PMK 64 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya. Penerbitan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Penataan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam konsideran. Peraturan ini menggantikan pengaturan sebelumnya dan menata kedudukan administratif Sekretariat KSSK dalam konteks koordinasi KSSK dan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Kedudukan, Kepemimpinan, Dan Tugas Umum Sekretariat KSSK

• Sekretariat KSSK adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri selaku Koordinator KSSK dan secara administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KSSK.
• Tugas utama Sekretariat KSSK adalah memberikan dukungan substantif dan administratif kepada KSSK, meliputi penyusunan bahan penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, penyiapan rekomendasi dan langkah koordinasi pencegahan serta penanganan krisis, pelaksanaan uji ketahanan (stress testing), pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga.
• Sekretariat juga bertugas menyiapkan rekomendasi KSSK kepada Presiden mengenai perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis termasuk dukungan terhadap penanganan bank sistemik, penyusunan tata kelola KSSK, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan KSSK, serta penyiapan masukan peraturan perundang?undangan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Susunan Organisasi Sekretariat KSSK

• Susunan organisasi terdiri atas lima unsur utama: Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi; Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank; Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya; Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum; dan Divisi Manajemen Perkantoran.
• Bagan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Direktorat Asesmen Perbankan Dan Makroekonomi

• Direktorat ini bertugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan analisis, riset, dan/atau asesmen sektor perbankan dan makroekonomi termasuk penyusunan kerangka kerja, kriteria, dan indikator penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan terkait sektor perbankan.
• Fungsi mencakup penyiapan bahan analisis dan rekomendasi kebijakan, koordinasi usulan langkah pencegahan krisis terkait sektor perbankan, pelaksanaan uji ketahanan (stress testing), pengelolaan data dan informasi sektor perbankan dan makroekonomi, serta urusan tata usaha Direktorat.
• Direktorat ini terdiri atas dua divisi: Divisi Asesmen Perbankan dan Makroekonomi I dan Divisi Asesmen Perbankan dan Makroekonomi II; Divisi II selain tugas substantif juga melaksanakan urusan tata usaha, dan pembagian tugas ditetapkan oleh Sekretaris KSSK.

Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank

• Direktorat ini mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan analisis, riset, dan/atau asesmen sektor industri jasa keuangan nonbank termasuk penyusunan kerangka kerja, kriteria, indikator, serta pelaksanaan uji ketahanan untuk sektor tersebut.
• Fungsi meliputi penyiapan bahan analisis dan rekomendasi, koordinasi usulan pencegahan krisis, pengelolaan data dan informasi sektor nonbank, serta urusan tata usaha Direktorat.
• Struktur terdiri atas dua divisi (I dan II) dengan Divisi II melaksanakan urusan tata usaha; pembagian tugas divisi ditetapkan oleh Sekretaris KSSK.

Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, Dan Lembaga Keuangan Lainnya

• Direktorat ini bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan analisis, riset, dan/atau asesmen terkait sektor pasar keuangan, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya serta penyusunan kerangka kerja dan indikator penilaian stabilitas untuk sektor tersebut.
• Fungsi mencakup penyiapan bahan analisis dan rekomendasi, koordinasi usulan pencegahan krisis, pelaksanaan kajian stabilitas, pengelolaan data dan informasi sektoral, serta urusan tata usaha Direktorat.
• Direktorat ini terdiri atas dua divisi yang peran dan pembagian tugasnya serupa dengan direktorat asesmen lain dan pembagian tugas divisi ditetapkan oleh Sekretaris KSSK.

Direktorat Manajemen Risiko Dan Hukum

• Direktorat ini mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan, penyusunan keputusan KSSK, simulasi krisis, tata kelola KSSK dan Sekretariat, komunikasi publik, serta pengelolaan hubungan antarlembaga.
• Fungsi meliputi koordinasi penyusunan materi rapat KSSK, pemantauan dan evaluasi rapat, pengelolaan risiko, penyusunan keputusan, koordinasi rekomendasi kepada Presiden tentang perubahan status dan langkah penanganan krisis, harmonisasi peraturan perundang?undangan, dan rekomendasi kesesuaian dengan standar internasional serta diplomasi internasional terkait stabilitas sistem keuangan.
• Direktorat ini terdiri atas Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum; Divisi Manajemen Risiko fokus pada pengelolaan risiko, simulasi krisis, tata kelola dan urusan tata usaha Direktorat, sedangkan Divisi Hukum melakukan reviu hukum materi rapat, penyiapan rekomendasi kepada Presiden, evaluasi simulasi, penyusunan keputusan KSSK, serta koordinasi regulasi dan diplomasi.

Divisi Manajemen Perkantoran Dan Subdivisi

• Divisi Manajemen Perkantoran bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, kinerja, risiko, keuangan, dukungan teknologi informasi, komunikasi publik, kearsipan, serta layanan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara Sekretariat KSSK.
• Divisi ini secara administratif dibina oleh seorang Direktur pada salah satu Direktorat yang dipimpin oleh pejabat berasal dari Kementerian Keuangan dan terdiri atas empat subdivisi: Perencanaan dan Keuangan; Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Dukungan Komunikasi Publik; serta Rumah Tangga dan Umum.
• Tugas masing?masing subdivisi mencakup: penyusunan rencana strategis serta pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko; pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM; layanan TI, pengelolaan keamanan informasi, manajemen gangguan dan sumber data eksternal serta komunikasi publik; dan penyiapan/penyelenggaraan rapat KSSK, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta pengelolaan BMN.

Tata Kerja, Akuntabilitas, Dan Proses Bisnis

• Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KSSK wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Unit organisasi harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja efektif dan efisien antarunit; proses bisnis antarunit tersebut ditetapkan oleh Menteri.
• Sekretariat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja untuk seluruh jabatan; pimpinan unit bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dengan tembusan kepada unit lain yang berkaitan.

Agregasi Penilaian Dan Pelaporan

• Sekretaris KSSK berwenang menetapkan salah satu dari Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi, Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank, atau Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya untuk melakukan agregasi penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan dalam rangka rekomendasi status stabilitas melalui Keputusan Sekretaris KSSK.
• Sekretaris KSSK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu?waktu kepada KSSK dan/atau Menteri selaku Koordinator KSSK; Direktur dan Kepala Divisi Manajemen Perkantoran menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KSSK.

Penataan Organisasi

• Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat KSSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
• Ketentuan penataan organisasi mengatur mekanisme perubahan struktur yang harus mengikuti persetujuan aparatur negara sebagaimana dimaksud.

Sumber Daya Manusia, Pengangkatan, Dan Fasilitas

• Pejabat dan pegawai Sekretariat KSSK berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dan non?ASN; ASN berasal dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, sedangkan non?ASN diisi melalui mekanisme penugasan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
• Sekretaris KSSK dijabat secara ex?officio oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; direktur pada Sekretariat berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dengan direktur dari Kementerian Keuangan dijabat secara ex?officio oleh direktur yang mempunyai tugas terkait stabilitas di Direktorat Jenderal terkait.
• Sekretaris KSSK diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; direktur, kepala divisi, dan kepala subdivisi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan; pegawai dari BI/OJK/LPS mendapatkan fasilitas yang sama dengan pegawai ASN setara dan penghasilan mereka dibayarkan oleh lembaga asal, sementara pembinaan pegawai tersebut dilakukan oleh lembaga asal dengan pertimbangan dari Sekretaris KSSK.

Ketentuan Peralihan

• Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
• Bagi pegawai yang sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi tetap dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 sampai dengan pembentukan jabatan baru dan pelantikan pejabat baru sesuai peraturan ini.

Pelaksanaan Pembentukan Jabatan, Pencabutan Peraturan Sebelumnya, Dan Ketentuan Penutup

• Pembentukan jabatan baru serta pengangkatan dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Peraturan ini mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan yang belum bertentangan tetap berlaku hingga proses penataan organisasi dan pengisian jabatan baru diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 4 September 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya