PMK 30 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility menetapkan pengaturan baru tata kelola penyaluran DBH dan/atau DAU melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF). Peraturan ini dibuat untuk menata kembali ketentuan sebelumnya dan menyesuaikan dengan mekanisme pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan DBH/DAU nontunai. Dalam konsideran disebutkan bahwa PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan PMK Nomor 16 Tahun 2024 telah menjadi dasar yang perlu disesuaikan sehingga perlu diterbitkan peraturan pengganti. Peraturan ini memuat definisi, pelimpahan wewenang, mekanisme pembentukan TDF, remunerasi, penarikan, pelaporan, dan ketentuan penganggaran terkait Dana TDF.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi utama termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai fasilitas penyimpanan DBH/DAU di Bank Indonesia, Dana TDF sebagai DBH/DAU yang telah disalurkan melalui TDF, serta istilah lain seperti APBN, APBD, BUN, KPA BUN, KPPN, RKUD, SPTJM, dan Bencana.
• Menegaskan bahwa DBH/DAU yang disalurkan melalui TDF termasuk kurang bayar dan tambahan DBH serta bahwa Dana TDF dapat berupa dana yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan Wewenang

• Menteri melimpahkan kewenangan penetapan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (mandat untuk pembentukan fasilitas).
• Kewenangan Menteri untuk menerima dan memproses dokumen permohonan penarikan serta menentukan penggunaan lain atas penarikan TDF dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sumber Dana dan Batas Waktu Penyaluran

• Menegaskan bahwa penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara dan bahwa DBH/DAU yang disalurkan melalui TDF merupakan dana yang tidak ditentukan penggunaannya.
• Menetapkan bahwa penyaluran DBH dan/atau DAU melalui TDF harus dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Penentuan Daerah dan Besaran Dana TDF

• Menentukan bahwa penetapan Daerah yang menjadi penerima Dana TDF dan besaran DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF ditetapkan oleh Menteri.

Pejabat Perbendaharaan dan Tugasnya

• Menteri menetapkan struktur pejabat perbendaharaan terkait TDF, yaitu PPA BUN TDF dipimpin oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Pembayaran Remunerasi dan Penarikan TDF (KPA BUN TDF); Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah; dan Kepala KPPN (KPPN Jakarta II atau yang ditunjuk) sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.
• Mengatur pengisian pelaksana tugas apabila pejabat berhalangan serta ketentuan bahwa PPA BUN TDF dan KPA BUN yang ditetapkan tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana TDF oleh Pemerintah Daerah.
• Merinci tugas dan fungsi masing-masing KPA BUN, termasuk penyusunan rencana penempatan dana, rekomendasi penarikan dan pembayaran remunerasi, penetapan pejabat pembuat komitmen dan penandatangan SPM, penatausahaan dokumen, penyampaian laporan kinerja dan realisasi melalui sistem informasi terintegrasi, serta konsolidasi laporan keuangan.

Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility

• Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan pembentukan fasilitas dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan rekening pemerintah.
• Pengelolaan Dana TDF oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat meliputi pembukaan rekening, pemindahbukuan, perhitungan remunerasi, pelaporan, dan penutupan rekening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta KPPN yang ditunjuk memproses penyaluran DBH/DAU nontunai melalui fasilitas TDF.

Remunerasi Dana TDF

• Remunerasi atas Dana TDF diberikan sejak tanggal penyimpanan di TDF pada Bank Indonesia dan persentase remunerasi ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.
• Penghitungan remunerasi dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum, dengan rekonsiliasi minimal per Daerah dan jadwal rekonsiliasi pada bulan April (untuk Des-Mar), Juli (Apr-Jun), Oktober (Jul-Sep), dan Desember (Okt-Nov).
• Hasil rekonsiliasi ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani pejabat terkait, dan pemindahbukuan remunerasi ke RKUD disalurkan sesuai jadwal rekonsiliasi (April, Juli, Oktober, Desember) oleh Direktur Sistem Perimbangan Keuangan selaku KPA BUN TDF.

Holding Period dan Ketentuan Penarikan

• Menetapkan Holding Period selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penempatan DBH/DAU pada fasilitas TDF.
• Penarikan Dana TDF dibedakan antara penarikan dalam masa Holding Period dan setelah Holding Period, dengan ketentuan bahwa penarikan setelah Holding Period didahulukan untuk sisa dana TDF yang dibentuk pada tahun sebelumnya.

Penarikan Dana TDF Dalam Masa Holding Period

• Penarikan selama Holding Period hanya diperkenankan untuk kebutuhan kas mendesak akibat Bencana atau untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai akhir tahun anggaran sebelumnya, dimana kewajiban tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.
• Permohonan penarikan untuk Bencana harus dilampiri surat/keputusan penetapan Bencana oleh Kepala Daerah atau instansi berwenang, rencana penggunaan Dana TDF untuk penanganan Bencana, dan SPTJM; permohonan untuk kewajiban belanja belum terbayar dilampiri rekapitulasi kewajiban dan SPTJM; penarikan selama Holding Period disalurkan secara sekaligus dan dokumen mengikuti format Lampiran huruf B, C, dan/atau D serta E bila Daerah pernah menarik sebelumnya.

Penarikan Dana TDF Setelah Holding Period dan Penggunaan

• Setelah Holding Period, Pemerintah Daerah dapat menarik Dana TDF untuk penggunaan sesuai arah penggunaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, disalurkan ke RKUD sesuai kebijakan Pemerintah, atau tetap disimpan di TDF sampai disalurkan oleh Pemerintah.
• Penggunaan oleh Pemerintah Daerah dapat untuk perbaikan layanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah, investasi (termasuk dana abadi daerah atau investasi yang dikelola operator investasi pemerintah), dan/atau penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri; pengelolaan investasi berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
• Penarikan untuk kebutuhan program sebagaimana dimaksud dapat disalurkan sekaligus atau bertahap sesuai permohonan dan rencana penggunaan yang dilampirkan beserta SPTJM, dan jika Daerah pernah menarik sebelumnya harus melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan TDF (Lampiran E).

Prosedur Permohonan, Reviu, dan Waktu Proses

• Permohonan penarikan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan harus diterima paling lambat 15 Desember tahun bersangkutan; permohonan disusun sesuai format Lampiran huruf A.
• Dokumen penarikan ditandatangani oleh Kepala Daerah (atau penjabat jika berhalangan); jika dokumen dinyatakan belum lengkap, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta pelengkapan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan, dan jika tidak dilengkapi permohonan ditolak.
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan reviu untuk memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dapat melakukan konfirmasi dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara, dan jika disetujui Direktur Dana Transfer Umum merekomendasikan pemindahbukuan ke RKUD; untuk penarikan karena Bencana, penyaluran ke RKUD dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah rekomendasi.

Penyaluran Dana TDF Ke Rekening Kas Umum Daerah

• Jika Dana TDF daerah kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penarikan setelah Holding Period dilaksanakan secara sekaligus.
• Penyaluran secara bertahap ditetapkan dua tahap: Tahap I sebesar 50% paling cepat setelah masa Holding Period berakhir; Tahap II sebesar 50% paling cepat 60 hari kalender dan paling lambat 90 hari kalender setelah penyaluran Tahap I.
• Pemerintah dapat menyalurkan Dana TDF pada masa Holding Period ke RKUD apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang berdampak pada belanja APBD, dan penyaluran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri; penyaluran setelah Holding Period ke RKUD dapat dilaksanakan tanpa pengajuan penarikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

Pelaporan, Pemantauan, dan Dampak Ketidakpatuhan

• Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi atas penarikan (Pasal 11/13) paling lambat tanggal 15 Desember tahun berkenaan; jika tanggal 15 Desember jatuh pada hari libur, batas waktu bergeser ke hari kerja berikutnya.
• Kegagalan menyampaikan laporan realisasi menyebabkan penarikan Dana TDF tahun berikutnya tidak dapat diproses dan/atau remunerasi tidak disalurkan.
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya; hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pengelolaan Dana TDF.

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Penganggaran atas penggunaan Dana TDF dilakukan melalui mekanisme perubahan peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD yang diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan dapat ditampung dalam peraturan daerah mengenai perubahan APBD atau dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD, atau melalui penganggaran pada APBD perubahan, atau penggunaan setelah APBD perubahan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
• Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas Dana TDF di APBD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Ketentuan Penutup dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Menetapkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Peraturan ini mengatur mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan memerintahkan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya