PMK 139 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk menetapkan tarif layanan atas barang dan jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya di Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat. Penetapan tarif ini bertujuan untuk menyederhanakan penetapan tarif, pemerataan kualitas layanan, dan mengatur imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama, meliputi tarif produksi pembudidayaan, tarif laboratorium, dan tarif bimbingan teknis.
   • Tarif layanan penunjang, meliputi tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, peralatan, sarana transportasi, penelitian, konsultasi, sertifikasi, dan penjualan produk lainnya.

3. Penetapan Tarif Layanan Utama
   Tarif utama mempertimbangkan harga pasar, biaya produksi, jenis dan ukuran hewan, produktivitas, jenis pengujian, dan durasi pelatihan. Penetapan tarif spesifik dilakukan oleh Kepala Balai Perikanan Budi Daya.

4. Penetapan Tarif Layanan Penunjang
   Tarif penggunaan fasilitas dan peralatan memperhitungkan biaya per unit layanan, durasi pemakaian, fasilitas, dan harga pasar setempat. Tarif transportasi memperhitungkan bahan bakar, penyusutan, tenaga kerja, dan harga pasar. Tarif penelitian dan konsultasi memperhitungkan bahan habis pakai, peralatan, dan tenaga ahli.

5. Penetapan Tarif Penjualan Produk
   Ditentukan berdasarkan harga pokok produksi ditambah margin keuntungan atau harga pasar.

6. Penetapan Zonasi Tarif
   Tarif layanan dibagi berdasarkan zona yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

7. Jasa Layanan Berdasarkan Kontrak Kerja Sama
   Badan Layanan Umum dapat memberikan jasa layanan berdasarkan kebutuhan pengguna melalui kontrak kerja sama dengan tarif yang disepakati.

8. Pemanfaatan Aset dan Kerja Sama Lainnya
   Dapat dilakukan kerja sama manajemen dan pemanfaatan aset dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

9. Layanan Cepat
   Pengguna layanan cepat dapat dikenakan tarif hingga 125% dari tarif layanan biasa.

10. Pemberian Tarif Khusus
    Tarif dapat diberikan sampai dengan nol rupiah untuk kriteria tertentu seperti jumlah pembelian, pengguna layanan, kondisi produk/jasa, dan jenis kegiatan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum. Minimal 20% benih ikan budidaya diberikan gratis kepada petani/nelayan pembudidaya.

11. Ketentuan Lain

    • Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif layanan penunjang, layanan cepat, dan tarif khusus ditetapkan oleh Kepala Balai Perikanan Budi Daya.
    • Perjanjian kerja sama yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
    • Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.

12. Lampiran Tarif Layanan Utama
    Rincian tarif layanan utama berdasarkan jenis layanan (produksi pembudidayaan, laboratorium, bimbingan teknis) dan zona tarif (Zona I, II, III) dengan tarif yang bervariasi sesuai jenis ikan, ukuran, dan layanan yang diberikan.