PMK 31 TAHUN 2026

PMK 31 TAHUN 2026 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia Taiwan, dan Thailand | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Perubahan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa PMK 103/2024 telah menetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang impor tersebut dan bahwa dalam masa penyelidikan terdapat bukti permulaan dumping oleh Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. (RRT) yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri serta rekomendasi Komite Antidumping Indonesia dan usulan Menteri Perdagangan untuk menghapus Wuhan Iron & Steel dari Lampiran. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (perubahan atas UU No.10/1995) dan menyesuaikan Lampiran PMK 103/2024 sesuai rekomendasi penyelidikan dan pertimbangan teknis lainnya.

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran dan Ruang Lingkup

Pasal I menyatakan bahwa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 diubah dan Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2026 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Ruang lingkup perubahan meliputi pengenaan bea masuk antidumping atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari negara-negara yang tercantum, dan perubahan hanya menyangkut isi Lampiran sebagaimana tercantum.

Besaran Bea Masuk Antidumping Per Negara dan Produsen

Untuk Republik Rakyat Tiongkok ditetapkan besaran bea masuk antidumping sebagai berikut: Angang Steel Company Ltd. 20%; Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 20%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk India ditetapkan: Essar Steel Ltd. 12,95%; JSW Steel Ltd. 20%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Rusia, Kazakhstan, dan Belarusia ditetapkan: Novolipetsk Steel 8,96%; Magnitogorsk Iron & Steel Works 20%; JSC Severstal 5,58%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Taiwan ditetapkan: Chung Hung Steel Corporation 4,24%; China Steel Corporation 0%; Shang Shing Steel Industrial 4,70%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Thailand ditetapkan: Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd 11,23%; Nakorntai Strip Mill Public Co. Ltd 12,78%; G Steel Ltd. 7,52%; dan perusahaan lainnya 20%.

Alasan Perubahan dan Tindak Lanjut atas Hasil Penyelidikan

Peraturan ini menindaklanjuti temuan penyelidikan Komite Antidumping Indonesia yang menemukan bukti permulaan dumping oleh Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. (RRT) dan hubungan kausal antara dumping tersebut dengan kerugian bagi industri dalam negeri.
Berdasarkan rekomendasi Komite Antidumping dan usulan Menteri Perdagangan untuk menghapus Wuhan Iron & Steel (Group) Co., dari Lampiran PMK 103/2024, peraturan ini mengubah Lampiran PMK 103/2024 sehingga mencerminkan penyesuaian daftar produsen/perusahaan dan besaran bea masuk antidumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan dan ketentuan hukum termasuk Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
Peraturan ini juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 sendiri serta ketentuan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait yang disebut dalam konsideran.

Ketentuan Pelaksanaan, Efektivitas, dan Publikasi

Pasal II menetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan dan bahwa Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia; berdasarkan materi ini peraturan diundangkan pada 22 Mei 2026 sehingga mulai berlaku pada 27 Mei 2026.
Lampiran yang memuat negara asal, nama produsen/perusahaan, dan besaran bea masuk antidumping adalah acuan pelaksanaan pengenaan tarif sebagaimana tercantum dan menjadi dasar administrasi pemungutan bea masuk antidumping terhadap impor produk yang disebut dalam ruang lingkup.

Kedudukan Lampiran dan Penandatanganan

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2026 memuat tabel negara asal, nama produsen/perusahaan, dan besaran bea masuk antidumping dalam persentase (%) yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Peraturan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan serta diperintahkan untuk diundangkan agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pihak terkait.

Ketentuan Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga mulai berlaku pada 27 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

KEP-103/BC/2024

20 Jun 2024

Pelaksanaan Pemberitahuan Pabean Secara Lisan Oleh Jemaah Haji Tahun 2024

PMK 103 TAHUN 2024

31 Des 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand

PMK 66 TAHUN 2024

04 Okt 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan

31/PMK.010/2022

30 Mar 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kaz...

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran dan Ruang Lingkup

Pasal I menyatakan bahwa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 diubah dan Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2026 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Ruang lingkup perubahan meliputi pengenaan bea masuk antidumping atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari negara-negara yang tercantum, dan perubahan hanya menyangkut isi Lampiran sebagaimana tercantum.

Besaran Bea Masuk Antidumping Per Negara dan Produsen

Untuk Republik Rakyat Tiongkok ditetapkan besaran bea masuk antidumping sebagai berikut: Angang Steel Company Ltd. 20%; Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 20%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk India ditetapkan: Essar Steel Ltd. 12,95%; JSW Steel Ltd. 20%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Rusia, Kazakhstan, dan Belarusia ditetapkan: Novolipetsk Steel 8,96%; Magnitogorsk Iron & Steel Works 20%; JSC Severstal 5,58%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Taiwan ditetapkan: Chung Hung Steel Corporation 4,24%; China Steel Corporation 0%; Shang Shing Steel Industrial 4,70%; dan perusahaan lainnya 20%.
Untuk Thailand ditetapkan: Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd 11,23%; Nakorntai Strip Mill Public Co. Ltd 12,78%; G Steel Ltd. 7,52%; dan perusahaan lainnya 20%.

Alasan Perubahan dan Tindak Lanjut atas Hasil Penyelidikan

Peraturan ini menindaklanjuti temuan penyelidikan Komite Antidumping Indonesia yang menemukan bukti permulaan dumping oleh Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. (RRT) dan hubungan kausal antara dumping tersebut dengan kerugian bagi industri dalam negeri.
Berdasarkan rekomendasi Komite Antidumping dan usulan Menteri Perdagangan untuk menghapus Wuhan Iron & Steel (Group) Co., dari Lampiran PMK 103/2024, peraturan ini mengubah Lampiran PMK 103/2024 sehingga mencerminkan penyesuaian daftar produsen/perusahaan dan besaran bea masuk antidumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan dan ketentuan hukum termasuk Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
Peraturan ini juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 sendiri serta ketentuan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait yang disebut dalam konsideran.

Ketentuan Pelaksanaan, Efektivitas, dan Publikasi

Pasal II menetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan dan bahwa Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia; berdasarkan materi ini peraturan diundangkan pada 22 Mei 2026 sehingga mulai berlaku pada 27 Mei 2026.
Lampiran yang memuat negara asal, nama produsen/perusahaan, dan besaran bea masuk antidumping adalah acuan pelaksanaan pengenaan tarif sebagaimana tercantum dan menjadi dasar administrasi pemungutan bea masuk antidumping terhadap impor produk yang disebut dalam ruang lingkup.

Kedudukan Lampiran dan Penandatanganan

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2026 memuat tabel negara asal, nama produsen/perusahaan, dan besaran bea masuk antidumping dalam persentase (%) yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Peraturan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan serta diperintahkan untuk diundangkan agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pihak terkait.

Ketentuan Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga mulai berlaku pada 27 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran dan Ruang Lingkup

Besaran Bea Masuk Antidumping Per Negara dan Produsen

Alasan Perubahan dan Tindak Lanjut atas Hasil Penyelidikan

Dasar Hukum dan Pertimbangan

Ketentuan Pelaksanaan, Efektivitas, dan Publikasi

Kedudukan Lampiran dan Penandatanganan

Ketentuan Berlaku

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran dan Ruang Lingkup

Besaran Bea Masuk Antidumping Per Negara dan Produsen

Alasan Perubahan dan Tindak Lanjut atas Hasil Penyelidikan

Dasar Hukum dan Pertimbangan

Ketentuan Pelaksanaan, Efektivitas, dan Publikasi

Kedudukan Lampiran dan Penandatanganan

Ketentuan Berlaku

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait