PMK 4 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti konsideran Menimbang bahwa pemerintah memberikan insentif ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional pada periode libur Idulfitri 1447 Hijriah. Ketentuan teknis penghitungan PPN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dan mekanisme pelaksanaan serta pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 serta peraturan perundang?undangan terkait. Peraturan ini mengatur ruang lingkup layanan yang mendapat fasilitas, besaran PPN yang ditanggung, tata cara penerbitan dokumen fiskal, pelaporan rincian transaksi, serta mekanisme pelaksanaan dan pengecualian.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Menetapkan definisi kunci termasuk Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, Badan Usaha Angkutan Udara (BUMN/ BUMD/ perseroan terbatas/ koperasi), Tiket, Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, Masa Pajak, dan Menteri sebagai pejabat penyelenggara urusan keuangan.
• Ruang lingkup fasilitas hanya mencakup penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam peraturan ini.

Kewajiban Pemungutan Dan Penghitungan PPN

• Atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi terutang PPN dan penghitungan PPN dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024; dasar pengenaan untuk komponen tertentu dihitung dengan menggunakan metode nilai lain (mis. 11/12 dari dasar pengenaan) dan tarif PPN 12%.
• Untuk tahun anggaran 2026, PPN yang terutang atas penyerahan tersebut ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen), dengan cakupan PPN yang ditanggung terbatas pada tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge.

Periode Pemberian Fasilitas

• Fasilitas PPN ditanggung pemerintah diberikan untuk pembelian Tiket yang dilakukan sejak 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 dan untuk periode penerbangan yang dilakukan sejak 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.
• Hanya penyerahan jasa yang memenuhi kedua periode tersebut yang berhak atas PPN yang ditanggung pemerintah.

Komponen Biaya Yang Ditanggung Pemerintah

• PPN yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge saja; komponen lain pada tiket yang dikenai PPN (mis. extra baggage, seat selection, passenger service charge atau biaya lain yang termasuk) tidak otomatis ditanggung pemerintah kecuali memenuhi ketentuan lain dalam peraturan ini.
• Contoh pada Lampiran menunjukkan PPN terutang atas base fare dan fuel surcharge dihitung dengan 12% x 11/12 x (base fare + fuel surcharge) dan PPN atas layanan tambahan dihitung sesuai ketentuan umum sehingga tidak selalu menjadi bagian PPN yang ditanggung pemerintah.

Penerbitan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN

• Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan.
• Ketentuan pembuatan dan pelaporan dibedakan: jika penyerahan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, PKP membuat Faktur Pajak dengan perhitungan PPN terutang sesuai PMK 131/2024 dan melaporkan Faktur secara digunggung dalam SPT Masa PPN; jika memenuhi ketentuan Pasal 3, PKP membuat Faktur atau Dokumen Tertentu dengan nilai PPN yang terutang yang ditanggung pemerintah dan melaporkan bagian penyerahan yang mendapat fasilitas secara digunggung dalam SPT Masa PPN.

Daftar Rincian Transaksi PPN Ditanggung Pemerintah

• Sebagai bagian dari pelaporan, PKP wajib membuat daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah yang memuat sekurang?kurangnya nama dan NPWP PKP, bulan penerbitan tiket, booking reference, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian tiket, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak (nilai penggantian pada tiket), PPN terutang, dan PPN terutang yang ditanggung pemerintah.
• Daftar rincian tersebut disampaikan secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2026; apabila kendala sistem menghalangi penyampaian, daftar dapat disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar paling lambat tanggal 30 Juni 2026, dan contoh format tercantum dalam Lampiran.

Ketentuan Penghitungan Dan Contoh Pada Lampiran

• Lampiran memuat contoh penghitungan yang memenuhi dan tidak memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah serta contoh penghitungan gabungan; contoh numerik menunjukkan perhitungan PPN sebesar Rp100.276,00 pada komponen base fare Rp790.000,00 dan fuel surcharge Rp121.600,00, serta perhitungan PPN atas layanan tambahan (contoh extra baggage dan seat selection) yang tidak ditanggung pemerintah.
• Lampiran juga memuat contoh format daftar rincian transaksi dan petunjuk pengisian kolom?kolom yang wajib dilaporkan.

Pengecualian Dan Keadaan Yang Membatalkan Fasilitas

• PPN tidak ditanggung pemerintah apabila penyerahan jasa dilakukan di luar periode pembelian tiket atau periode penerbangan yang ditentukan, tidak menggunakan kelas ekonomi, atau apabila PKP tidak menyampaikan daftar rincian transaksi sesuai batas waktu yang ditetapkan (31 Mei 2026 atau 30 Juni 2026 dengan alasan kendala sistem).
• Dalam hal tersebut, PPN terutang dikenakan dan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang perpajakan tanpa fasilitas DTP.

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Subsidi PPN

• Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi PPN ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan, termasuk mekanisme penetapan dan penatausahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
• Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab administrasi kepada Badan Usaha Angkutan Udara sebagai PKP untuk membuat bukti pungutan dan pelaporan serta kepada instansi/pihak pengelola anggaran negara untuk penatausahaan subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya