PMK 47 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini dibuat sebagai penyesuaian atas perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya terkait penunjukan kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan dana subsidi pupuk. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk sesuai dengan struktur organisasi terbaru.

Pokok Pengaturan

• Perubahan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016, yang mengatur bahwa Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk melalui Keputusan Menteri Keuangan.
• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.