PMK 65 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan ditetapkan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan subsidi bunga/margin kredit dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan perumahan, termasuk target pembangunan 3 juta rumah sebagaimana dipertimbangkan dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini memuat tata cara penetapan KPA Kredit Program Perumahan, perencanaan penyaluran melalui Rencana Target Penyaluran (RTP), mekanisme perjanjian kerja sama dengan penyalur, perhitungan dan pembayaran subsidi, serta pengaturan penjaminan/pertanggungan dan pengawasan. Peraturan ini diberlakukan bagi penyaluran subsidi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu atau badan usaha di sektor perumahan serta mengacu pada kebijakan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM yang ditetapkan oleh Presiden.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi kunci termasuk Kredit Program Perumahan (kredit investasi dan/atau modal kerja untuk UMKM individu atau badan usaha), Subsidi Bunga/Subsidi Margin (bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung pemerintah dan dibayarkan kepada penyalur), Baki Debet (sisa pokok pinjaman), SIKP (sistem informasi elektronik), Tahun Penyaluran (Januari-Desember berdasarkan kebijakan Komite Kebijakan), RTP (Rencana Target Penyaluran), IKD (Indikasi Kebutuhan Dana BUN), serta istilah lain seperti PA, BUN, PPA BUN, KPA Kredit Program Perumahan, Penyalur, Penerima Kredit, Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan, Penjaminan, dan Pertanggungan.
• Menetapkan bahwa lampiran-lampiran (contoh RTP, contoh perhitungan, contoh surat permohonan, rincian tagihan, dan contoh format RTP khusus tahun 2025/2026) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran

• Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai KPA Kredit Program Perumahan; apabila berhalangan maka Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan ditetapkan sebagai pelaksana tugas KPA, dan berhalangan berarti jabatan kosong atau tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 45 hari kalender.
• KPA memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan penunjukan pejabat yang berwenang mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran serta pejabat yang berwenang menguji dan menerbitkan perintah pembayaran; salinan keputusan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja selaku kuasa BUN.

Perencanaan Penyaluran dan Penyusunan RTP

• Penyalur Kredit Program Perumahan wajib menyusun RTP setiap tahun anggaran yang terdiri atas (a) data target penyaluran per provinsi (rencana penyaluran nominal, target jumlah debitur, jumlah unit rumah, indikasi tingkat bunga/margin), (b) data tagihan subsidi per provinsi (nominal tagihan dan jumlah debitur), dan (c) data kinerja penyaluran per provinsi (nominal penyaluran, jumlah Baki Debet, tingkat NPL, jumlah debitur, jumlah unit rumah).
• RTP disusun sesuai format contoh pada Lampiran huruf A dan disampaikan kepada KPA dengan tembusan kepada sekretariat Komite Kebijakan dan Menteri paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juni dua tahun sebelum Tahun Penyaluran; penyampaian harus disertai penjelasan asumsi untuk data target dan data tagihan yang digunakan.
• Jika RTP tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) KPA mengembalikan RTP kepada Penyalur; jika Penyalur tidak menyampaikan RTP dalam tenggat, Penyalur tidak mendapatkan penetapan rincian target penyaluran untuk Tahun Penyaluran.

Rapat Sinkronisasi dan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan

• KPA berkoordinasi dengan sekretariat Komite Kebijakan menyelenggarakan rapat sinkronisasi sebelum rapat koordinasi Komite Kebijakan untuk membahas penyusunan kebutuhan anggaran dan minimal mempertimbangkan hasil penilaian kinerja penyaluran sebelumnya, RTP, dan kebijakan pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
• Rapat sinkronisasi melibatkan unsur KPA, Kementerian Keuangan, sekretariat Komite Kebijakan, dan kementerian/lembaga terkait; hasil rapat sinkronisasi menjadi bahan usulan anggaran yang dibahas dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan yang menghasilkan kebijakan pelaksanaan, plafon penyaluran, dan/atau besaran subsidi.

Pemutakhiran RTP dan Jadwal

• Komite Kebijakan dapat melakukan pemutakhiran RTP akibat perubahan kebijakan pelaksanaan atau penyesuaian alokasi anggaran definitif; pemutakhiran harus dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember satu tahun sebelum Tahun Penyaluran.
• Hasil pemutakhiran menjadi dasar bagi Penyalur untuk menyesuaikan RTP dan bagi KPA untuk menyampaikan usulan penyesuaian anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan dan Rincian Target Penyaluran

• Subsidi diberikan melalui perjanjian kerja sama pembiayaan antara KPA dan Penyalur yang minimal memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban termasuk kewajiban Penyalur memenuhi target kinerja penyaluran, serta sanksi atas pelanggaran; pelaksanaan penjaminan/pertanggungan dilaksanakan melalui perjanjian terpisah berdasarkan kebijakan Komite Kebijakan.
• Plafon penyaluran yang ditetapkan Komite Kebijakan menjadi dasar rincian target penyaluran tiap Penyalur; rincian tersebut merupakan batas tertinggi penyaluran yang berhak menerima subsidi, dan penyaluran melebihi rincian tidak diberikan subsidi.

Besaran Subsidi dan Jangka Waktu

• Untuk sisi penyediaan rumah subsidi ditetapkan sebesar 5% efektif per tahun, diberikan paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; perpanjangan pinjaman di luar jangka waktu tersebut tidak mendapatkan subsidi.
• Untuk sisi permintaan rumah besaran subsidi ditetapkan bertingkat: untuk plafon di atas Rp10.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 sebesar 10% dan untuk plafon di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 sebesar 5,5%, dengan pemberian subsidi paling lama 5 tahun; perpanjangan di luar jangka waktu 5 tahun tidak mendapatkan subsidi.
• Menteri dapat mengubah besaran subsidi berdasarkan keputusan Komite Kebijakan; perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang minimal memuat besaran subsidi dan waktu pemberlakuan perubahan.

Formula dan Contoh Perhitungan Subsidi

• Formula perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah: Besaran Subsidi (%) × Baki Debet × hari bunga/hari margin / 360, di mana hari bunga/hari margin adalah jumlah hari dalam satu periode penagihan saat Baki Debet tidak berubah.
• Contoh perhitungan dan pembulatan hasil (rupiah terdekat) disediakan dalam Lampiran huruf B sebagai bagian tak terpisahkan untuk digunakan dalam praktik penagihan dan penghitungan.

Pengajuan Tagihan, Dokumen Pendukung, dan Jadwal Pembayaran

• Penyalur mengajukan tagihan pembayaran subsidi setiap bulan paling lambat tanggal 10 atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, kepada KPA beserta dokumen pendukung minimal: surat permohonan pembayaran (Lampiran C), rincian tagihan sesuai Lampiran D, kuitansi atau bukti penerimaan yang ditandatangani direksi Penyalur, dan arsip data komputer tagihan yang diunggah ke SIKP.
• Pembayaran subsidi dilakukan oleh KPA kepada Penyalur berdasarkan hasil pengujian dokumen dan perhitungan; tagihan bulan Desember dibebankan pada anggaran tahun berikutnya namun bukan merupakan tunggakan negara.

Tanggung Jawab Penyalur dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

• Penyalur bertanggung jawab atas kebenaran data tagihan dan dokumen pendukung serta kebenaran data penyaluran; apabila ditemukan ketidakbenaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, Penyalur wajib mengembalikan kelebihan subsidi yang telah diterima ke kas negara.

Pengecualian Pemberian Subsidi dan Pengujian Tagihan

• Subsidi tidak diberikan untuk pinjaman yang melebihi tanggal jatuh tempo, pinjaman yang telah diajukan klaim penjaminan, pinjaman dengan kolektibilitas 5, atau pinjaman pada periode tagihan yang tidak dilakukan perekaman pembayaran cicilan oleh Penyalur.
• KPA melakukan pengujian kelengkapan dokumen dan kebenaran perhitungan tagihan menggunakan SIKP bila diperlukan; pengujian kebenaran perhitungan dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah dokumen lengkap, dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan KPA memberitahukan untuk dilengkapi atau diperbaiki serta dapat menunda pembayaran sampai perbaikan dilakukan.

Penjaminan, Pertanggungan, dan Imbal Jasa

• Penyalur melakukan penjaminan/pertanggungan melalui perjanjian kerja sama dengan Penjamin/Asuransi berdasarkan kebijakan Komite Kebijakan dan ketentuan pelaksanaan kredit program perumahan; tata cara mengikuti peraturan teknis terkait pelaksanaan kredit program perumahan.
• Penjamin/Asuransi mengenakan imbal jasa atau premi kepada Penyalur berdasarkan profil risiko penerima kredit, besaran imbal jasa dituangkan dalam perjanjian, dan imbal jasa tersebut tidak memengaruhi besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan kepada Penyalur.

Akuntansi, Pelaporan, Pemantauan, dan Pengawasan

• KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan menteri tentang perencanaan, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; pemantauan penyaluran dilakukan oleh KPA dengan laporan hasil pemantauan disampaikan kepada PPA BUN dan unit eselon I Kementerian Keuangan yang berwenang paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari setiap tahun, dan laporan minimal memuat pendahuluan, data pelaksanaan, serta kesimpulan dan rekomendasi.
• Menteri melakukan pengawasan atas penyaluran, pembayaran subsidi, dan penjaminan/pertanggungan serta mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada unit eselon I yang berfungsi sebagai pengawasan intern; temuan pengawasan yang bertentangan dengan peraturan disampaikan kepada Menteri dan dijadikan pertimbangan Komite Kebijakan.

Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Khusus Tahun Awal

• Saat peraturan mulai berlaku, KPA melakukan penyusunan RTP dan pengusulan anggaran subsidi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan 2026; penyusunan RTP untuk penyaluran tahun 2025 dan 2026 mengikuti contoh format pada Lampiran E (2025) dan Lampiran F (2026) yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
• Penyusunan RTP dan penyampaian kepada KPA untuk pemberian subsidi tahun 2027 harus dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan Desember 2025, dan ketentuan perencanaan penyaluran serta pengusulan anggaran sebagaimana Pasal 5-10 berlaku untuk Tahun Penyaluran 2028 dan selanjutnya.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 24 September 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya