PMK 46 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 ini dibuat untuk menyesuaikan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perubahan ini diperlukan karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 belum menyesuaikan format penilaian capaian kinerja BPJS sehingga perlu dilakukan revisi.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tambahan
   Ditambahkan definisi Menteri Keuangan sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam Pasal 1.

2. Pengesahan Laporan dan Rekomendasi Insentif

   • Menteri Keuangan mengesahkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS berdasarkan berita acara hasil penilaian.
   • Menteri Keuangan memberikan rekomendasi besaran insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS berdasarkan capaian kinerja minimal kategori baik.
   • Rekomendasi insentif diberikan setelah koordinasi dengan Menteri Kesehatan atau Menteri Ketenagakerjaan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
   • Insentif bersumber dari hasil pengembangan aset BPJS.
   • Penetapan kategori baik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Format Berita Acara Penilaian Kinerja BPJS
   Disusun format berita acara hasil penilaian akhir capaian kinerja BPJS yang memuat:

   • Periode pelaporan, nomor berita acara, hasil penilaian capaian kinerja, dan kategori capaian.
   • Daftar pejabat yang menandatangani berita acara beserta jabatan dan instansi.
   • Petunjuk pengisian berita acara yang rinci untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dokumen.

4. Ketentuan Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020.