontrak Kerja Sama
   BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan barang/jasa pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pemanfaatan aset, dan kerja sama manajemen dengan pihak lain, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pemberian Tarif Khusus
   Mahasiswa dan pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan nol rupiah, termasuk mahasiswa teladan, berprestasi, dari keluarga miskin, terdampak kondisi kahar, dari wilayah tertinggal, cuti kuliah dengan alasan penting, dan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

6. Penetapan dan Peralihan Tarif

   • Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif dilakukan oleh pimpinan BLU sesuai peraturan perundang-undangan.
   • Tarif akademik bagi mahasiswa sebelum angkatan tahun akademik 2025/2026 tetap mengacu pada peraturan sebelumnya sampai masa studi selesai.
   • Tarif layanan baru berlaku untuk mahasiswa penerimaan mulai tahun akademik 2025/2026.
   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan sejumlah peraturan menteri keuangan terkait tarif layanan BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang berlaku sebelumnya.

7. Ketentuan Penutup
   Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan dan mengatur pengelolaan tarif layanan BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri secara menyeluruh dan terintegrasi.

8. Lampiran Tarif
   Lampiran peraturan memuat batas tarif tertinggi untuk berbagai jenis layanan akademik, termasuk seleksi ujian masuk, uang kuliah program pascasarjana, profesi, spesialis, rekualifikasi, non-reguler, dan layanan akademik lainnya, dengan pembagian tarif berdasarkan zona wilayah (Zona I, II, III).