PMK 64 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penataan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Kedudukan dan Tugas

   • Sekretariat KSSK adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK dan berada di bawah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
   • Tugas utama Sekretariat KSSK adalah memberikan dukungan substantif dan administratif kepada KSSK.

2. Fungsi Sekretariat KSSK
   Meliputi koordinasi penyusunan kerangka kerja dan indikator stabilitas sistem keuangan, penyiapan bahan penilaian dan rekomendasi status stabilitas, usulan langkah pencegahan krisis, rekomendasi kepada Presiden terkait status dan penanganan krisis, koordinasi uji ketahanan (stress testing), analisis dan riset, pengelolaan data, tata kelola, komunikasi publik, serta fungsi lain yang diberikan KSSK.

3. Susunan Organisasi
   Sekretariat KSSK terdiri dari:

   • Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi
   • Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank
   • Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya
   • Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum
   • Divisi Manajemen Perkantoran

4. Tugas dan Fungsi Direktorat dan Divisi

   • Setiap direktorat bertugas melakukan analisis, riset, asesmen, koordinasi pencegahan krisis, uji ketahanan, penyusunan kerangka kerja, pengelolaan data, dan urusan tata usaha sesuai sektor masing-masing.
   • Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum mengelola rekomendasi kebijakan, tata kelola, komunikasi publik, hubungan antar lembaga, dan simulasi krisis.
   • Divisi Manajemen Perkantoran mengelola organisasi, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, komunikasi publik, serta urusan rumah tangga dan kearsipan.

5. Tata Kerja

   • Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern pemerintah.
   • Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien antarunit organisasi.
   • Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dengan instansi lain.
   • Pimpinan unit bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan melaporkan pelaksanaan tugas.

6. Sumber Daya Manusia

   • Pejabat dan pegawai berasal dari aparatur sipil negara dan non-ASN melalui penugasan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
   • Sekretaris KSSK dijabat ex-officio oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
   • Direktur berasal dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait, dengan pengangkatan dan pemberhentian oleh Menteri.
   • Pegawai non-ASN mendapatkan fasilitas setara ASN dan penghasilan dibayarkan oleh lembaga asal.

7. Penataan Organisasi dan Perubahan

   • Perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat KSSK harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
   • Pembentukan jabatan baru dan pengangkatan pejabat baru dilaksanakan paling lama satu tahun sejak peraturan ini diundangkan.

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Jabatan dan pejabat lama tetap melaksanakan tugas sampai jabatan baru dibentuk dan pejabat baru diangkat.
   • Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

9. Lampiran

   • Bagan susunan organisasi Sekretariat KSSK sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.