PMK 16 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 yang dicabut. Peraturan ini disusun karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perluasan rincian kegiatan yang dapat dibiayai dari DBH DR dan/atau Sisa DBH DR, penguatan kegiatan penyuluhan serta peran provinsi sebagai koordinator sehubungan dengan pengalihan kewenangan sektor kehutanan. Selain itu PMK Nomor 55/2024 dinilai belum menyesuaikan regulasi, nomenklatur kelembagaan, perluasan penggunaan, dan perpanjangan batas waktu penggunaan Sisa DBH DR sehingga perlu diganti. Penerbitan peraturan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan sinkronisasi tata kelola penggunaan DBH DR dalam pelaksanaan transfer ke daerah.

Pokok Pengaturan

Definisi Istilah Utama

• Menetapkan istilah-istilah kunci seperti Daerah, Pemerintah, Kementerian Keuangan, DBH (Dana Bagi Hasil), DBH DR (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi), Sisa DBH DR (selisih lebih antara DBH DR yang disalurkan dan realisasi penggunaannya), RKP DBH DR (Rancangan Kegiatan dan Penganggaran), dan LRP DBH DR (Laporan Realisasi Penggunaan).
• Mendefinisikan istilah teknis lain seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hasil Hutan Kayu/HHBK, serta FOLU Net Sink 2030 sebagai rujukan sasaran pengendalian perubahan iklim.

Kegiatan Yang Dibiayai Oleh DBH DR Dan Sisa DBH DR Provinsi

• DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain rehabilitasi di luar kawasan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu/HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi KPH, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan perbenihan, penyuluhan kehutanan, serta kegiatan strategis lainnya.
• Rincian lengkap jenis dan keluaran kegiatan untuk provinsi tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota

• Sisa DBH DR kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanganan pasca kebakaran di taman hutan raya, penanaman DAS kritis, pembangunan ruang terbuka hijau, penyuluhan lingkungan hidup, konservasi sumber daya hayati dan/atau kegiatan strategis lainnya.
• Rincian kegiatan untuk kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan Strategis Lainnya Dan Prioritas Bantuan Keuangan Khusus

• Kegiatan strategis lainnya meliputi penguatan perekonomian daerah (misalnya penyusunan Integrated Area Development, fasilitas sarpras, pendampingan UMKM), pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dukungan rekonsiliasi PNBP sektor kehutanan, dukungan kesekretariatan DBH DR, pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja sektor kehutanan, pengelolaan kebersihan, pengelolaan jalan sekitar kawasan, dukungan FOLU Net Sink 2030, dan bantuan keuangan khusus dari provinsi ke kabupaten/kota.
• Bantuan keuangan khusus dapat diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang merupakan daerah asal penerimaan NBP sumber daya alam kehutanan dana reboisasi dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Persentase Anggaran Untuk Kegiatan Strategis Dan Kegiatan Pendukung

• Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya dianggarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu DBH DR dan/atau Sisa DBH DR provinsi yang dianggarkan atau dari Sisa DBH DR kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD (Pasal 4 ayat 6).
• Anggaran kegiatan pendukung dibatasi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dianggarkan per rincian kegiatan, sedangkan kegiatan inti merupakan kegiatan utama yang menentukan keberhasilan keluaran (Pasal 6 ayat 4 dan 6 ayat 2-3).
• Jika Sisa DBH DR kabupaten/kota berjumlah kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sisa DBH DR dapat digunakan seluruhnya untuk kegiatan strategis lainnya (Pasal 4 ayat 7).

Pengutamaan Pelibatan Masyarakat Dan Mekanisme Pelaksanaan

• Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit, serta dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kehutanan, lingkungan hidup, atau urusan terkait yang ditunjuk oleh Kepala Daerah (Pasal 5).
• Kegiatan inti dan pendukung termasuk honorarium fasilitator swakelola, biaya tender, jasa konsultan pengawas, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas sebagai bagian dari anggaran pendukung yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (Pasal 6 ayat 3).

Standar Teknis, Standar Biaya, Dan Koordinasi Pengelolaan

• Pelaksanaan kegiatan mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya dan pada standar biaya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional (Pasal 7 ayat 1).
• Gubernur atau bupati/wali kota wajib membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR untuk tujuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di wilayahnya (Pasal 7 ayat 2).

Penyusunan RKP DBH DR, Format, Dan Penyampaian Elektronik

• Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR yang memuat alokasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR, rincian kegiatan, rincian pendanaan, target keluaran, dan metode pelaksanaan; RKP disusun sesuai klasifikasi dan nomenklatur perencanaan daerah dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah atau sarana elektronik lain yang ditentukan Ditjen Perimbangan Keuangan (Pasal 8 ayat 1-4).
• Gubernur mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH DR bersama bupati/wali kota dan kementerian terkait paling lambat pada bulan November tahun anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan, dan format RKP disesuaikan dengan contoh pada Lampiran huruf C (Pasal 8 ayat 5-6).

Pembahasan RKP, Berita Acara, Dan Penetapan Dalam Dokumen APBD

• Pembahasan RKP DBH DR mempertimbangkan target capaian keluaran, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, besaran penganggaran DBH DR dan Sisa DBH DR, besaran untuk kegiatan strategis serta persentase kegiatan pendukung; hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 9 ayat 1-3).
• Berdasarkan berita acara hasil pembahasan tersebut, Kepala Daerah menetapkan RKP DBH DR dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat 4).

Rancangan Teknis Kegiatan Dan Pedoman Teknis

• Pemerintah Daerah menyusun rancangan teknis kegiatan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup untuk menentukan lokasi berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran, dan peta penutupan lahan (Pasal 10 ayat 1).
• Pedoman penyusunan rancangan teknis tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 10 ayat 2).

Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR (LRP) Dan Periode Pelaporan

• Gubernur dan bupati/wali kota menyusun LRP DBH DR untuk kegiatan provinsi dan kabupaten/kota; LRP terdiri atas LRP tahun sebelumnya, LRP periode I (berisi realisasi sampai penyaluran tahap II untuk provinsi atau sampai terpenuhinya realisasi minimal bagi daerah yang hanya memiliki Sisa DBH DR) dan LRP periode II (berisi realisasi sampai penyaluran tahap IV untuk provinsi atau sampai terpenuhinya realisasi minimal) (Pasal 11 ayat 1-5).
• LRP disusun dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah atau sarana elektronik lain yang ditentukan Ditjen Perimbangan Keuangan, serta formatnya tercantum dalam Lampiran huruf F (Pasal 11 ayat 6-7).

Pemantauan, Evaluasi, Dan Koordinasi Antar Kementerian

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan mengetahui kepatuhan laporan, realisasi penyerapan, capaian keluaran, kesesuaian kegiatan, besaran penganggaran, alokasi untuk kegiatan strategis, persentase kegiatan pendukung, dan dampak/manfaat (Pasal 12 ayat 1-2).
• Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Ditjen Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kementerian kehutanan, kementerian lingkungan hidup, dan kementerian dalam negeri melalui unit eselon I pembina masing-masing untuk aspek teknis serta perencanaan dan penganggaran (Pasal 12 ayat 3).

Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBH DR, Pemberitahuan, Dan Pembaruan Data

• Perhitungan Sisa DBH DR pada provinsi dan kabupaten/kota dilakukan rekonsiliasi antara Menteri, menteri terkait (kehutanan, lingkungan hidup, dalam negeri) dan Pemerintah Daerah, hasilnya dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi sesuai format Lampiran huruf G (Pasal 13 ayat 1-3).
• Menteri memberi pemberitahuan Sisa DBH DR kepada Kepala Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Maret tahun anggaran berjalan; kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Pasal 13 ayat 6-7), dan Kepala Daerah dapat meminta pemutakhiran data jika terdapat rekomendasi/temuan pengawas internal atau eksternal yang mempengaruhi realisasi (Pasal 14).

Perubahan RKP DBH DR, Batas Waktu, Dan Penganggaran Kembali Sisa DBH DR

• Jika Pemerintah Daerah menggunakan Sisa DBH DR pada tahun berjalan, perubahan RKP DBH DR harus dilakukan terlebih dahulu dan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan; RKP perubahan disusun sesuai klasifikasi dan nomenklatur perencanaan (Pasal 15 ayat 1-3).
• Gubernur mengoordinasikan pembahasan RKP DBH DR perubahan bersama kementerian terkait, hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar perubahan penganggaran dalam dokumen penganggaran Daerah (Pasal 15 ayat 4-6).

Batas Waktu Penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota Dan Sanksi Pemotongan

• Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR kabupaten/kota paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dan penggunaannya harus tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2026 (Pasal 16 ayat 1-2).
• Jika setelah batas waktu tersebut masih terdapat Sisa DBH DR yang belum direalisasikan, Menteri dapat melakukan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Sisa DBH DR dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah; pemotongan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan setelah rekonsiliasi dengan daerah paling lambat Mei 2027, hasilnya dituangkan dalam berita acara yang memuat nama daerah, jumlah Sisa DBH DR yang akan diselesaikan, jumlah pemotongan, Sisa DBH DR yang belum diselesaikan dan/atau periode pemotongan (Pasal 16 ayat 3-7).

Ketentuan Pemutakhiran, Penyesuaian Pada Saat Berlakunya Peraturan, Dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Kepala Daerah wajib menyesuaikan RKP DBH DR Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 55 Tahun 2024 agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini ketika peraturan ini mulai berlaku (Pasal 17 huruf a).
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku (Pasal 18).

Lampiran, Format, Dan Contoh Dokumen Pendukung

• Peraturan memuat Lampiran terperinci yang mencakup: (A) rincian kegiatan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi, (B) rincian kegiatan untuk kabupaten/kota, (C) contoh format RKP DBH DR provinsi, (D) contoh berita acara hasil pembahasan RKP, (E) pedoman penyusunan rancangan teknis kegiatan, (F) contoh format LRP DBH DR, dan (G) contoh format berita acara rekonsiliasi - semua lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran memuat daftar kegiatan operasional dan keluaran terukur untuk kegiatan seperti rehabilitasi, perhutanan sosial, pengendalian karhutla, operasional KPH, pengembangan perbenihan, penyuluhan kehutanan, konservasi kehati, penyediaan sarpras, serta format penganggaran dan pelaporan yang harus dipatuhi.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya