PMK 24 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan terkait pengelolaan keuangan BLU serta usulan perubahan tarif layanan dari Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah melakukan penyesuaian tarif layanan sesuai dengan perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (kelas III, II, I, VIP) meliputi rawat inap, tindakan medis operatif, kateterisasi jantung, tindakan medis non-operatif, dan penunjang medis.
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas meliputi administrasi, akomodasi ruang rawat khusus, instalasi rawat jalan, tindakan medis non-operatif, poliklinik eksekutif, penggunaan lahan, peralatan, ambulans, pendidikan, dan penelitian.
   • Tarif farmasi ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.

3. Penetapan Tarif Berdasarkan Kelas

   • Tarif kelas II menjadi acuan dasar.
   • Tarif kelas III maksimal 90% dari kelas II.
   • Tarif kelas I maksimal 125% dari kelas II.
   • Tarif kelas VIP minimal 125% dari kelas II.
   • Biaya jasa pelayanan tindakan rawat inap untuk kelas I, II, dan III dihitung sama.

4. Penetapan Tarif Tidak Berdasarkan Kelas

   • Tarif administrasi, akomodasi, instalasi rawat jalan, tindakan medis non-operatif, dan penunjang medis diatur secara rinci.
   • Tarif poliklinik eksekutif dapat dikenakan hingga 150% lebih tinggi dari tarif administrasi, instalasi rawat jalan, dan penunjang medis.

5. Pertimbangan Penetapan Tarif
   Tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, tarif kompetitor, durasi pemakaian fasilitas, dan harga pasar setempat.

6. Pengaturan Tarif Farmasi
   Tarif farmasi memperhitungkan harga neto apotek, pajak, biaya pelayanan kefarmasian, dan harga pasar setempat.

7. Kerja Sama dan Pemanfaatan Aset
   RS dapat memberikan jasa layanan kesehatan berdasarkan kontrak kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS, pemerintah daerah, dan perusahaan asuransi. Tarif layanan kerja sama ditetapkan berdasarkan kontrak.

8. Pemberian Tarif Khusus
   Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah, meliputi masyarakat miskin, korban bencana, penugasan pemerintah, dan kegiatan sosial. Penetapan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

9. Tarif Kombinasi Layanan
   Tarif layanan dalam bentuk kombinasi dapat diberikan dengan tarif lebih rendah dari tarif standar.

10. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
    Perjanjian kerja sama sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan) untuk berbagai jenis layanan medis dan penunjang.
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas untuk administrasi, akomodasi, rawat jalan, tindakan medis non-operatif, dan penunjang medis.

12. Ketentuan Pelaksanaan
    Direktur Utama BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bertanggung jawab mengatur tata cara pengenaan tarif, kriteria pasien tertentu, dan pelaksanaan kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari kalender setelah diundangkan pada 17 Maret 2023.