PMK 39 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini ditetapkan untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dengan menyesuaikan kriteria, parameter, dan tata cara penghitungan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang huruf a. Perubahan juga menyesuaikan pembobotan dan mekanisme perhitungan di tingkat KP, Kanwil DJP, dan KPP serta menambah ketentuan transisi pelaksanaan pembayaran untuk tahun anggaran tertentu. Peraturan ini berlaku dalam konteks pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan kaitannya dengan peraturan Presiden serta peraturan internal Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Kriteria Pemberian Tunjangan Kinerja

• Pemberian besaran Tunjangan Kinerja paling sedikit mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai; kriteria tambahan mencakup peringkat jabatan yang mengacu pada peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dan karakteristik organisasi.
• Pemotongan Tunjangan Kinerja dapat diberlakukan sesuai peraturan menteri keuangan tentang hari dan jam kerja serta penegakan disiplin dan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin; status kepegawaian masing-masing pegawai diperhitungkan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Ketentuan mengenai peringkat jabatan, capaian kinerja organisasi dan pegawai, pemotongan tunjangan kinerja, serta perubahan status kepegawaian berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan yang diubah dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kinerja Capaian Penerimaan Pajak

• Kinerja Capaian Penerimaan Pajak didefinisikan sebagai persentase perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto DJP dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target penerimaan pajak tahun anggaran yang sama, dimana target tersebut merupakan target dalam Undang?Undang tentang APBN dan perubahannya.
• Kinerja ini memiliki bobot 50% dari bobot parameter kinerja penerimaan pajak dan dihitung untuk tingkat KP (nasional), Kanwil DJP, dan KPP (termasuk KP2KP); penghitungan KP menggunakan target nasional, Kanwil menggunakan target Kanwil, dan KPP menggunakan target KPP.
• Kinerja dibagi dalam 5 peringkat berdasarkan rentang capaian: peringkat 1 ?100%, peringkat 2 90%-<100%, peringkat 3 80%-<90%, peringkat 4 70%-<80%, dan peringkat 5 <70%; nilai peringkat diberikan masing?masing 100%, 97,5%, 95%, 92,5%, dan 90%.
• Target penerimaan pajak untuk Kanwil dan Penerimaan Pajak Neto Kanwil serta target dan realisasi KPP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan dasar target lain, dan tata cara penghitungan untuk kondisi tertentu diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak (mis. target negatif, pemekaran unit). Contoh penghitungan disertakan dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan.

Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak

• Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 1 (satu) tahun anggaran dengan target pertumbuhan penerimaan pajak tahun anggaran yang sama dan memiliki bobot 50% dari parameter kinerja penerimaan pajak.
• Penghitungan dilakukan pada tingkat KP, Kanwil DJP, dan KPP dengan metode perbandingan realisasi tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya lalu dibandingkan terhadap target pertumbuhan; untuk Kanwil dan KPP penetapan target dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Rentang peringkat dan nilai sama seperti pada capaian penerimaan (peringkat 1-5 dengan nilai 100%, 97,5%, 95%, 92,5%, 90%); kondisi tertentu yang memerlukan perlakuan khusus meliputi target negatif, target nol, pemekaran unit, atau relokasi Wajib Pajak, dan tata cara untuk kondisi tersebut diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak. Contoh penghitungan tercantum di Lampiran.

Kinerja Pendukung Penerimaan Pajak

• Kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot 30% dari bobot capaian kinerja organisasi dan terdiri atas tiga perspektif: customer, internal process, dan learning and growth.
• Penghitungan kinerja pendukung mempertimbangkan ketentuan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan bobot perspektif dapat mengikuti pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian (mis. contoh bobot 40% customer, 30% internal process, 30% learning and growth).
• Rentang kinerja pendukung diberi peringkat: peringkat 1 >110%-120% (nilai 100%), peringkat 2 >105%-110% (97,5%), peringkat 3 100%-105% (95%), peringkat 4 95%-<100% (92,5%), dan peringkat 5 <95% (90%); contoh penghitungan disajikan dalam Lampiran.

Hasil Penghitungan Capaian Kinerja Organisasi

• Hasil penghitungan capaian kinerja organisasi merupakan gabungan dari nilai parameter kinerja penerimaan pajak (Pasal 5) dan nilai parameter kinerja pendukung penerimaan pajak (Pasal 8).
• Nilai capaian kinerja organisasi dihitung menurut rumus yang tercantum di Lampiran, antara lain contoh umum: Nilai Capaian Kinerja Organisasi = (70% x Nilai parameter kinerja penerimaan pajak) + (30% x Nilai parameter kinerja pendukung penerimaan pajak); contoh hasil penghitungan dicantumkan dalam Lampiran.

Capaian Kinerja Pegawai dan Konversi Status

• Capaian kinerja pegawai merupakan hasil penilaian kinerja menurut pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan memiliki bobot 40% dari dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
• Parameter rentang nilai dan konversi status ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal; status capaian dikonversi menjadi nilai sebagai berikut: Sangat Istimewa 100%, Istimewa 97,5%, Tinggi 95%, Sedang 92,5%, Rendah 90%.
• Ketentuan penghitungan capaian kinerja pegawai tidak berlaku bagi Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; capaian kinerja bagi mereka ditetapkan oleh Menteri. Contoh konversi tercantum dalam Lampiran.

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

• Penghitungan besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan dilakukan menurut rumus eksak: Tunjangan Kinerja = konstanta x {(60% x Hasil Penghitungan Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan sesuai Lampiran Peraturan Presiden.
• Lampiran memuat contoh penghitungan besaran tunjangan per bulan termasuk penggunaan konstanta (k), nilai capaian organisasi, nilai status pegawai, dan Tabel Tunjangan Kinerja dari Lampiran Peraturan Presiden; contoh numerik disajikan hingga hasil rupiah (mis. contoh Rp15.062.331,08 pada ilustrasi).

Penerima Tunjangan Kinerja di Luar Lingkungan Tetap

• Tunjangan Kinerja dapat diberikan kepada pegawai di luar lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pegawai Kementerian Keuangan di luar lingkungan DJP yang ditugaskan di DJP, serta pegawai atau tenaga profesional yang ditugaskan sebagai Direktur Jenderal Pajak atau pejabat setingkat Eselon I.
• Untuk pegawai yang ditugaskan di lingkungan DJP (huruf a dan b) dan untuk Direktur Jenderal Pajak atau pejabat setingkat Eselon I (huruf c), pembayaran dapat dilaksanakan menggunakan dasar penghitungan kinerja sebesar 90% dari tabel Tunjangan Kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden sampai ditetapkannya capaian kinerja organisasi dan pegawai sebagai dasar perhitungan; mekanisme tambahan diatur terperinci termasuk penetapan capaian organisasi/pegawai, penyesuaian pembayaran setelah penetapan, serta pemberian akumulasi selisih sejak tanggal penetapan apabila ada perbedaan besaran.

Perpindahan, Nilai Kinerja Tidak Ada, dan Penetapan Konstanta

• Terhadap pegawai DJP yang dipindahtugaskan dalam satu tahun anggaran, capaian kinerja organisasi dan pegawai serta konstanta berlaku berdasarkan capaian pada unit organisasi lama sampai ditetapkannya capaian pada unit organisasi baru; konstanta (k) ditentukan berdasarkan unit organisasi terakhir tempat pegawai ditugaskan.
• Jika pegawai DJP pada suatu tahun tidak memiliki Nilai Kinerja, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 90% dari besaran dalam Lampiran Peraturan Presiden sampai ditetapkannya Nilai Kinerja; apabila belum memiliki capaian kinerja organisasi atau pegawai, keduanya ditetapkan sebesar nilai unit organisasi baru atau hasil penilaian sesuai pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian Keuangan.

Lampiran, Klasifikasi, dan Tabel Konstanta

• Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan diubah dan memuat contoh penghitungan capaian penerimaan pajak, pertumbuhan, kinerja pendukung, konversi status pegawai, serta contoh perhitungan tunjangan termasuk angka target dan realisasi contoh.
• Lampiran menetapkan klasifikasi unit (kantor utama, madya, pratama utama, pratama madya), klasifikasi wilayah (Wilayah 1 sampai Wilayah 5), serta Tabel Konstanta (k) yang merepresentasikan kombinasi klasifikasi unit dan wilayah dengan nilai konstanta spesifik, mis. kantor utama: Wilayah 1 = 1,3000; Wilayah 2 = 1,2625; ...; kantor pratama madya: Wilayah 5 = 1,0000.

Ketentuan Transisi Pembayaran Tunjangan Kinerja (Periode 1 Juli 2026-30 Juni 2027)

• Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kurun 1 Juli 2026 sampai 30 Juni 2027 dilaksanakan dengan mengacu pada Nilai Kinerja yang dihitung berdasarkan: (a) capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025 yang telah selesai diperiksa oleh BPK; dan (b) capaian kinerja pegawai tahun 2025 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Ketentuan transisi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pembayaran sampai penetapan capaian kinerja organisasi dan pegawai baru sesuai mekanisme yang diubah oleh Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 2 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya