Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Dokumen Pembentukan
- Informasi Penunjang
Perihal

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14517

PMK 65 TAHUN 2024 - Peta Kapasitas Fiskal Daerah | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PMK 65 TAHUN 2024

PMK 65 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan
19 Sep 2024
Dicabut

Fulltext (1 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PMK 65 TAHUN 2024

Judul

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Nomor

65

Tahun

2024

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Subyek

PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH FISKAL

Tanggal Penetapan

19 Sep 2024

Tanggal Pengundangan

04 Okt 2024

Tanggal Berlaku

04 Okt 2024 - 31 Des 2025

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2024 (628); 5 hlm.

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Umum

31 Des 2025
Dicabut dengan PMK 97 TAHUN 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
31 Des 2024
Diubah dengan PMK 127 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
04 Okt 2024
Mencabut PMK 84 TAHUN 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 87 TAHUN 2025

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

PMK 51 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja d...

PMK 64 TAHUN 2024

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional