PMK 20 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Pihak Terkait

   • Pegawai meliputi PNS, TNI, Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lain yang ditugaskan penuh di kementerian/lembaga.
   • Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran dan kewenangan dalam proses pembayaran.

2. Pelaksanaan Pembayaran

   • Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan, dengan pengecualian dalam kondisi tertentu.
   • Pembayaran bulan Januari tahun anggaran berikutnya dapat diajukan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dibebankan pada DIPA tahun berikutnya.

3. Pembayaran Tunjangan Kinerja Secara Terpusat

   • Satker dapat melakukan pembayaran secara terpusat dengan sentralisasi pagu DIPA tunjangan kinerja pada satu Satker pusat.
   • Syarat sentralisasi meliputi penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai, dan pengembangan aplikasi mandiri penghitungan tunjangan.
   • PPK mengajukan SPP-LS secara elektronik dengan dokumen pendukung seperti daftar nominatif, rekapitulasi pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
   • PPSPM menerbitkan SPM-LS dan mengirimkannya ke KPPN dengan dokumen elektronik yang disahkan secara elektronik.

4. Pengujian dan Penerbitan Dokumen Pembayaran

   • Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D mengikuti ketentuan yang berlaku secara mutatis mutandis untuk pembayaran terpusat.
   • Ketentuan pembayaran kekurangan tunjangan dan pembayaran bagi pejabat fungsional penerima tunjangan profesi juga diatur secara mutatis mutandis.

5. Monitoring dan Evaluasi

   • Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

6. Lampiran dan Format Dokumen

   • Disediakan format rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja, daftar kekurangan pembayaran, daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat terkait.
   • Semua dokumen pendukung harus menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

7. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.