PMK 41 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri (Perubahan Kedua) atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan juga mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024. Perubahan ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan anggaran serta menindaklanjuti arahan Presiden dan dinamika pengelolaan anggaran yang belum terakomodasi dalam ketentuan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam konsideran Menimbang. Perubahan memuat penyesuaian definisi, ketentuan pembentukan Bagian Anggaran, mekanisme pergeseran dan revisi anggaran termasuk pengaturan BA BUN, persyaratan penanganan tunggakan, serta penajaman tata cara penelaahan dan dokumen pendukung. Ringkasan ini disusun berdasarkan naskah Peraturan Menteri yang tersedia (teks terpotong) dan merangkum ketentuan batang tubuh yang tercantum dalam naskah tersebut.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Terminologi Baru

• Menambahkan tiga istilah baru dalam Pasal 1 yaitu: (i) Rincian Output Khusus (RO Khusus) sebagai RO untuk arahan Presiden yang strategis dan mendesak; (ii) Komponen Khusus sebagai nomenklatur aktivitas untuk mencapai RO Khusus; dan (iii) Izin Presiden sebagai persetujuan Presiden untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dibuktikan melalui instruksi Presiden, risalah rapat terbatas kabinet, atau surat pernyataan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kriteria Pembentukan Bagian Anggaran Dan Lembaga

• Pasal 5 mempertegas bahwa Bagian Anggaran diberikan kepada Kementerian yang dibentuk berdasarkan UU/PP/Perpres dan kepada Lembaga yang memenuhi persyaratan khusus: pimpinan bertanggung jawab kepada Presiden; memiliki unit perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi sesuai struktur yang disetujui Kementerian pendayagunaan aparatur; bukan lembaga ad hoc; pimpinan/sekr. lembaga ditetapkan sebagai PA mendapat kuasa dari Presiden; dan mendapat rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang. Rekomendasi Direktorat Anggaran Bidang diberikan atas usulan Sekretaris Jenderal/Utama dengan mempertimbangkan efisiensi alokasi, rancangan informasi kinerja, dan capaian kinerja 2 tahun terakhir (nilai sangat baik) jika usulan merupakan Satker pada Kementerian/Lembaga. Jika persyaratan belum terpenuhi, Lembaga dapat menjadi Satker pada Kementerian relevan.

Pemenuhan Alokasi Dasar Dan Pengaturan Tunggakan

• Pasal 16 mengatur alokasi dasar minimal untuk kebutuhan operasional Satker (termasuk gaji, tunjangan, operasional kantor, pemeliharaan TIK), pelayanan publik, dana pendamping pinjaman/hibah, kegiatan berlanjut/penyelesaian pekerjaan/tunggakan, serta program prioritas/major project. Penyediaan dana untuk penyelesaian tunggakan diatur berdasar nilai tagihan: hingga Rp3.000.000.000 dilampiri surat pernyataan KPA; >Rp3.000.000.000 s.d. Rp30.000.000.000 harus dilampiri hasil reviu APIP K/L; >Rp30.000.000.000 harus dilampiri hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan untuk SPM belanja subsidi yang belum direalisasi hingga akhir tahun harus dilampiri surat keterangan KPA mengenai pengajuan SPM ke KPPN pembayar. APIP K/L dapat meminta penjaminan kualitas hasil reviu kepada BPKP. Jika sudah diaudit BPK, hasil audit dapat menggantikan dokumen pendukung lain. Besaran usulan untuk SPM belanja subsidi sama dengan nilai SPM yang diajukan namun belum direalisasikan; penyelesaian dilakukan mempertimbangkan keputusan pimpinan Kemenkeu terkait kondisi fiskal.

Pengalokasian Dan Bentuk Bantuan Pemerintah

• Pasal 40 menegaskan pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah hanya apabila tercantum di RKP, diamanatkan UU/PP/Perpres, dan/atau mendapat penugasan Presiden; Bantuan diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa; penerima adalah perseorangan non-ASN/non-TNI/non-POLRI, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah yang memenuhi kriteria (bukan perangkat daerah, nirlaba atau lembaga lain yang boleh menerima bantuan). Peruntukan meliputi penghargaan, beasiswa, tunjangan profesi guru, bantuan operasional, sarana/prasarana, rehabilitasi/pembangunan gedung, dan lainnya berdasarkan penetapan PA; alokasi barang berbasis proposal harus dilengkapi surat pernyataan pejabat eselon I yang menyatakan alokasi berdasarkan proposal.

Satuan Biaya, Harga Pasar, Dan Pengecualian

• Pasal 49 memberi opsi penggunaan satuan biaya selain SBM dengan merujuk pada harga pasar atau satuan harga yang ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis; pengecualian berlaku untuk satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN dan Non-ASN yang melaksanakan tugas rutin. Penggunaan satuan biaya yang menambah penghasilan/fasilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan; jenis yang dimungkinkan termasuk honorarium untuk pejabat negara/TNI/POLRI/ASN atas tugas yang membutuhkan upaya lebih besar (maksimal 3 tahun) dan honorarium Non?ASN atas amanat UU/PP/Perpres yang hak keuangannya belum diatur. Usulan disertai kajian lengkap yang memuat latar belakang, dasar hukum, sasaran penerima, waktu, dasar perhitungan, dampak anggaran, dan data dukung.

Penyusunan RKA-K/L, Prakiraan Maju, Dan Penggunaan KRO/RO

• Pasal 58 menegaskan RKA?K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, dan Standar Biaya serta memuat Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun mengacu KAJM; RKA disusun sesuai format Pasal 8 dan alokasi berdasarkan Angka Dasar dan Kegiatan/Keluaran baru; perubahan Angka Dasar atau usulan Kegiatan/Keluaran baru harus dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja dan rincian anggaran; pedoman penyusunan RKA-K/L, tata cara, dan standardisasi penggunaan KRO tercantum dalam Lampiran II yang mengacu pada pedoman Kementerian Keuangan dan K/LPN.

Pergeseran Anggaran Dalam BA BUN Dan Sub BA BUN

• Perubahan Pasal 110 dan Pasal 114 sampai Pasal 119 mengatur pergeseran anggaran antarsubbagian dalam BA BUN: pergeseran dari sub BA BUN Belanja Lainnya dapat dilaksanakan ke sub BA BUN Hibah, TKD, Subsidi, dan Transaksi Khusus; dari sub BA BUN Utang ke Belanja Lainnya; dan sebaliknya. Penggunaan anggaran sub BA BUN Belanja Lainnya diatur oleh Menteri Keuangan selaku PA BUN dengan alokasi jenis Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, dan belanja lain-lain; alokasi cadangan Belanja Pegawai digunakan untuk tambahan pegawai baru, honorarium, dan lain-lain sepanjang diatur dalam UU APBN; cadangan Belanja Bantuan Sosial untuk tanggap darurat; dan ketentuan alokasi cadangan keperluan mendesak mensyaratkan kriteria umum/khusus, kecuali dikecualikan dalam keadaan kahar, kewenangan pusat yang tidak terduga berdampak besar, atau adanya persetujuan Menteri Keuangan.

Mekanisme Pengajuan Dan Penerbitan SPP BA BUN (Tambahan Anggaran)

• Pasal 117 merinci tahapan usulan tambahan anggaran dari Menteri Keuangan selaku PA BUN atau Kepala BNPB: usulan dilampirkan dokumen minimal dasar hukum, kerangka acuan kerja, rincian anggaran belanja, surat pernyataan penelitian, LHR APIP K/L, realisasi kinerja anggaran sebelumnya, surat pernyataan KPA BUN terkait perhitungan (untuk kebijakan subsidi PDRT), dan dokumen lain bila diperlukan. Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelitian bersama pihak terkait; jika dokumen kurang, permintaan kelengkapan disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja; hasil penelitian dituangkan dalam berita acara (Lampiran IV); persetujuan Menteri Keuangan diperlukan untuk pergeseran/ penggunaan sub BA BUN Belanja Lainnya, selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPP BA BUN dan menindaklanjuti dengan revisi/penerbitan DIPA BUN serta pencatatan realisasi pagu atas alokasi cadangan.

Mekanisme Pergeseran Dari Sub BA BUN Ke BA K/L (SP SABA, 118A, 118B)

• Pasal 118 dan penambahan Pasal 118A mengatur mekanisme pengajuan pergeseran dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L: usulan disampaikan melalui Sistem Informasi dengan dokumen pendukung meliputi data sistem, kerangka acuan kerja, rincian anggaran, surat pernyataan optimisasi, surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran (format Lampiran IV), LHR APIP K/L, rincian distribusi alokasi per Program/unit/provinsi/Satker, dan surat usulan Revisi Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran menelaah, meminta pelengkap dalam jangka 2 hari kerja, hasil penelaahan dituangkan dalam Berita Acara; jika disetujui Menteri Keuangan, diterbitkan SP SABA paling lama 1 (satu) hari kerja sejak usulan lengkap; mekanisme dapat dilakukan secara bertahap (SP SABA tahap berikutnya) dan apabila usulan berkaitan perubahan anggaran tertentu yang memerlukan persetujuan DPR, Direktur Jenderal Anggaran mengajukan permohonan rekomendasi kepada DPR melalui alat kelengkapan terkait (Pasal 118B mengatur batas waktu rekomendasi DPR sesuai UU APBN dan tindak lanjut bila rekomendasi tak diterima dalam batas waktu).

Mekanisme Penggunaan DIPA BUN Dan Revisi Untuk BA BUN

• Pasal 119 dan Pasal 168 mengatur bahwa penggunaan anggaran melalui penerbitan DIPA BUN yang bersumber dari sub BA BUN Belanja Lainnya dilakukan untuk usulan tambahan anggaran; KPA BUN mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dokumen dasar hukum, kerangka acuan kerja, rincian anggaran, LHR APIP K/L dan dokumen pendukung lain; penelaahan dan penelitian dilakukan oleh Unit Pendukung PPA BUN bersama pihak terkait; jika disetujui dan alokasi tersedia, diterbitkan pemberitahuan alokasi dan RKA Satker BUN diikuti penyusunan/pengesahan DIPA BUN sesuai Lampiran III; jika alokasi belum tersedia harus dilakukan pergeseran dalam sub BA BUN Belanja Lainnya dan diikuti permohonan izin pergeseran kepada Menteri Keuangan.

Revisi Anggaran: Mekanisme Penelaahan, Dokumen, Dan Peran APIP

• Pasal 165, 167, dan ketentuan terkait merinci mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk BA K/L dan BA BUN: usulan diajukan oleh KPA dan diteliti oleh Sekretaris Jenderal/pejabat eselon I, untuk jenis revisi tertentu (perubahan pagu, antar Program yang mengurangi RO, reorganisasi, atau Program/Kegiatan/KRO/RO baru) wajib direviu oleh APIP K/L dan dituangkan dalam LHR APIP K/L. Dokumen elektronik diunggah ke Sistem Informasi meliputi data sistem, surat pernyataan pejabat eselon I, LHR APIP K/L, rencana kebutuhan BMN jika terkait pengadaan, rekomendasi clearance terkait TIK, surat pernyataan pejabat eselon I untuk alokasi berbasis proposal, dan izin Presiden apabila pembentukan komponen baru atau alokasi RO khusus diperlukan. Penetapan atau penolakan dilakukan atas nama Direktur Jenderal Anggaran, hasil penelaahan dituangkan dalam berita acara, dan penetapan/penolakan diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penelaahan selesai bila dokumen lengkap; untuk proses yang memerlukan penelaahan lintas unit dapat diberi batas waktu penelaahan 1 hari kerja dan melibatkan mitra teknis (DJPPR, DJPBN/mitra terkait).

Batas Akhir Pengajuan Revisi Anggaran Dan Ketentuan Waktu

• Pasal 175 menetapkan tenggat pengajuan usulan Revisi Anggaran reguler: Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 31 Oktober; Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan perubahan DIPA terkait paling lambat 30 November; beberapa kategori khusus memiliki batas berbeda: revisi lanjutan RMP oleh DJA paling lambat 31 Januari; lanjutan SBSN (kontrak tunggal) DJA paling lambat 15 Februari; lanjutan kontrak jamak PLN/PDN paling lambat 31 Maret; penggunaan RO Cadangan paling lambat 7 April; pengembalian anggaran ke sub BA BUN Belanja Lainnya paling lambat 31 Oktober; pergeseran dari sub BA BUN ke BA K/L untuk penghargaan paling lambat 31 Oktober; dan batas akhir umum untuk banyak kategori seperti pergeseran untuk belanja pegawai, PNBP, pinjaman/hibah baru, serta penyelesaian pagu minus ditetapkan paling lambat 15 Desember atau 27 Desember atau 31 Desember tergantung substansi. Jika batas akhir jatuh pada hari libur/cuti bersama, batas dimajukan ke hari kerja terakhir sebelum hari libur.

Pengaturan RO Khusus, Pembentukan Komponen Khusus, Dan Pemanfaatan Alokasi

• Pasal 158A mengatur bahwa pengalokasian dan pemanfaatan RO Khusus harus menggunakan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan KRO/RO; pergeseran anggaran dalam BA K/L untuk RO Khusus dilakukan dari RO lain sepanjang bukan antar Program; RO Khusus diwujudkan dengan Komponen Khusus dan catatan pada Halaman IV.B DIPA berupa "Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga"; pemanfaatan dapat dilakukan bila tersedia Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya memuat dasar penetapan (arahan Presiden), penanggung jawab, jumlah alokasi dan output, persyaratan pembayaran (KERJAnya: KAK, RAB, rekomendasi teknis, kebutuhan BMN), dan ketentuan laporan perkembangan fisik dan keuangan. Alokasi RO Khusus yang tidak digunakan sampai akhir triwulan III dapat dialihkan untuk prioritas lain melalui Revisi Anggaran.

Uang Persediaan (UP): Kegunaan, Batasan, Dan Revolving

• Pasal 212-214 menetapkan UP digunakan untuk pengeluaran operasional Satker atau pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui Pembayaran LS dan dapat untuk belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain; besaran UP per bulan maksimal 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP untuk tiap sumber dana, dengan batas maksimal Rp500.000.000,00. UP tersedia dalam bentuk tunai atau UP kartu kredit pemerintah; Kepala Kanwil DJPBN dapat menyetujui UP melebihi batas atas dengan mempertimbangkan frekuensi penggantian dan perhitungan kebutuhan; revolving UP diajukan paling sedikit 1 kali per bulan dan dapat dilakukan setelah digunakan paling sedikit 50% dari limit.

Batas Pembayaran Dengan UP Per Penerima Dan Pengecualian

• Pasal 214 menetapkan pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak maksimal Rp50.000.000,00, kecuali sejumlah kegiatan/jenis belanja dikecualikan seperti honorarium, perjalanan dinas, kegiatan luar negeri, kegiatan kepresidenan/wapres, kegiatan yang menyangkut rahasia negara/intelijen, pengadaan penyedia di luar negeri, iuran organisasi internasional, kegiatan anggota DPR/DPRD, penanganan terorisme, pengadaan alutsista, dan penanganan bencana. Pembayaran melebihi batas untuk kegiatan selain pengecualian hanya dapat dilakukan setelah persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Penetapan KPA, Penggantian, Dan Tanggung Jawab Akhir Masa Jabatan

• Pasal 182-184 dan 187 mengatur penetapan KPA oleh PA dengan sifat ex officio; PA dapat menetapkan pejabat selain kepala Satker dalam kondisi tertentu; jika Kepala Satker berhalangan, pejabat pelaksana tugas atau harian otomatis menjadi KPA dan penunjukan disampaikan ke KPPN; penetapan KPA tidak terikat tahun anggaran, tetapi berakhir bila Satker dilikuidasi atau tidak teralokasi anggaran di tahun berikut; KPA yang berakhir penetapannya wajib menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk satu DIPA, KPA menetapkan minimal 1 PPK dan 1 PPSPM; PPK dan PPSPM harus berstatus PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI; jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA dan PPSPM.

Evaluasi Kinerja Anggaran, Indikator, Penyesuaian, Dan Sanksi

• Perubahan pada Pasal 246, 248, 248A, 253, 255, dan ketentuan terkait memperkuat evaluasi kinerja anggaran: evaluasi perencanaan dan evaluasi tematik dilaksanakan dengan pengukuran efektivitas (capaian RO dan outcome) dan efisiensi; indikator pelaksanaan anggaran mencakup kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil; Pasal 248A mengizinkan penyesuaian variabel dan indikator penilaian kinerja apabila kebijakan pemerintah berdampak pada hasil penilaian; pemberian penghargaan mempertimbangkan penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha; K/L dengan capaian kurang atau sangat kurang dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, publikasi nasional, dan/atau disinsentif anggaran (pengurangan anggaran, catatan pada DIPA, atau refocusing), dengan batasan bahwa disinsentif tidak mengurangi alokasi untuk gaji/tunjangan, prioritas nasional, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Lampiran Dan Ketentuan Transisi

• Lampiran I-IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 diubah sesuai lampiran Peraturan Menteri ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan; ketentuan transisi menyatakan bahwa pembentukan dan pemanfaatan RO Khusus yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya