PMK 3 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri (PERMEN) yang menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam penganggaran kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang?Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah). Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan indeks biaya (SBK) sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L, termasuk pengaturan SBK umum dan SBK khusus serta lampiran teknis. Dasar pertimbangan tercantum dalam konsideran Menimbang yang merujuk norma perundang?undangan terkait perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan negara. Ketentuan pelaksanaan SBK ditempatkan dalam Lampiran I (SBK umum) dan Lampiran II (SBK khusus) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Cakupan SBK

• SBK didefinisikan sebagai indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran dan dibedakan menjadi SBK umum dan SBK khusus.
• SBK umum berlaku untuk lebih dari satu atau seluruh kementerian negara/lembaga dan dicantumkan dalam Lampiran I; SBK khusus berlaku untuk 1 (satu) kementerian negara/lembaga dan dicantumkan dalam Lampiran II.
• Rincian indeks SBK umum dan SBK khusus ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan lampiran berfungsi sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

Klasifikasi Output, Satuan Kerja, Dan Volume

• Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) merupakan struktur pengelompokan keluaran yang mengelompokkan muatan keluaran sejenis berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
• Ditetapkan pengertian Satuan Kerja Koordinator (satker tingkat Eselon I atau setara yang mengoordinasikan satker vertikal) dan Satuan Kerja Vertikal (unit lini di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran).
• Penuangan volume RO pada SBK umum: SBK yang menggunakan satuan layanan dibatasi maksimal 1 (satu) volume; untuk satker koordinator yang mengelola anggaran satker di bawahnya secara terpusat, jumlah volume SBK didasarkan pada jumlah satuan kerja yang dikelola sepanjang tidak terjadi duplikasi alokasi; SBK selain layanan menggunakan volume sesuai kebutuhan.

Penggunaan SBK Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran

• Kementerian negara/lembaga wajib menggunakan SBK umum dan SBK khusus dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
• Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi (ceiling) yang tidak dapat dilampaui tanpa persetujuan pelampauan dari Menteri Keuangan melalui mekanisme yang ditetapkan.
• Ketentuan penggunaan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Prosedur Permintaan Pelampauan Besaran SBK

• Jika kementerian negara/lembaga membutuhkan pelampauan besaran biaya SBK, pengusul mengajukan permintaan pelampauan kepada Menteri Keuangan; kewenangan operasional dimandatkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
• Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dapat menyetujui permintaan pelampauan dengan mempertimbangkan harga pasar, prinsip ekonomis, efisien dan efektif, dan/atau perubahan tahapan.
• Apabila disetujui, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat persetujuan untuk melakukan revisi anggaran; jika tidak disetujui, disampaikan surat penolakan kepada kementerian pengusul.

Pengawasan Dan Pedoman Pelaksanaan

• Pengawasan atas penggunaan SBK umum dan SBK khusus dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian negara/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Pelaksanaan penggunaan SBK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; mekanisme audit internal dan tindak lanjut mengikuti ketentuan pengawasan yang berlaku.

Komponen Manajemen Dalam SBK Umum

• Dalam SBK umum, komponen/tahapan pencapaian keluaran dapat menggambarkan empat fungsi manajemen: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (controlling).
• SBK memuat tahapan/komponen yang menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen tersebut untuk setiap keluaran yang diukur.

SBK Layanan Pelatihan

• SBK Layanan Pelatihan mencakup pelatihan untuk SDM aparatur internal K/L, termasuk SBK untuk Pelatihan Struktural Kepemimpinan (pratama, administrator, pengawas) dan Pelatihan Dasar/Prajabatan (calon PNS dan prajabatan kategori 1 dan 2).
• Satuan biaya pelatihan tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta on?campus, biaya perjalanan dinas mentor pada seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, serta pajak (PPh Pasal 20).
• Pelatihan blended learning didefinisikan sebagai kombinasi tatap muka di kelas dan pembelajaran daring; besaran SBK menyesuaikan metode pelaksanaan.

SBK Layanan Audit Internal

• SBK Layanan Audit Internal digunakan untuk penyusunan kebijakan/SOP pengawasan internal, pelaksanaan audit, tindak lanjut audit, reviu, pembinaan pengawasan kinerja dan penyusunan laporan.
• Diuraikan tiga kategori pelaksanaan audit berdasarkan lokasi objek pemeriksaan: dalam perkantoran yang sama, dalam kota yang sama, dan luar provinsi, dengan besaran SBK yang berbeda sesuai kategori.

SBK Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan

• SBK Pemantauan dan Evaluasi digunakan untuk pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan.
• Dibedakan SBK untuk Satker Koordinator, Satker Vertikal, dan layanan pemantauan/evaluasi serta pelaporan pada Program Teknis dan Program Lintas.

SBK Hubungan Masyarakat, Informasi, Dan Komunikasi Publik

• SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi mencakup perumusan kebijakan hubungan masyarakat, pengumpulan data/opini publik, publikasi dan dokumentasi kebijakan, serta pelayanan informasi kebijakan; tersedia SBK khusus untuk satker koordinator dan satker vertikal.
• Penggunaan SBK ini ditujukan pada keluaran yang menyasar penerima eksternal K/L maupun pemangku kepentingan sesuai ruang lingkup masing?masing satker.

SBK Layanan Bantuan Hukum Dan Hukum Internal

• SBK Layanan Bantuan Hukum mengatur biaya layanan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau tindakan hukum lain untuk kepentingan internal K/L dan dibedakan antara bantuan hukum bagi pegawai (perseorangan) dan bagi institusi.
• Tata cara pemenuhan keluaran bantuan hukum ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN) Dan Manajemen Keuangan

• SBK Layanan BMN digunakan untuk layanan penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN, dengan SBK terpisah untuk satker koordinator dan satker vertikal.
• SBK Layanan Manajemen Keuangan mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana organisasi; juga dibedakan antara satker koordinator dan satker vertikal.

SBK Layanan Manajemen SDM Dan Formula Alokasi

• SBK Layanan Manajemen SDM diklasifikasikan menurut lingkup kementerian/lembaga: tanpa satker vertikal/UPT; memiliki satker vertikal/UPT di daerah kategori kecil (s.d. 3.000 pegawai); kategori sedang (3.000 s.d. 10.000); kategori besar (>10.000).
• Besaran alokasi pagu RO Layanan Manajemen SDM ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara jumlah pegawai ASN/TNI/Polri yang dikelola oleh unit pengelola anggaran SDM dengan indeks SBK umum yang relevan.

SBK Riset, Inovasi, Dan Kekayaan Intelektual

• SBK Riset dan Inovasi mengatur biaya seluruh tahapan kegiatan riset dan inovasi (persiapan, seleksi proposal, pelaksanaan, monev, pelaporan, penilaian keluaran) dan dibedakan menurut jenis keluaran seperti Kekayaan Intelektual, purwarupa, model, publikasi bereputasi global/nasional, dan naskah kebijakan.
• Tata cara pemenuhan output riset dan inovasi serta penentuan keluaran akhir ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga; ketentuan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban APBN.

SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3) Dan Metode Penyusunan

• SBK RSNI3 ditetapkan menurut metode perumusan yang dipilih: pengembangan sendiri, adopsi modifikasi, adopsi identik terjemahan, atau adopsi republikasi?reprint; besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir (Produk RSNI3) dan metode perumusan.
• Ketentuan tata cara pelaksanaan dan penetapan keluaran akhir RSNI3 merujuk pada pimpinan kementerian/lemabaga yang menyelenggarakan urusan terkait.

SBK Untuk Penyusunan Peraturan Perundang?undangan

• SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dibedakan antara yang bersifat internal (mengikat hanya dalam K/L) dan eksternal (mengikat di luar K/L); penggunaan SBK menyesuaikan sifat keluaran.
• SBK Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dibedakan sederhana dan kompleks: sederhana untuk jumlah pasal tidak lebih dari 25 dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 kementerian/lembaga, sedangkan kompleks apabila jumlah pasal lebih dari 25 dan/atau melibatkan lebih dari 5 kementerian/lembaga; SBK Rancangan Undang?Undang sederhana apabila jumlah pasal tidak lebih dari 50 dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 kementerian/lembaga, dan kompleks apabila melebihi batas tersebut.

SBK Peraturan Lainnya, Sosialisasi Dan Diseminasi

• SBK Peraturan Lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi K/L yang bersifat mengatur dan mengikat keluar kementerian/lemabaga; peraturan yang hanya mengikat di dalam K/L tidak memerlukan alokasi SBK tersendiri dan dibebankan pada belanja operasional bila diperlukan.
• SBK Sosialisasi dan Diseminasi digunakan untuk kegiatan luring (offline) yang menyasar publik/eksternal K/L dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang; kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan.

Rincian Teknis Dan Contoh SBK Umum Dalam Lampiran I

• Lampiran I memuat daftar tema SBK umum (mis. Layanan Perencanaan dan Penganggaran; Pelatihan; Audit Internal; Pemantauan dan Evaluasi; Hubungan Masyarakat; Bantuan Hukum; BMN; Manajemen Kinerja; Manajemen Keuangan; Manajemen SDM; Layanan Hukum; Organisasi dan Tata Kelola Internal; Penyelenggaraan Kearsipan; Reformasi Kinerja; RSNI3; Riset dan Inovasi; Naskah/Kebijakan Aktual Strategis; Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga; Peraturan Presiden; Peraturan Pemerintah; Rancangan Undang?Undang; Peraturan Lainnya; Sosialisasi dan Diseminasi) beserta kode KRO/RO.
• Untuk banyak keluaran lampiran menjabarkan subkategori operasional (mis. pelatihan jenis?jenisnya; audit: dalam perkantoran sama/dalam kota/luar provinsi; pemantauan untuk satker koordinator/vertikal; peraturan sederhana vs kompleks) yang menjadi dasar pemakaian SBK dalam aplikasi perencanaan anggaran.

SBK Khusus Dan Pemetaan Kementerian Dalam Lampiran II

• Lampiran II memuat SBK khusus per kementerian negara/lembaga dengan kode, uraian kegiatan (Rincian Output) dan nomor keluaran yang sangat rinci untuk banyak K/L, termasuk contoh pemetaan keluaran untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan (dengan daftar unit Ditjen dan keluaran sangat terperinci), serta ratusan RO lainnya.
• Lampiran II berfungsi sebagai SBK khusus yang mengikat untuk masing?masing kementerian/lemabaga yang tercantum dan memuat kode dan daftar keluaran operasional yang menjadi acuan alokasi anggaran unit kerja.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya