PMK 42 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini juga bertujuan menerapkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat dalam penetapan tarif layanan atas barang dan jasa yang diberikan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama: meliputi tarif tiket masuk dan tarif pameran.
   • Tarif layanan penunjang: meliputi penggunaan lahan, ruangan, peralatan, laboratorium, sarana transportasi, pemanfaatan benda koleksi, replikasi, restorasi, validasi, pertunjukan, penelitian, percetakan, perpustakaan, kekayaan intelektual, dan penjualan produk lainnya.

3. Penetapan Tarif Layanan Utama
   Penetapan tarif mempertimbangkan jenis pengguna, daya beli masyarakat, minat, kebutuhan operasional, tipe dan fasilitas unit, tarif kompetitor, tingkat okupansi, dan jenis kegiatan.

4. Penetapan Tarif Layanan Penunjang
   Tarif dihitung berdasarkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi pemakaian, fasilitas, tenaga kerja, bahan habis pakai, nilai historis, nilai seni, dan harga pasar setempat sesuai jenis layanan.

5. Tarif untuk Warga Negara Asing
   Dikenakan tarif minimal 110% dari tarif layanan yang berlaku untuk warga negara Indonesia.

6. Pengecualian Tarif
   Pengguna layanan tertentu seperti penyandang disabilitas, tamu negara, yatim piatu, lanjut usia, masyarakat kurang mampu, serta kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan non-komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum.

7. Paket dan Kombinasi Tarif
   Badan Layanan Umum dapat memberikan tarif dalam bentuk paket atau kombinasi layanan dengan tarif yang dapat lebih rendah dari tarif standar.

8. Penetapan dan Pengelolaan Tarif
   Kepala Museum dan Cagar Budaya bertanggung jawab menetapkan kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Pemanfaatan Aset dan Kerja Sama
   Badan Layanan Umum dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

10. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
    Perjanjian dan kontrak lama tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Tarif Layanan Utama (Lampiran)

    • Tiket masuk museum dan galeri berkisar antara Rp2.000 sampai Rp100.000 tergantung kategori.
    • Tiket masuk cagar budaya berkisar antara Rp2.000 sampai Rp550.000 tergantung status warisan.
    • Tarif pameran berkisar antara Rp20.000 sampai Rp350.000 per orang per kegiatan.

12. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.