PMK 65 TAHUN 2024

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Tujuannya adalah menetapkan peta yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kapasitas fiskal untuk berbagai kepentingan pengelolaan keuangan daerah.

Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal.
   • Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan formula yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Fungsi Peta Kapasitas Fiskal Daerah
   Digunakan sebagai pertimbangan dalam:

   • Pengusulan daerah penerima hibah dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.
   • Penentuan dana pendamping oleh pemerintah daerah.
   • Pemberian pembiayaan utang daerah dan subsidi bunga pinjaman.
   • Persetujuan pembentukan dana abadi daerah.
   • Pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan pusat.
   • Penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur.
   • Penggunaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah

   • Terdiri atas peta provinsi dan kabupaten/kota.
   • Disusun melalui dua tahap: penghitungan kapasitas fiskal dan penghitungan rasio kapasitas fiskal.

4. Formula Penghitungan

   • Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dari selisih antara pendapatan dan penerimaan pembiayaan tertentu dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu.
   • Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan membagi kapasitas fiskal dengan belanja pegawai.
   • Formula rinci dan kategori kapasitas fiskal tercantum dalam lampiran.

5. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

   • Provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam kategori: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi berdasarkan rentang rasio kapasitas fiskal.

6. Ketentuan Khusus

   • Daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada 2022 mengikuti kategori kapasitas fiskal terendah dari daerah induk.
   • Penghitungan menggunakan data APBD dan alokasi transfer tahun anggaran 2024.

7. Pencabutan Peraturan Lama

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Lampiran

   • Memuat formula penghitungan kapasitas fiskal dan rasio kapasitas fiskal untuk provinsi dan kabupaten/kota.
   • Daftar lengkap rasio dan kategori kapasitas fiskal untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.