PMK 2 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 2 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Keuangan) yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024. Perubahan ini diterbitkan berdasarkan konsideran Menimbang yang menyatakan perlunya penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunaannya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sesuai usulan kementerian/lembaga terkait. Konteks perubahan adalah pengaturan teknis jenis kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari DAU bagian yang ditentukan penggunaannya agar anggaran daerah dapat menganggarkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan kegiatan sesuai kewenangan dan prioritas pelayanan minimal serta kebutuhan prioritas sektoral.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan Lampiran

• Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 102 Tahun 2024 sehingga Lampiran yang diubah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal I).
• Perubahan terutama berupa penyesuaian rincian jenis kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya pada tiga bidang: pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, berdasarkan usulan kementerian/lembaga terkait sesuai konsideran Menimbang.

Ketentuan Pemberlakuan dan Tahun Anggaran

• Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2026; ketentuan berlakunya khusus untuk tahun anggaran 2026 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal II).
• Lampiran yang diubah diberlakukan untuk penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan/subkegiatan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD tahun anggaran 2026 (Pasal II ayat 1-teks menyatakan mulai berlaku untuk tahun anggaran 2026).

Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

• Pasal II mengarahkan bahwa penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas kegiatan/subkegiatan yang didanai dari DAU yang ditentukan penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang tercantum pada Lampiran yang diubah; ketentuan teknis rinci disediakan dalam Lampiran untuk masing?masing kegiatan dan subkegiatan.
• Peraturan ini mengikat bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2026 untuk komponen DAU yang ditentukan penggunaannya; Lampiran berfungsi sebagai pedoman operasional untuk perencanaan dan pelaksanaan subsektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Bidang Pendidikan - Cakupan Umum Kegiatan dan Subkegiatan

• DAU dukungan bidang pendidikan dapat digunakan untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan/subkegiatan prioritas bidang pendidikan yang terinci dalam Lampiran, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; mencakup pembangunan unit sekolah baru, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/utilitas, pengadaan perlengkapan dan alat praktik, pemeliharaan rutin, penyediaan tenaga pendidik, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.
• Lampiran memuat juga kegiatan spesifik untuk jenjang SMA, SMK, pendidikan khusus, PAUD, nonformal/kesetaraan, serta program?program muatan lokal, penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, pengembangan konten digital, pelatihan penggunaan aplikasi pendidikan, pengelolaan dana BOS, dan kegiatan peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah.

Bidang Pendidikan - Kegiatan Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kegiatan Pendukung

• Untuk provinsi Lampiran merinci Rincian Kegiatan/Subkegiatan Prioritas SPM dan Prioritas bidang pendidikan (mis. pembangunan rumah sakit? - catatan: yang tercantum adalah banyak item pendidikan seperti ruang guru, perpustakaan, asrama, laboratorium, pusat sumber anak berkebutuhan khusus, sertifikasi kompetensi dan fasilitasi komunitas belajar).
• Untuk kabupaten/kota Lampiran memuat Rincian Kegiatan/Subkegiatan Prioritas SPM dan Prioritas bidang pendidikan (mis. pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, pengelolaan BOS, penataan pendistribusian pendidik, PAUD, kegiatan nonformal), serta Rincian Kegiatan/Subkegiatan Pendukung (mis. rehabilitasi sosial dasar, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kebudayaan dan perpustakaan).
• Khusus wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan Pendidikan yang didanai disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang?undangan (lampiran menyatakan penyesuaian kewenangan).

Bidang Kesehatan - Cakupan Umum Kegiatan dan Subkegiatan

• DAU dukungan bidang kesehatan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan/subkegiatan prioritas SPM serta prioritas bidang kesehatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran, meliputi penyediaan fasilitas layanan, sarana/prasarana/alat kesehatan, distribusi dan pengadaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai, dan pemeliharaan peralatan.
• Rincian mencakup pengelolaan pelayanan untuk UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) rujukan, UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), penanganan krisis kesehatan akibat bencana atau KLB, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, penyakit menular dan tidak menular, serta pelayanan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa dan kecanduan NAPZA.

Bidang Kesehatan - Pengembangan Mutu, Sistem Informasi, Perizinan, dan SDM

• Lampiran mengatur kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan, pengelolaan sistem informasi kesehatan terintegrasi, pengadaan telemedicine, penyelenggaraan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT), kegiatan akreditasi puskesmas/rumah sakit, pengukuran indikator mutu nasional (INM), serta investigasi/penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi.
• Di tingkat provinsi/kabupaten/kota juga dicantumkan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta kegiatan perizinan (rumah sakit kelas B/C/D/F, PBF cabang, izin usaha obat tradisional, izin praktik tenaga kesehatan).

Bidang Kesehatan - Kegiatan Pendukung dan Rujukan Sosial

• Lampiran memuat kegiatan pendukung seperti rehabilitasi sosial dasar di panti, perlindungan sosial korban bencana, pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 lintas daerah, dan dukungan logistik serta layanan rujukan lanjutan untuk korban kekerasan.
• Pendukung juga mencakup pengadaan perbekalan kesehatan di panti, layanan evakuasi penyelamatan korban bencana, serta pembiayaan cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah sebagai subkegiatan yang berulang tercantum di beberapa bagian Lampiran.

Bidang Pekerjaan Umum - Cakupan Umum Kegiatan dan Subkegiatan

• DAU dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk mendanai kegiatan/subkegiatan prioritas SPM serta prioritas bidang pekerjaan umum pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terinci dalam Lampiran, antara lain pengelolaan/pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kab/kota, pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional, dan pengelolaan sumber daya air serta bangunan pengaman pantai.
• Rincian pekerjaan umum mencakup perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur seperti tanggul, kanal banjir, embung, unit air baku, sumur air tanah, bendung/irigasi, serta fasilitas drainase dan penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.

Bidang Pekerjaan Umum - Persampahan, Irigasi, Jalan, dan Permukiman

• Lampiran mengatur pengembangan sistem persampahan regional (TPA, TPST, TPS?3R), peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, serta fasilitasi kerja sama lintas daerah untuk pengelolaan persampahan.
• Untuk irigasi Lampiran mencakup pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada berbagai skala (di antaranya kriteria luas daerah irigasi disebut pada Lampiran: 1.000-3.000 Ha serta di bawah 1.000 Ha untuk kabupaten/kota).
• Untuk jalan dan jembatan tercantum kegiatan seperti pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran, pemeliharaan rutin/berkala, survei kondisi jalan/jembatan, dan pengelolaan leger jalan di bawah kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketentuan Khusus, Kewenangan Daerah Istimewa, dan Ketentuan Lainnya

• Lampiran memuat ketentuan khusus untuk Aceh (mis. penyelenggaraan kebijakan pendidikan Aceh, pengelolaan tambahan DBH migas dan dana otsus untuk pendidikan Aceh, pelaksanaan kurikulum Aceh yang Islami, supervisi dan pembinaan Dayah), termasuk rincian pembiayaan program dan wewenang pelaksanaan.
• Beberapa subkegiatan berulang yang dicantumkan lintas bidang: penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah (penyediaan gaji dan tunjangan ASN) dan pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah tercantum secara eksplisit sebagai subkegiatan pada banyak bagian Lampiran.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya