PMK 142 TAHUN 2023

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 Tahun 2023 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, khususnya mengenai pengaturan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuannya adalah mengatur mekanisme penghitungan dan alokasi biaya operasional pemungutan PBB yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pokok Pengaturan

1. Definisi:

   • APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui DPR.
   • PBB adalah pajak bumi dan bangunan selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.
   • DBH adalah bagian transfer ke daerah berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam APBN.
   • BOP adalah biaya operasional pemungutan PBB oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   • Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan daerah.

2. Penerimaan PBB:
   Penerimaan PBB berasal dari objek pajak di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya.

3. Alokasi Penerimaan PBB:
   Penerimaan PBB dialokasikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) setelah dikurangi biaya operasional pemungutan (BOP).

4. Besaran Biaya Operasional Pemungutan (BOP):

   • Sektor perkebunan: 5,4% dari penerimaan PBB sektor tersebut.
   • Sektor perhutanan: 5,85%.
   • Sektor pertambangan minyak dan gas bumi: 6,3%.
   • Sektor pengusahaan panas bumi: 6,3%.
   • Sektor pertambangan mineral atau batubara: 6,3%.
   • Sektor lainnya: 6,3%.

5. Penganggaran dan Penggunaan BOP:
   Penganggaran BOP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penggunaan BOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Perhitungan BOP:
   Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan/atau APBN Perubahan.

7. Berlaku:
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 18 Desember 2023.