PMK 30 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Tujuannya adalah mengatur penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui mekanisme Crash Program, yaitu pemberian keringanan utang secara terpadu.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Piutang Negara adalah kewajiban pembayaran kepada negara.
   • Crash Program adalah mekanisme optimalisasi penyelesaian piutang dengan pemberian keringanan utang.
   • Piutang yang dapat diselesaikan melalui Crash Program adalah piutang instansi pemerintah dengan sisa kewajiban maksimal Rp2 miliar, yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan memenuhi kriteria tertentu.
   • Piutang yang berasal dari aset kredit eks bank likuidasi, dijamin asuransi/surety bond/bank garansi yang masih efektif, atau sedang dalam proses perkara pengadilan tidak dapat mengikuti Crash Program.

2. Mekanisme Pelaksanaan

   • Crash Program dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan dan secara teknis oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
   • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertugas menyelesaikan piutang dan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Crash Program.

3. Inventarisasi dan Pemberitahuan

   • KPKNL melakukan inventarisasi berkas kasus piutang untuk memastikan kriteria terpenuhi.
   • Kepala KPKNL memberitahukan rencana pelaksanaan Crash Program kepada penanggung utang melalui surat, pengumuman, sosialisasi, atau kerja sama dengan penyerah piutang.

4. Permohonan dan Persyaratan

   • Penanggung utang atau pihak terkait harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 16 Desember 2024.
   • Permohonan harus dilengkapi dokumen administrasi dan surat keterangan yang membuktikan ketidakmampuan membayar tanpa keringanan.
   • Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan dalam kondisi tertentu, seperti penanggung utang tidak diketahui keberadaannya, dengan batasan piutang tertentu.

5. Pembahasan Permohonan

   • KPKNL melakukan pembahasan untuk memastikan kelayakan permohonan, ketepatan data sisa kewajiban, dan kelengkapan administrasi.
   • Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan.

6. Ketentuan Keringanan Utang (Crash Program)

   • Keringanan utang meliputi penghapusan seluruh bunga, denda, dan biaya lainnya.
   • Pengurangan pokok utang sebesar:
     • 35% jika piutang didukung barang jaminan tanah atau bangunan.
     • 60% jika tidak didukung barang jaminan tersebut.
   • Tambahan keringanan pokok diberikan jika pelunasan dilakukan lebih awal:
     • 40% tambahan jika lunas sampai Juni 2024.
     • 30% tambahan jika lunas Juli-September 2024.
     • 20% tambahan jika lunas Oktober sampai 20 Desember 2024.
   • Khusus piutang rumah sakit/fasilitas kesehatan tingkat pertama, biaya perkuliahan/sekolah, atau piutang = Rp8 juta tanpa jaminan tanah, diberikan keringanan pokok sebesar 80%.

7. Pelunasan dan Sanksi

   • Pelunasan harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak surat persetujuan, dengan pengecualian tertentu.
   • Jika tidak melunasi tepat waktu, persetujuan Crash Program batal dan pembayaran yang sudah dilakukan menjadi pengurang pokok utang.

8. Penanganan Piutang Lunas

   • Setelah pelunasan, PUPN cabang menerbitkan surat pernyataan piutang lunas.
   • Penyerah piutang wajib mengadministrasikan pelunasan, menyerahkan dokumen jaminan asli, dan melakukan roya jaminan kebendaan jika ada.

9. Biaya Administrasi

   • Pengenaan biaya administrasi pengurusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.

10. Ketentuan Lain

    • Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah tahun anggaran 2023.
    • Peraturan mulai berlaku sejak diundangkan.

11. Lampiran

    • Berisi format surat pemberitahuan, permohonan, berita acara pembahasan, surat persetujuan dan penolakan, surat pernyataan piutang lunas, serta contoh perhitungan keringanan utang sesuai skema Crash Program.