PMK 31 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dengan menerapkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat. Peraturan ini juga mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan BLU sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan perubahannya.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan (pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat, pelayanan penumpang, kargo, penggunaan fasilitas seperti check-in counter dan garbarata, penggunaan bandar udara di luar jam operasi, dan bandar udara alternatif).
   • Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara (penggunaan lahan, gedung, peralatan, sarana transportasi, media promosi, keahlian SDM, fasilitas lainnya, dan layanan penunjang).
   • Tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif jasa kebandarudaraan domestik ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi dan dibagi berdasarkan zona yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
   • Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
   • Tarif jasa terkait bandar udara dihitung berdasarkan biaya per unit layanan yang meliputi fasilitas, durasi, bahan bakar, tenaga kerja, harga pasar, dan biaya operasional sesuai jenis layanan.
   • Tarif layanan penunjang ditetapkan berdasarkan harga pokok produksi ditambah margin keuntungan atau harga pasar.

4. Kontrak Kerja Sama
   BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan jasa terkait bandar udara dan pemanfaatan aset atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan.

5. Tarif Internasional dan Kebijakan Khusus

   • Tarif internasional dikenakan minimal 110% dari tarif yang ditetapkan.
   • Tarif dapat diberikan sampai dengan nol rupiah untuk kegiatan dan pengguna tertentu seperti kenegaraan, tugas pemerintahan, pencarian dan pertolongan, kepentingan sosial, UMKM, kondisi kahar, dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pariwisata dan ekonomi, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

6. Penetapan dan Pelaksanaan Tarif
   Kepala BLU bertanggung jawab menetapkan kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Tarif yang berlaku mengikuti ketentuan dalam peraturan ini dan prosedur pengelolaan BLU.

7. Pencabutan Peraturan Lama
   Peraturan ini mencabut dan menggantikan beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya terkait tarif layanan BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara di beberapa lokasi.

8. Lampiran Tarif
   Lampiran memuat batas tarif tertinggi untuk berbagai jenis layanan kebandarudaraan domestik dan tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas, dengan rincian tarif berdasarkan zona dan jenis layanan.

9. Ketentuan Penutup
   Peraturan ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan dan mengatur bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.