PMK 5 TAHUN 2024

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 ini ditetapkan untuk mengatur tarif layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Kementerian Perindustrian. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan atas barang dan jasa yang disediakan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU dan hasil kajian tim penilai.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri adalah imbalan atas barang dan jasa yang diberikan kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama, meliputi jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggaraan uji profisiensi, produksi bahan acuan, verifikasi dan sertifikasi, serta pendampingan dan konsultansi.
   • Tarif layanan penunjang, meliputi penggunaan lahan, ruangan, peralatan, laboratorium, sarana transportasi, bimbingan, pelatihan, penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia, kekayaan intelektual, klinik kesehatan, pemanfaatan barang limbah uji, dan penjualan produk lainnya.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif utama ditetapkan berdasarkan kompleksitas layanan, kebutuhan bahan/peralatan, jenis pengguna, biaya operasional, tarif kompetitor, jenis layanan, dan durasi layanan.
   • Tarif tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi yang dibebankan terpisah kepada pengguna.
   • Tarif layanan penunjang dihitung berdasarkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi, fasilitas, dan harga pasar setempat.
   • Tarif atas kekayaan intelektual ditetapkan melalui kontrak kerja sama dan mengikuti ketentuan pembagian royalti sesuai peraturan yang berlaku.

4. Zonasi Tarif
   Tarif layanan dibagi berdasarkan zonasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Pengguna Khusus dan Tarif Khusus

   • Perusahaan asing, warga negara asing, layanan nonreguler, dan layanan cepat dikenakan tarif minimal 125% dari tarif normal.
   • Pengguna tertentu seperti wirausahawan baru, industri mikro dan kecil, pelajar/mahasiswa, dan kegiatan sosial dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

6. Paket dan Kombinasi Tarif
   BLU dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket atau kombinasi beberapa layanan dengan tarif yang dapat lebih rendah dari tarif masing-masing layanan.

7. Kerja Sama dan Pemanfaatan Aset
   BLU dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan kerja sama lainnya untuk meningkatkan layanan, dengan tarif yang ditetapkan melalui kontrak kerja sama.

8. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
   Perjanjian atau kontrak kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.
   Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya terkait tarif layanan BLU di lingkungan Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Lampiran Tarif
   Peraturan ini memuat lampiran tarif layanan utama yang rinci berdasarkan jenis layanan, satuan, dan zonasi tarif dengan rentang tarif yang ditetapkan untuk berbagai jenis industri dan layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi, uji profisiensi, produksi bahan acuan, verifikasi dan sertifikasi, serta layanan pendukung lainnya.

10. Berlakunya Peraturan
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari kalender setelah diundangkan.