PMK 65 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah dengan memperluas akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan agar pelaksanaan subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum

   • Kredit Program Perumahan adalah kredit investasi dan/atau modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan.
   • Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang ditanggung pemerintah dan dibayarkan kepada penyalur kredit.
   • Penyalur adalah lembaga keuangan atau koperasi yang ditunjuk menyalurkan kredit.
   • Penerima adalah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria.

2. Pengelolaan Anggaran dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

   • Menteri Keuangan menetapkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai KPA Kredit Program Perumahan.
   • KPA bertanggung jawab menetapkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan melakukan pengujian pembayaran subsidi.

3. Penerima Subsidi

   • Subsidi diberikan kepada penerima kredit sisi penyediaan rumah dan sisi permintaan rumah sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Perencanaan Penyaluran dan Pengusulan Anggaran

   • Penyalur menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) tahunan yang memuat data target penyaluran, tagihan subsidi, dan kinerja penyaluran.
   • RTP disampaikan kepada KPA paling lambat bulan Juni dua tahun sebelum Tahun Penyaluran.
   • Dilakukan rapat sinkronisasi dan rapat koordinasi Komite Kebijakan untuk menetapkan kebijakan, plafon penyaluran, dan besaran subsidi.
   • KPA menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) setiap awal tahun anggaran.
   • RTP dapat diperbarui paling lambat Desember satu tahun sebelum Tahun Penyaluran.

5. Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin

   • Subsidi diberikan melalui perjanjian kerja sama antara KPA dan Penyalur Kredit.
   • Plafon penyaluran menjadi batas tertinggi penyaluran kredit yang mendapat subsidi.
   • Besaran subsidi untuk sisi penyediaan rumah adalah 5% efektif per tahun dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.
   • Besaran subsidi untuk sisi permintaan rumah adalah 10% untuk plafon Rp10 juta sampai Rp100 juta dan 5,5% untuk plafon Rp100 juta sampai Rp500 juta, dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.
   • Perpanjangan kredit di luar jangka waktu subsidi tidak mendapat subsidi.
   • Perhitungan subsidi menggunakan formula:
     Subsidi = % Subsidi × Baki Debet × (hari bunga/hari margin) / 360
   • Penyalur mengajukan tagihan subsidi setiap bulan dengan dokumen pendukung lengkap.
   • Subsidi tidak diberikan untuk pinjaman lewat jatuh tempo, klaim penjaminan, kolektibilitas 5, atau tanpa rekaman pembayaran cicilan.
   • KPA melakukan pengujian kelengkapan dan kebenaran tagihan sebelum pembayaran.

6. Penjaminan/Pertanggungan

   • Penyalur melakukan penjaminan/pertanggungan dengan perusahaan penjamin/asuransi berdasarkan kebijakan Komite Kebijakan.
   • Imbal jasa penjaminan/premi dikenakan sesuai profil risiko dan tidak memengaruhi besaran subsidi.

7. Akuntansi dan Pelaporan

   • KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan menteri tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan.

8. Pemantauan dan Pengawasan

   • KPA melakukan pemantauan penyaluran dan menyampaikan laporan tahunan kepada PPA BUN dan unit pengawasan intern Kementerian Keuangan.
   • Menteri melakukan pengawasan penyaluran, pembayaran subsidi, dan penjaminan dengan delegasi kepada unit pengawasan intern.
   • Temuan pengawasan menjadi bahan pertimbangan Komite Kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan.

9. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Penyusunan RTP dan pengusulan anggaran untuk tahun 2025 dan 2026 dilakukan oleh KPA sesuai contoh lampiran.
   • RTP untuk tahun 2027 disampaikan paling lambat Desember 2025.
   • Peraturan mulai berlaku sejak diundangkan.

10. Lampiran

    • Contoh format Rencana Target Penyaluran, data tagihan subsidi, data kinerja penyaluran, perhitungan subsidi, surat permohonan pembayaran, dan rincian tagihan subsidi.

Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan subsidi bunga/margin kredit program perumahan untuk mendukung pembangunan rumah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.