PMK 55 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Tujuannya adalah mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) secara efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan guna mendukung rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hasil hutan, pengendalian kebakaran hutan, dan kegiatan strategis lainnya yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   DBH DR adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil serta nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung pemerataan pembangunan.

2. Penggunaan Dana

   • Provinsi menggunakan DBH DR dan sisa DBH DR untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengendalian kebakaran hutan, perlindungan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, penyuluhan kehutanan, dan kegiatan strategis lainnya.
   • Kabupaten/Kota menggunakan sisa DBH DR untuk pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penanganan pasca kebakaran, penanaman daerah aliran sungai kritis, pembangunan ruang terbuka hijau, penyuluhan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan kegiatan strategis lainnya.

3. Kegiatan Strategis Lainnya
   Meliputi penguatan perekonomian daerah, pemberian insentif kinerja pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bantuan perlindungan sosial bagi pekerja sektor kehutanan, pengelolaan kebersihan dan jalan sekitar kawasan hutan, serta dukungan pencapaian Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (FOLU Net Sink 2030).

4. Batasan Penggunaan Dana

   • Maksimal 30% dari alokasi DBH DR dan sisa DBH DR dapat digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.
   • Maksimal 10% dapat digunakan untuk kegiatan penunjang yang langsung berhubungan dengan pencapaian keluaran kegiatan inti.

5. Perencanaan dan Pelaporan

   • Kepala Daerah wajib menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH DR yang memuat rincian kegiatan, alokasi anggaran, target keluaran, metode pelaksanaan, dan kegiatan penunjang.
   • RKP disusun dengan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait.
   • Laporan realisasi penggunaan dana disusun setiap semester dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Dalam Negeri.

6. Pemantauan dan Evaluasi
   Dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kepatuhan, realisasi anggaran, capaian keluaran, dan dampak penggunaan dana.

7. Rekonsiliasi dan Pengelolaan Sisa Dana
   Dilakukan rekonsiliasi sisa DBH DR yang masih ada di rekening kas daerah. Sisa dana yang belum digunakan harus dianggarkan dalam APBD dan dapat dipotong dari dana alokasi umum jika tidak direalisasikan sampai batas waktu yang ditentukan.

8. Sanksi dan Penundaan Penyaluran Dana
   Penyaluran dana dapat ditunda atau dihentikan jika laporan realisasi tidak disampaikan tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan, dengan mekanisme verifikasi dan pemberitahuan perbaikan laporan.

9. Ketentuan Peralihan
   Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 dan mengatur penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan sesuai ketentuan baru.

10. Lampiran
    Memuat rincian kegiatan yang dapat dibiayai oleh DBH DR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, format rancangan kegiatan dan penganggaran, pedoman penyusunan rancangan teknis, serta format laporan realisasi penggunaan dana.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.