PMK 40 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan yang menetapkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atas impor produk kertas karton dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Peraturan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan kewajiban Indonesia dalam kerangka WTO, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping serta hasil penyelidikan Komite Antidumping yang menemukan adanya dumping dan kerugian bagi industri dalam negeri. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (perubahan atas UU No.10/1995) dan memberikan dasar hukum pengenaan tarif antidumping spesifik terhadap produk yang diidentifikasi. Peraturan ini bukan merupakan perubahan atau pencabutan atas peraturan menteri sebelumnya dan merupakan ketentuan baru yang mengatur barang, subjek, tarif, dan tata cara pelaksanaan.

Pokok Pengaturan

Definisi Bea Masuk Antidumping

• Bea Masuk Antidumping didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Lingkup Barang Yang Dikenakan

• Ketentuan berlaku untuk impor produk kertas karton dupleks dengan uraian kertas karton multilapis, berat 210 hingga 450 gram/m2, permukaan atas dominan warna putih dan permukaan belakang warna abu-abu, yang termasuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.
• Pengenaan berlaku khusus untuk barang yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Negara, Produsen, Dan Tarif Bea Masuk Antidumping

• Untuk impor dari Republik Korea, tarif antidumping ditetapkan per produsen: Hansol Paper Co., Ltd. sebesar USD 19,0 per ton; Hanchang Paper Co., Ltd. sebesar USD 31,2 per ton; dan perusahaan lainnya sebesar USD 140,0 per ton.
• Untuk impor dari Malaysia, tarif antidumping ditetapkan: XSD International Paper Sdn. Bhd. sebesar USD 28,8 per ton; dan perusahaan lainnya sebesar USD 36,0 per ton.
• Untuk impor dari Taiwan, tarif antidumping ditetapkan sebesar USD 140,0 per ton untuk seluruh perusahaan di Taiwan.

Hubungan Dengan Bea Masuk Umum Dan Preferensi

• Pengenaan Bea Masuk Antidumping merupakan tambahan terhadap bea masuk umum (most favoured nation) atau tambahan terhadap bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional yang telah dikenakan.
• Jika ketentuan perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, maka pengenaan Bea Masuk Antidumping atas impor dari negara yang masuk perjanjian tersebut menjadi tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Perhitungan Bea Masuk Antidumping

• Bea Masuk Antidumping dihitung menurut rumus: tarif Bea Masuk Antidumping per satuan barang (dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu) x jumlah satuan barang x nilai tukar mata uang.
• Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan adalah nilai tukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai tukar yang dipakai untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk pada saat pengajuan pemberitahuan pabean.

Kewajiban Dokumen Teknis Dan Penelitian Tingkat Kecemerlangan

• Importir wajib menyertakan dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang memuat informasi tingkat kecemerlangan (brightness) produk kertas karton dupleks pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor.
• Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap dokumen CoA untuk membuktikan tingkat kecemerlangan; apabila CoA tidak dilampirkan atau tidak mencantumkan brightness, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui brightness.
• Hasil penelitian CoA dan penelitian lanjutan menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan Bea Masuk Antidumping, dan penelitian tersebut tidak mengurangi kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Waktu Pengenaan Dan Ketentuan Kepabeanan

• Bea Masuk Antidumping berlaku terhadap barang impor kertas karton dupleks yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean ketika penyelesaian dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.
• Bila penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean, pengenaan berlaku saat tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
• Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasukan/pengeluaran barang pada kawasan tersebut.

Masa Berlaku Peraturan

• Peraturan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai ketentuan Pasal 8.

Penetapan, Pengundangan, Dan Penandatanganan

• Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Keuangan; pengundangan dilakukan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu 11 Juni 2026, sehingga mulai berlaku pada 25 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya