PMK 20 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2026 mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini dibentuk berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan BLU dan rujukan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (dan perubahannya) serta peraturan terkait lainnya. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2019 yang mengatur tarif sebelumnya, dan menjadi dasar penetapan, penghitungan, pengecualian, serta mekanisme kontraktual atas tarif layanan BLU RSPAD Gatot Soebroto.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup dan Pengguna Layanan

• Tarif layanan BLU RSPAD Gatot Soebroto merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pengguna layanan, yang terdiri atas masyarakat umum dan pihak penjamin. Pihak penjamin meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya. Lampiran tarif layanan medis merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan menjadi acuan besaran tarif maksimum untuk layanan tertentu.

Jenis Tarif Layanan

• Tarif layanan dibedakan atas empat kelompok utama: (a) tarif layanan medis; (b) tarif layanan penunjang nonmedis; (c) tarif farmasi; dan (d) tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu. Setiap kelompok diatur secara terperinci dalam pasal dan lampiran untuk menentukan komponen, metode perhitungan, dan batas tarif.

Struktur Tarif Layanan Medis

• Tarif layanan medis terdiri atas tarif pendaftaran dan administrasi medis, tarif akomodasi medis, dan tarif pelayanan medis; besaran tarif pelayanan medis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kategorisasi tindakan untuk membagi jenis pelayanan medis ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto dengan berpedoman pada peraturan yang mengatur standardisasi nomenklatur dan/atau katalog tindakan rumah sakit.

Tarif Rawat Inap: Kelas dan Perbandingan Persentase

• Tarif akomodasi medis rawat inap dikelompokkan dalam kelas III, II, I, VIP, dan VVIP dengan kelas II sebagai acuan besaran tarif medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Tarif kelas III dikenakan paling tinggi 90% dari tarif kelas II; tarif kelas I dikenakan paling tinggi 125% dari tarif kelas II; sedangkan tarif kelas VIP dan VVIP dikenakan paling rendah 125% dari tarif kelas II. Biaya jasa layanan pada tarif pelayanan medis untuk kelas I, II, dan III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.

Tarif Rawat Jalan Reguler dan Nonreguler

• Tarif rawat jalan reguler untuk masyarakat sesuai dengan besaran tarif pelayanan medis yang tercantum dalam Lampiran. Tarif rawat jalan nonreguler dikenakan kepada masyarakat umum paling rendah 125% dari tarif rawat jalan reguler.

Pertimbangan Umum Penetapan Tarif

• Pengenaan tarif minimal mempertimbangkan kompleksitas tindakan, biaya jasa layanan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor/harga pasar; ketentuan rinci penetapan tarif ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto. Penetapan tarif untuk seluruh jenis layanan harus memperhitungkan unsur-unsur biaya yang relevan sesuai sifat layanan dan kondisi pasar.

Tarif Penunjang Nonmedis dan Unsur Perhitungan

• Tarif penunjang nonmedis mencakup penggunaan ambulans dan sarana transportasi; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan lahan/ruangan/wisma/asrama/gedung/sarana olahraga; bimbingan/konseling/kredensial/pendidikan/pelatihan; penelitian dan pengembangan; instalasi pusat sterilisasi (CSSD); jasa boga dan binatu; optik/alat bantu dengar/alat bantu medis; bantuan kesehatan; serta penjualan produk lainnya. Untuk masing-masing jenis penunjang diatur unsur minimal perhitungan biaya, misalnya ambulans harus memperhitungkan bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan/depresiasi alat transportasi, jumlah dan jenis sarana, fasilitas, tenaga kerja, dan/atau harga pasar; penggunaan peralatan dan lahan/ruangan memperhitungkan fasilitas, tenaga kerja, jenis dan luas area, jangka waktu penggunaan, penyusutan, dan/atau harga pasar; serta jasa boga/binatu memperhitungkan bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, tenaga kerja/tenaga ahli, dan/atau harga pasar.

Tarif Penjualan Produk Lainnya

• Tarif penjualan produk lainnya ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar; harga pokok produksi didefinisikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan BLU RSPAD Gatot Soebroto untuk menghasilkan produk tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar penetapan harga produk yang dihasilkan rumah sakit ketika dijual kepada pengguna layanan atau pihak lain.

Tarif Farmasi

• Tarif farmasi yang diberikan kepada masyarakat umum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) dan memperhitungkan komponen seperti harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau harga pasar setempat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan harga obat dan layanan kefarmasian sejalan dengan regulasi HET serta kondisi pasar lokal.

Tarif Layanan Kesehatan dengan Teknologi Tertentu

• Tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu memperhitungkan unsur minimal seperti jenis dan kompleksitas penggunaan teknologi medis, nilai tukar mata uang, kompleksitas penanganan dan pemasangan, tenaga ahli, bahan medis habis pakai khusus, alat kesehatan, biaya pemeliharaan, biaya operasional jasa pelayanan, dan/atau harga pasar. Unsur-unsur ini menjadi dasar penetapan tarif untuk layanan yang bergantung pada teknologi khusus dan komponen biaya impor atau berfluktuasi.

Kerja Sama, Pemanfaatan Aset, dan Penetapan Tarif Dalam Kontrak

• BLU RSPAD Gatot Soebroto dapat memberikan jasa layanan kesehatan kepada pengguna berdasarkan kebutuhan melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan daerah, perusahaan asuransi, dan bentuk kerja sama lainnya. Pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya untuk meningkatkan layanan dapat dilakukan dengan pihak lain, dan tarif jasa layanan serta pemanfaatan aset/kerja sama ditetapkan dalam kontrak antara Kepala Rumah Sakit dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Asing dan Pengecualian Tarif Sampai Dengan Rp0,00

• Warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00; kategori yang dapat diberikan tarif nol meliputi keluarga miskin yang bukan pasien pihak penjamin, korban terdampak keadaan kahar, korban tindakan kriminal dan/atau kecelakaan tanpa identitas, pelaksanaan penugasan pemerintah untuk kegiatan strategis, dan kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial. Pemberian tarif nol harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU RSPAD Gatot Soebroto.

Paket Layanan dan Tarif Kombinasi

• BLU dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan, dan tarif paket tersebut dapat dikenakan lebih rendah dari tarif satuan yang tercantum dalam Pasal 2. Mekanisme, kriteria, dan besaran paket diatur oleh Kepala Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepala Rumah Sakit untuk Menetapkan Kriteria dan Tata Cara

• Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 24, dan 25 ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kepala Rumah Sakit memiliki kewenangan teknis untuk menetapkan rincian operasional, kategori tindakan, dan formula perhitungan tarif berdasarkan pedoman umum yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Lampiran Tarif Layanan Medis (Batas Tarif Tertinggi)

• Lampiran memuat batas tarif tertinggi untuk pendaftaran, akomodasi, dan pelayanan medis; contoh-contoh besaran: pendaftaran rawat jalan Rp75.000, pendaftaran rawat inap Rp109.000, dan pendaftaran gawat darurat Rp73.000; tarif akomodasi kelas II Rp825.000 per hari, ICU Rp1.436.000 per hari, NICU/PICU Rp1.800.000 per hari, ruang bayi Level I Rp781.250 per hari, ruang bayi Level II Rp1.125.000 per hari. Besaran honor/visite tercantum misalnya Dokter Umum Rp150.000 per kunjungan, Dokter Spesialis Rp350.000, Dokter Subspesialis Rp450.000; contoh tarif tindakan mencakup Tindakan Medik Non-Operatif: Kecil Rp4.840.000, Sedang Rp24.200.000, Besar Rp35.375.000, Khusus Rp48.400.000; serta contoh bedah berat seperti Bedah Jantung kategori Besar Rp155.375.000 dan kategori Khusus hingga Rp462.500.000. Lampiran juga memuat tarif penunjang medis seperti laboratorium (sederhana Rp1.687.500 per pengujian, sedang Rp4.702.000, sulit Rp6.688.000, khusus Rp13.500.000) dan radiologi (sederhana Rp15.675.000, sedang Rp31.350.000, sulit Rp47.025.000, khusus Rp62.700.000).

Ketentuan Transisi dan Pencabutan

• Perjanjian dan/atau kontrak kerja sama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak tersebut; oleh karena itu kontrak lama tidak otomatis berubah pada saat peraturan mulai berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2019 tentang tarif RSPAD Gatot Soebroto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya