PMK 56 TAHUN 2023

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2023 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penambahan investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kemakmuran rakyat.

Pokok Pengaturan

1. Definisi:

   • Lembaga Keuangan Internasional (LKI) adalah lembaga keuangan multilateral atau regional tempat Pemerintah Indonesia berinvestasi.
   • Investasi Pemerintah adalah penempatan dana atau aset keuangan jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, atau investasi langsung.
   • LKI yang dimaksud meliputi Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, International Development Association, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development, dan Credit Guarantee and Investment Facility.

2. Tujuan:
   Peraturan ini menjadi dasar penambahan investasi Pemerintah pada LKI tahun anggaran 2023.

3. Penambahan Investasi:
   Menteri Keuangan melakukan penambahan investasi Pemerintah pada LKI yang disebutkan, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

4. Nilai Penambahan Investasi:

   • Islamic Development Bank: Rp266,796,415,000 atau setara USD18,087,892.50
   • International Fund for Agricultural Development: Rp44,250,000,000 atau setara USD3,000,000
   • International Development Association: Rp256,172,500,000 berupa pembayaran tunai
   • International Finance Corporation: Rp336,069,015,000 atau setara USD22,784,340
   • International Bank for Reconstruction and Development: Rp487,902,226,000 atau setara USD33,078,117
   • Credit Guarantee and Investment Facility: Rp132,750,000,000 atau setara USD9,000,000

5. Pelaksanaan:
   Penambahan investasi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

6. Ketentuan Tambahan:
   Nilai penambahan investasi dapat melebihi nilai yang ditetapkan akibat selisih kurs sesuai ketentuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan.

7. Penetapan Nilai Definitif:
   Nilai definitif penambahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan investasi.

8. Berlaku:
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 16 Mei 2023.