PMK 42 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan yang menetapkan penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional untuk Tahun Anggaran 2026 dan bukan merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Konteksnya adalah memberikan dasar hukum dan rincian nilai serta mekanisme pelaksanaan pembayaran tunai investasi pemerintah kepada beberapa Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka mendukung tujuan ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam badan perundang?undangan terkait.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Lembaga Keuangan Internasional (LKI) didefinisikan sebagai lembaga keuangan multilateral atau regional yang terdapat investasi Pemerintah Republik Indonesia di dalamnya.
• Investasi Pemerintah adalah penempatan dana dan/atau aset keuangan jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesar?besarnya kemakmuran rakyat.
• Peraturan ini juga mendefinisikan secara khusus Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan International Development Association sebagai LKI yang menjadi obyek penambahan investasi.

Tujuan Penambahan Investasi

• Peraturan ini bertujuan sebagai dasar hukum pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung tujuan pembangunan dan manfaat ekonomi serta sosial bagi rakyat.
• Penetapan nilai, mekanisme pembayaran, dan penanggung jawab pelaksanaan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan APBN Tahun Anggaran 2026 sesuai peraturan perundang?undangan.

Lembaga Keuangan Internasional Yang Dituju Dan Dasar Keanggotaan

• Penambahan investasi dilakukan pada tiga LKI: Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan International Development Association (IDA).
• Dasar legal keanggotaan Indonesia pada masing?masing LKI: Islamic Development Bank disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1975; IFAD disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1977; dan keanggotaan pada IDA disahkan dengan Undang?Undang Nomor 3 Tahun 1968.

Sumber Pendanaan

• Seluruh nilai penambahan Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
• Pembayaran dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai sesuai ketentuan dan nilai yang tercantum untuk masing?masing LKI.

Nilai Penambahan Investasi Per LKI Dan Rincian Mata Uang

• Islamic Development Bank: penambahan sebesar Rp1.690.506.244.000,00 atau setara dengan ID75.865.000,00 (Islamic Dinar) berupa pembayaran tunai, yang dirinci atas ID3.995.000,00; ID8.895.000,00; dan ID62.975.000,00.
• International Fund for Agricultural Development (IFAD): penambahan sebesar Rp49.500.000.000,00 atau setara dengan USD3,000,000.00 berupa pembayaran tunai.
• International Development Association (IDA): penambahan sebesar Rp220.275.000.000,00 atau setara dengan USD13,350,000.00 berupa pembayaran tunai yang tersusun atas USD6,000,000.00; USD6,000,000.00; dan USD1,350,000.00.

Tujuan Penggunaan Nilai Penambahan (Jenis Saham/Kenaikan Saham)

• Komponen ID3.995.000,00 dari Islamic Development Bank dialokasikan untuk pembayaran kenaikan saham umum keempat.
• Komponen ID8.895.000,00 dari Islamic Development Bank dialokasikan untuk pembayaran kenaikan saham umum keenam, dan komponen ID62.975.000,00 untuk pembayaran kenaikan saham khusus.
• Nilai penambahan pada IFAD digunakan untuk penambahan saham ketiga belas, sedangkan komponen USD pada IDA digunakan untuk penambahan saham kesembilan belas (USD6,000,000), kedua puluh (USD6,000,000), dan kedua puluh satu (USD1,350,000).

Pelaksana Penambahan Investasi

• Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dilaksanakan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
• Pelaksanaan oleh pelaksana tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang?undangan yang berlaku.

Kelebihan Nilai Akibat Selisih Kurs

• Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dapat melebihi nilai yang tercantum dalam peraturan ini sepanjang peningkatan tersebut diakibatkan oleh selisih kurs.
• Pengaturan mengenai kelebihan akibat selisih kurs mengikuti ketentuan undang?undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan.

Penetapan Nilai Definitif

• Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana tercantum dan termasuk kemungkinan kelebihan karena selisih kurs ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan investasi.
• Penetapan definitif tersebut merupakan dasar administrasi dan pelaporan akhir atas realisasi pembayaran investasi yang telah dilakukan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya