PMK 37 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2026 menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial. Peraturan ini diterbitkan setelah berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2023 dan dimaksudkan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada industri dalam negeri untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Penerbitan diambil berdasarkan konsideran yang memuat kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan usulan Menteri Perdagangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pokok Pengaturan

Definisi Bea Masuk Tindakan Pengamanan

• Bea Masuk Tindakan Pengamanan didefinisikan sebagai pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
• Tujuan pengenaan adalah agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Objek Pengenaan Produk Dan Pos Tarif

• Objek pengenaan adalah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00.
• Ketentuan ini secara khusus menargetkan barang pada pos-pos tarif tersebut tanpa memasukkan jenis benang jahit.

Jangka Waktu Pengenaan Dan Besaran Tarif

• Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan diberlakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 22 Mei 2026.
• Lampiran huruf A menetapkan besaran tarif: Tahun Pertama (22 Mei 2026-21 Mei 2027) sebesar Rp324 per kilogram, dan Tahun Kedua (22 Mei 2027-21 Mei 2028) sebesar Rp308 per kilogram.

Status Tambahan Terhadap Tarif Bea Masuk Eksisting

• Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan merupakan tambahan terhadap bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang sudah dikenakan.
• Artinya, tarif tindakan pengamanan dikenakan di atas tarif bea masuk yang telah berlaku untuk barang impor tersebut.

Cakupan Negara Dan Pengecualian

• Pengenaan diberlakukan terhadap impor dari semua negara kecuali negara-negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran huruf B memuat daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan; importasi dari negara-negara tersebut tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan jika memenuhi ketentuan asal sebagaimana diatur.

Kewajiban Dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin)

• Importir wajib menyerahkan surat keterangan asal (certificate of origin) untuk impor yang berasal dari negara yang dikecualikan menurut Lampiran huruf B agar tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
• Jika menggunakan surat keterangan asal preferensi, barang wajib memenuhi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions), dan penelitian terhadap CO preferensi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan terkait perjanjian internasional.
• Jika menggunakan surat keterangan asal nonpreferensi, penelitian CO nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang perdagangan.

Konsekuensi Ketidaksesuaian Dokumen Dan Retroactive Check

• Apabila impor dari negara yang dikecualikan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan CO atau tidak memenuhi ketentuan asal dan persyaratan sebagaimana diatur, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
• Jika terhadap CO preferensi sedang dilakukan permintaan retroactive check, maka selama pemeriksaan retroactive check berlangsung impor yang berasal dari negara yang dikecualikan tetap dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Ketentuan Pelaksanaan Pengenaan Pada Proses Kepabeanan Dan Kawasan Khusus

• Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atau terhadap barang yang tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean dalam hal penyelesaian dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
• Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan yang mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan tersebut.

Lampiran Sebagai Bagian Tidak Terpisahkan

• Lampiran huruf A memuat besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan per periode dua tahun dengan angka Rp324/kg untuk tahun pertama dan Rp308/kg untuk tahun kedua.
• Lampiran huruf B memuat daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan dan daftar tersebut harus digunakan untuk penentuan apakah suatu impor dikenai atau dikecualikan dari tindakan pengamanan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya