PMK 33 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri yang menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak terkait dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini diterbitkan sehubungan dengan kebutuhan mendesak akibat perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025. Ketentuan ini diperlukan agar penetapan tarif, pengelolaan, dan penyetoran PNBP atas layanan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dapat diberlakukan secara khusus pada Kementerian Keuangan. Lampiran Peraturan memuat rincian jenis dan besaran tarif yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis Penerimaan

• Peraturan ini menetapkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Keuangan terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan meliputi tiga kelompok: biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif.
• Tarif atas jenis PNBP tersebut memiliki jenis dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Biaya Perizinan

• Izin Akuntan Publik dikenakan tarif Rp1.000.000,00 per permohonan, dan perpanjangan Izin Akuntan Publik juga Rp1.000.000,00 per permohonan.
• Izin Usaha Kantor Akuntan Publik dikenakan tarif berbeda berdasarkan status: perseorangan Rp1.500.000,00 per permohonan; jumlah rekan 2-4 orang Rp3.000.000,00 per permohonan; jumlah rekan 5 orang atau lebih Rp6.000.000,00 per permohonan.
• Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dikenakan Rp2.000.000,00 per permohonan.
• Pendaftaran Register Akuntan Profesional Asing (Registered Foreign Professional Accountant) dikenakan Rp9.000.000,00 untuk setiap periode tiga tahun per permohonan, dan perpanjangan register dikenakan Rp8.500.000,00 untuk setiap periode tiga tahun per permohonan.

Biaya Persetujuan

• Persetujuan pencantuman nama Kantor Akuntan Publik asing atau organisasi audit asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik domestik dikenakan tarif Rp5.000.000,00 per permohonan.
• Persetujuan pendaftaran Kantor Akuntan Publik asing atau organisasi audit asing dikenakan tarif Rp10.000.000,00 per permohonan.

Denda Administratif

• Denda administratif atas keterlambatan perpanjangan Izin Akuntan Publik dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 per keterlambatan.
• Denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik dikenakan Rp100.000,00 untuk setiap 1 (satu) hari kerja keterlambatan dengan batas maksimal Rp2.000.000,00.
• Denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan Kantor Akuntan Publik dikenakan Rp100.000,00 untuk setiap 1 (satu) hari kerja keterlambatan dengan batas maksimal Rp2.000.000,00.
• Denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan pendidikan profesional berkelanjutan akuntan publik dikenakan Rp100.000,00 untuk setiap 1 (satu) hari kerja keterlambatan dengan batas maksimal Rp2.000.000,00.

Kemungkinan Penetapan Tarif Rp0,00 atau 0 Persen

• Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1).
• Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah atau nol persen tersebut ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Pasal 2 ayat (2).

Penyetoran ke Kas Negara

• Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan wajib disetor ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3, tanpa pengecualian yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Ketentuan Transisi Pengakuan PNBP

• PNBP sebagaimana dimaksud yang telah dipungut dan telah disetor ke kas negara sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku dicatat sebagai PNBP atas layanan yang dilakukan oleh unit yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan pada Kementerian Keuangan menurut Pasal 4.
• Pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pelaporan PNBP.

Lampiran Sebagai Rincian Tarif dan Satuan

• Lampiran Peraturan memuat rincian lengkap jenis PNBP, satuan pengenaan (mis. per permohonan, per tiga tahun, per 1 hari kerja, per keterlambatan) dan besaran tarif numerik untuk setiap jenis layanan dan denda administratif, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Rincian yang tercantum dalam Lampiran mencakup semua jenis dan tarif yang dirinci dalam bagian A (Biaya Perizinan), B (Biaya Persetujuan), dan C (Denda Administratif) sehingga pelaksanaan pemungutan mengikuti besaran dan satuan yang tertulis pada Lampiran.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya