PMK 19 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani dan konsumen. Perum BULOG ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai bentuk investasi langsung pemerintah guna mendukung pengadaan gabah/beras produksi dalam negeri.

Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Perum BULOG adalah badan usaha milik negara yang mengelola usaha logistik pangan.
   • CBP adalah persediaan beras/gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.
   • Investasi Pemerintah berupa penempatan dana jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya melalui pengadaan CBP.
   • Investasi ini menggunakan dana APBN dan dikelola melalui Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN).

2. Pelaksanaan Investasi dan Pengadaan CBP

   • Perum BULOG sebagai operator investasi pemerintah melaksanakan pengadaan CBP melalui pembelian gabah/beras produksi dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
   • Nilai pengadaan mengacu pada harga pembelian pemerintah dan volume realisasi pembelian.
   • Penyaluran dan/atau pelepasan CBP dilakukan oleh Perum BULOG dengan nilai penerimaan minimal sama dengan nilai pengadaan, dan hasilnya digunakan kembali sebagai revolving fund.

3. Pendanaan dan Penganggaran

   • Dana investasi berasal dari APBN dan dialokasikan pada subbagian anggaran bendahara umum negara.
   • Dana dipindahbukukan ke RIBUN dan dicairkan kepada Perum BULOG sesuai ketentuan investasi pemerintah.
   • Perum BULOG wajib menyusun perencanaan investasi dan penganggaran sesuai peraturan yang berlaku.

4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

   • Perum BULOG wajib menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal untuk melindungi nilai investasi dan menyelenggarakan CBP secara efisien.
   • Manajemen risiko meliputi pencatatan terpisah dan identifikasi serta evaluasi risiko pada setiap tahap pengadaan dan pengelolaan gabah/beras.

5. Imbal Hasil dan Indikator Kinerja

   • Imbal hasil investasi ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) dan dihitung berdasarkan persentase dari total dana investasi.
   • Indikator kinerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan masukan dari instansi terkait, dan capaian kinerja menjadi dasar pemberian insentif kinerja kepada Perum BULOG.
   • Perum BULOG wajib menyetorkan imbal hasil ke RIBUN setiap tahun anggaran, dikurangi insentif jika ada.

6. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi

   • Perum BULOG menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan investasi yang memuat kinerja, pendapatan, pengelolaan risiko, dan informasi penting lainnya.
   • Laporan disampaikan kepada Komite Investasi Pemerintah (KIP) secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
   • KIP melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana investasi dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

7. Ketentuan Lain

   • Perencanaan penganggaran dana investasi tahun 2026 dilakukan dengan usulan Perum BULOG kepada KPA BUN dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.