PMK 19 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Keuangan) yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk dan yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025. Perubahan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi dengan mengatur ketentuan pembayaran subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku serta menyesuaikan mekanisme pembayaran sebagaimana dipertimbangkan dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini mengatur penyediaan dana, mekanisme pencairan awal untuk pengadaan bahan baku, pelaporan, perhitungan pembayaran, dan pertanggungjawaban sesuai konteks pelaksanaan anggaran dan ketentuan perencanaan serta akuntansi keuangan negara.

Pokok Pengaturan

Definisi dan Pihak Pelaksana

• Pasal 1 merevisi beberapa definisi: Subsidi Pupuk adalah subsidi yang diberikan kepada petani/kelompok tani dan pembudi daya ikan/kelompok pembudi daya ikan yang besarannya dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial dan harga eceran tertinggi; Pelaksana Subsidi Pupuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang pupuk yang berbentuk persero untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi; DIPA BUN didefinisikan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran; serta Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menyimpan Dana Cadangan.

Penyediaan Dana dan DIPA

• Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa Dana Subsidi Pupuk disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tata cara penyediaannya mengacu pada peraturan menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
• Berdasarkan alokasi dana dalam APBN diterbitkan DIPA BUN yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran Dana Subsidi Pupuk sesuai ketentuan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Saluran Penyaluran Subsidi

• Pasal 5 menetapkan bahwa Subsidi Pupuk disalurkan kepada petani/kelompok tani dan pembudi daya ikan/kelompok pembudi daya ikan melalui Pelaksana Subsidi Pupuk (BUMN persero) sesuai perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Untuk Pengadaan Bahan Baku

• Pasal 5A mengatur bahwa pembayaran Subsidi Pupuk dapat diberikan kepada Pelaksana Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku setelah Pelaksana menyampaikan jaminan atas pembayaran pengadaan bahan baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 5A menegaskan bahwa pembayaran untuk pengadaan bahan baku didasarkan pada alokasi dan target dalam DIPA BUN dan penentuan komponen biaya pengadaan bahan baku dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Mekanisme Pembayaran Awal, Syarat Pengajuan, dan Pengujian

• Pasal 5B mengatur bahwa pembayaran untuk keperluan pengadaan bahan baku dapat diberikan sebelum realisasi pengadaan sesuai rencana pengadaan yang telah disesuaikan dengan produksi pupuk bersubsidi dan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri bidang pertanian; pembayaran untuk kebutuhan bahan baku diberikan untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun dan dilakukan paling lambat pada triwulan pertama tahun berjalan.
• Sebelum pencairan, pembayaran tersebut harus direviu oleh lembaga pengawas keuangan dan pembangunan; Direksi Pelaksana mengajukan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan penetapan alokasi oleh menteri bidang pertanian, rencana pengadaan bahan baku, dan jaminan pembayaran; pejabat yang berwenang melakukan pengujian hak tagih dan penerbitan permintaan/perintah pembayaran sesuai ketentuan perencanaan dan akuntansi.
• Perintah pembayaran disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format lampiran, dan KPPN melakukan pengujian serta pencairan sesuai ketentuan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pelaporan, Evaluasi, Proyeksi, dan Penyetoran Sisa

• Pasal 5C mengharuskan Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku secara triwulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.
• Berdasarkan laporan triwulanan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas realisasi pembayaran bahan baku terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, menyusun proyeksi penyaluran pada akhir triwulan ketiga, dan memperhitungkan penyesuaian pembayaran bahan baku dalam periode berikutnya jika ada penyesuaian target penyaluran.
• Apabila hasil proyeksi menyebabkan kelebihan pembayaran sampai akhir tahun, Direksi Pelaksana wajib menyetorkan dana sisa pengadaan bahan baku ke rekening kas negara paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan tata cara penyetoran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Pembayaran Setelah Penyaluran dan Pengecualian

• Pasal 6 mengatur bahwa Direksi Pelaksana mengajukan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk setelah pupuk bersubsidi disalurkan, dan pembayaran tersebut memperhitungkan dana subsidi untuk pengadaan bahan baku yang telah diberikan sebelumnya kepada Pelaksana sebelum realisasi pengadaan.
• Perhitungan pengurangan nilai pembayaran dilaksanakan dalam setiap pengajuan penagihan berupa pengurangan nilai pembayaran Subsidi Pupuk yang telah disalurkan pada periode berkenaan dengan nilai penggunaan bahan bakunya; pengecualian berlaku untuk pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Pupuk untuk kebutuhan bahan baku yang belum dibayarkan, namun ketentuan perhitungan harus dilaksanakan sejak tagihan diajukan pertama kali setelah pembayaran untuk keperluan pengadaan bahan baku.

Dokumen Pendukung, Pengujian, dan Pengurangan Jaminan

• Pasal 7 mensyaratkan lampiran pada tagihan berupa berita acara realisasi penyaluran, penebusan dan verifikasi serta perhitungan proporsi penggunaan bahan baku atas pupuk bersubsidi yang telah disalurkan; pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengujian hak tagih dan penerbitan permintaan/perintah pembayaran sesuai ketentuan perencanaan dan akuntansi.
• Perintah pembayaran tetap harus disampaikan ke KPPN dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai format lampiran, KPPN melakukan pengujian terhadap pengajuan dan pencairan, dan nilai jaminan pembayaran dapat dikurangi secara proporsional sesuai nilai sisa bahan baku yang belum disalurkan.

Ketentuan Teknis Perhitungan dan Penagihan

• Pasal 13 menetapkan bahwa tata cara perhitungan dan penagihan pengadaan bahan baku serta penghitungan pengadaan dan penyaluran Subsidi Pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Ketentuan Transisi dan Perhitungan Tagihan Sebelum Berlaku

• Pasal II mengatur bahwa perhitungan Subsidi Pupuk dan pengajuan tagihan yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025.
• Tagihan pembayaran yang telah diajukan sebagaimana dimaksud harus diperhitungkan dengan pembayaran tagihan Subsidi Pupuk untuk pengadaan bahan baku tahun 2026.

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Petunjuk Pengisian

• Peraturan memuat Lampiran format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang harus dilampirkan pada perintah/permintaan pembayaran, memuat kolom untuk nomor DIPA, rincian bukti, jumlah, dan pernyataan pertanggungjawaban pengembalian jika terdapat kesalahan atau kelebihan pembayaran.
• Disertai petunjuk pengisian yang merinci setiap item isian (nomor, nama penandatangan, NIP, jabatan, satuan kerja, nomor dan tanggal DIPA, uraian bukti, nomor akun, jumlah, akumulasi, nomor dan tanggal berita acara verifikasi, tempat dan tanggal penerbitan, serta tanda tangan dan materai) untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya