PMK 37 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan BLU.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan adalah imbalan atas barang dan jasa yang diberikan kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama, meliputi:
     a. Tes akademik objektif (Rp100.000 - Rp420.000 per orang/kegiatan)
     b. Tes akademik non objektif (Rp500.000 - Rp780.000 per orang/kegiatan)
     c. Tes non-akademik objektif (Rp70.000 - Rp200.000 per orang/kegiatan)
   • Tarif layanan penunjang, meliputi penggunaan lahan, gedung, peralatan, laboratorium, transportasi, penelitian, pelatihan, percetakan, kekayaan intelektual, dan penjualan produk lainnya.

3. Penetapan Tarif
   Penetapan tarif mempertimbangkan jenis pengguna, daya beli, kebutuhan operasional, fasilitas, tarif kompetitor, tingkat okupansi, dan jenis kegiatan. Kepala Balai berwenang menetapkan kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan tarif.

4. Ketentuan Khusus Tarif

   • Warga negara asing dikenakan tarif minimal 125% dari tarif layanan utama.
   • Pengguna tertentu (misalnya penerima Kartu Indonesia Pintar, keluarga miskin, terdampak kondisi kahar, wilayah tertinggal) dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah.
   • Tarif dapat diberikan dalam bentuk paket atau kombinasi layanan dengan tarif lebih rendah dari tarif standar.

5. Pengelolaan Tarif Penunjang
   Tarif penunjang dihitung berdasarkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi, fasilitas, bahan habis pakai, tenaga ahli, dan harga pasar setempat.

6. Pemanfaatan Aset dan Kerja Sama
   BLU dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan, dengan tarif ditetapkan melalui kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan dan Berlaku
   Perjanjian dan kontrak kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.