PMK 63 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari desa. Pembiayaan koperasi tersebut dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan bank sebagai Operator Investasi Pemerintah. Peraturan ini mengatur penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung bank yang menyalurkan pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pokok Pengaturan

1. Definisi:

   • APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPR.
   • SAL adalah akumulasi neto sisa lebih dan kurang pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan berjalan.
   • RKUN adalah rekening kas umum negara di Bank Sentral.
   • KDMP dan KKMP adalah koperasi yang beranggotakan warga desa/kelurahan yang sama.
   • Bank adalah bank milik negara sesuai undang-undang.

2. Penggunaan SAL:

   • SAL digunakan untuk mendukung pembiayaan KKMP dan/atau KDMP melalui sinergi pendanaan pemerintah dan bank.
   • Besaran SAL yang digunakan adalah Rp16 triliun.
   • Dana SAL dipindahbukukan dari Rekening Kas SAL ke RKUN sesuai mekanisme pengelolaan SAL.
   • Penggunaan SAL dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Akuntansi dan Pelaporan:

   • Penggunaan SAL dicatat sebagai penerimaan pembiayaan APBN 2025.
   • Dana yang ditempatkan pada bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen.
   • Seluruh penggunaan SAL dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025.

4. Ketentuan Penutup:

   • Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.