PMK 30 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani melalui penyesuaian tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan turunannya. Penetapan tarif layanan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan, berupa pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya.

2. Penetapan Tarif Pungutan

   • Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi crude palm oil yang ditetapkan oleh Menteri yang mengurusi perdagangan.
   • Tarif pungutan tercantum dalam Lampiran I dan berlaku juga untuk barang ekspor berupa produk campuran yang tercantum dalam Lampiran II.

3. Pengaturan Produk Campuran

   • Produk campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau turunannya dikenakan tarif pungutan berdasarkan tarif tertinggi dari komponen yang dikenakan pungutan tanpa memperhatikan komposisi (jika campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan pungutan).
   • Jika campuran terdiri dari barang yang dikenakan pungutan dan yang tidak, tarif pungutan ditetapkan berdasarkan komponen pencampur yang dikenakan pungutan.

4. Penghitungan Tarif Pungutan
   Jumlah satuan barang untuk penghitungan pungutan produk campuran adalah volume dan/atau berat total barang campuran.

5. Subjek Pengenaan Tarif
   Tarif pungutan dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir komoditas perkebunan. Pembayaran dilakukan dalam Rupiah dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

6. Evaluasi dan Reviu Tarif
   Evaluasi pengenaan tarif dilakukan setiap bulan oleh kementerian terkait dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan. Komite Pengarah dapat melakukan reviu tarif setiap enam bulan atau sewaktu-waktu dan mengusulkan perubahan tarif kepada Menteri Keuangan.

7. Layanan Jasa dan Kerja Sama
   Selain tarif pungutan, Badan Layanan Umum dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan jasa di bidang perkebunan dan pemanfaatan aset atau kerja sama manajemen dengan pihak lain. Tarif layanan ini ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

8. Ketentuan Peralihan

   • Perjanjian dan kontrak kerja sama sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.
   • Pengenaan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 diakui sebagai penerimaan sampai sebelum berlakunya peraturan ini.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

9. Berlakunya Peraturan
   Peraturan ini mulai berlaku tiga hari setelah diundangkan.

10. Lampiran Tarif Pungutan

    • Lampiran I memuat tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya dengan tarif bervariasi mulai dari nol hingga persentase tertentu dari harga referensi crude palm oil.
    • Lampiran II memuat jenis barang ekspor berupa produk campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya yang dikenakan tarif pungutan.