PMK 43 TAHUN 2023

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 ini dibuat untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga. Tujuannya adalah mengoptimalkan pengawasan PNBP mineral dan batubara dengan meningkatkan sinergi dan integrasi data antar instansi terkait.

Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Istilah

   • PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas pemanfaatan sumber daya dan hak negara di luar pajak dan hibah.
   • Wajib Bayar PNBP adalah pihak yang wajib membayar PNBP sesuai ketentuan.
   • SIMPONI adalah sistem informasi PNBP yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran.
   • NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran ke kas negara.
   • LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mengelola Indonesia National Single Window (SINSW) untuk dokumen ekspor/impor.

2. Sinergi Antar Kementerian/Lembaga

   • Kementerian Keuangan melakukan sinergi internal (Direktorat Jenderal Anggaran, Pajak, Bea dan Cukai, dan LNSW).
   • Sinergi eksternal dengan Kementerian ESDM, Perdagangan, Perindustrian, dan Perhubungan untuk pengawasan proses bisnis dan data terkait mineral dan batubara.
   • Sinergi mencakup perizinan pertambangan, pembayaran PNBP, laporan surveyor ekspor, data industri pengolahan/pemurnian (smelter), dan pengangkutan/pengapalan.

3. Pengelolaan Data dan Sistem

   • LNSW mengelola data hasil sinergi dari kementerian terkait dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Bea dan Cukai.
   • Data tersebut digunakan untuk mendukung pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan pemegang izin, pengawasan perizinan ekspor, pengawasan industri pengolahan, perumusan kebijakan, dan keperluan lain sesuai pertimbangan Menteri.

4. Kewajiban Validasi NTPN

   • Eksportir wajib melakukan validasi NTPN melalui SINSW sebelum penerbitan Laporan Surveyor dan surat persetujuan berlayar.
   • Validasi meliputi kebenaran dan volume NTPN.
   • NTPN yang tidak valid tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen.
   • Jika volume NTPN sudah terpakai penuh, tidak dapat digunakan kembali; jika belum penuh, dapat digunakan sesuai sisa volume.

5. Penanganan Gangguan Sistem

   • Jika terjadi gangguan sistem atau aliran data yang menghambat sinergi, para pihak wajib memperbaiki dan menginformasikan secara tertulis kepada LNSW.
   • LNSW dapat menangguhkan proses validasi transaksi untuk kelancaran pengangkutan/pengapalan.

6. Ketentuan Berlaku

   • Validasi volume NTPN untuk Laporan Surveyor berlaku mulai 1 Agustus 2023.
   • Validasi volume NTPN untuk surat persetujuan berlayar berlaku mulai 1 Oktober 2023.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 27 April 2023.