PMK 14 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2026 adalah peraturan yang menetapkan pengenaan bea masuk antidumping atas impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand, diterbitkan untuk menggantikan pengenaan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 yang masa berlakunya telah berakhir. Penerbitan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia, sebagai anggota World Trade Organization, berkewajiban mendukung tatanan perdagangan yang adil dan bahwa hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia membuktikan praktik dumping yang masih berlanjut dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (perubahan atas UU No.10/1995) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan.

Pokok Pengaturan

Definisi Bea Masuk Antidumping

• Bea Masuk Antidumping didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian (Pasal 1).

Lingkup Barang Yang Dikenai

• Ketentuan ini berlaku untuk impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler, tidak diperkuat, tidak dilaminasi, dan tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan bahan lain, yang termasuk dalam pos tarif ex3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99 (Pasal 2).
• Negara asal yang menjadi sasaran pengenaan adalah India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand sebagaimana dinyatakan dalam teks peraturan dan lampiran (Pasal 2 dan Lampiran).

Negara Asal, Produsen, dan Tarif Bea Masuk Antidumping

• Lampiran memuat daftar negara asal, produsen/perusahaan, dan tarif bea masuk antidumping yang dikenakan: untuk India tercantum SRF Limited 8,5%; Vacmet India Limited 4,0%; Jindal Poly Films Limited 6,8%; Ester Industries Limited 4,5%; Perusahaan Lainnya 8,5%.
• Untuk Republik Rakyat Tiongkok tercantum Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd 2,6% dan Perusahaan Lainnya 10,6%. Untuk Thailand tercantum SRF Industries (Thailand) Limited 5,4%; Polyplex (Thailand) Public Company Limited 2,2%; A.J. Plast Public Company Limited 7,1%; Perusahaan Lainnya 7,1% (Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini) (Pasal 3 dan Lampiran).

Ketentuan Lampiran dan Keutuhan Peraturan

• Lampiran yang memuat negara asal, produsen/perusahaan, dan tarif bea masuk antidumping merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sehingga tarif dan daftar produsen yang tercantum di Lampiran menjadi dasar penerapan bea masuk antidumping terhadap impor yang bersangkutan (Pasal 3).

Hubungan Dengan Bea Masuk Lain

• Pengenaan Bea Masuk Antidumping merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation) atau tambahan atas bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional yang telah dikenakan sebelumnya (Pasal 4 ayat (1)).
• Jika ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas impor dari negara yang termasuk dalam perjanjian tersebut menjadi tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) (Pasal 4 ayat (2)).

Syarat Pengenaan dan Prosedur Administratif

• Bea Masuk Antidumping berlaku terhadap barang impor BOPET apabila dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
• Bea Masuk Antidumping juga berlaku apabila tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

Ketentuan Untuk Kawasan Perdagangan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus

• Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan tersebut, sehingga tata cara dan pengenaan terhadap barang di kawasan khusus mengikuti ketentuan tersendiri (Pasal 5 ayat (2)).

Masa Berlaku Pengenaan

• Peraturan Menteri ini ditetapkan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya peraturan ini, sehingga batas periode pengenaan adalah 5 tahun sejak tanggal efektif yang ditetapkan (Pasal 6).

Mulai Berlaku dan Pengundangan

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan; Peraturan ini ditetapkan pada 13 Maret 2026, diundangkan pada 1 April 2026, dan metadata menyatakan mulai berlaku pada 4 April 2026 sesuai ketentuan masa tunggu tiga hari (Pasal 7 dan bagian penutup).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu 4 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya