PMK 43 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 mengatur Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan insentif PPN untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan momentum libur sekolah, sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Ketentuan ini diberlakukan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 dan merujuk pada ketentuan perpajakan serta mekanisme PPN ditanggung pemerintah yang relevan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Definisi

• Menetapkan istilah-istilah kunci termasuk Undang-Undang PPN, PPN, Pengusaha Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, Badan Usaha Angkutan Udara, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN, Tiket, Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, Masa Pajak, dan Menteri; Dokumen Tertentu mencakup Tiket, airway bill, atau delivery bill.
• Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi didefinisikan sebagai layanan angkutan penumpang antar bandar udara di wilayah NKRI untuk kelas ekonomi, dan Badan Usaha Angkutan Udara meliputi BUMN, BUMD, perseroan terbatas atau koperasi yang mengoperasikan pesawat dengan pemungutan pembayaran.

Kewajiban Pemungutan dan Perhitungan PPN

• Atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi terutang PPN; penghitungan PPN mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan PPN atas impor, penyerahan barang/jasa dan pemanfaatan dari luar daerah pabean.
• Untuk tahun anggaran 2026, PPN yang terutang atas penyerahan jasa tersebut ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) dan ketentuan penanggungannya hanya mencakup tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge.

Periode Kelayakan Insentif

• PPN ditanggung pemerintah diberikan untuk pembelian Tiket sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 5 Juli 2026; periode penerbangan yang mendapat fasilitas adalah sejak 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.
• Kelayakan PPN DTP mensyaratkan terpenuhinya kedua periode tersebut (periode pembelian Tiket dan periode penerbangan); contoh perhitungan yang memisahkan komponen yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung disajikan dalam Lampiran.

Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN

• Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
• Jika penyerahan tidak memenuhi ketentuan periode (Pasal 3), Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat Faktur Pajak/Dokumen Tertentu dengan penghitungan PPN sesuai PMK Nomor 131 Tahun 2024 dan melaporkan PPN terutang pada bagian penyerahan yang harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Pelaporan Untuk Penyerahan yang Mendapat Fasilitas

• Jika penyerahan memenuhi ketentuan periode sehingga PPN ditanggung pemerintah, Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang mencantumkan nilai PPN yang terutang ditanggung pemerintah dan melaporkan PPN terutang yang ditanggung pemerintah pada bagian penyerahan yang mendapat fasilitas dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
• Sebagai bagian dari pelaporan tersebut, Pengusaha Kena Pajak wajib menyusun dan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah yang memuat nama dan NPWP Badan Usaha Angkutan Udara, bulan penerbitan Tiket, booking reference, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian dan tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak (tarif dasar dan fuel surcharge) serta PPN terutang yang ditanggung pemerintah.

Format, Media, dan Batas Waktu Penyampaian Daftar Rincian

• Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah disampaikan secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan waktu penyampaiannya disesuaikan dengan Masa Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan.
• Secara khusus, daftar rincian tersebut disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2026; contoh format daftar dan petunjuk pengisian tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengecualian dan Kasus Tidak Ditanggung Pemerintah

• PPN tidak ditanggung pemerintah apabila jasa diserahkan di luar periode pembelian Tiket atau periode penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila penerbangan tidak menggunakan kelas ekonomi, atau apabila Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan daftar rincian transaksi sesuai batas waktu (Pasal 5 ayat (5)).
• Untuk penyerahan yang tidak ditanggung pemerintah berlaku pemungutan dan pengenaan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (yaitu pungutan PPN kepada penerima jasa).

Ketentuan Perhitungan dan Contoh Dalam Lampiran

• Lampiran memuat contoh penghitungan PPN yang ditanggung pemerintah maupun tidak, termasuk contoh alokasi PPN untuk komponen Tiket yang termasuk tarif dasar dan fuel surcharge serta komponen lain (mis. extra baggage, seat selection) yang PPN-nya tidak ditanggung pemerintah.
• Contoh-contoh dalam Lampiran memperlihatkan jumlah konkret (mis. PPN terutang Rp100.276,00 atas tarif dasar dan fuel surcharge) serta menunjukkan bagaimana PPN atas fasilitas tambahan yang dibebankan ke penumpang dihitung dan dilaporkan.

Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Lain

• Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi PPN ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme PPN ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.
• Peraturan ini mengacu dan berkoordinasi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang relevan serta ketentuan pelaksanaan fiskal lainnya untuk memastikan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran subsidi pajak.

Ketentuan Mulai Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8; penetapan dan pengundangan tercantum dalam bagian penetapan Peraturan Menteri.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya