PMK 66 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 dan menyesuaikan kebutuhan pembukaan rekening kas umum negara dalam valuta selain rupiah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2012 agar pengaturan nomor dan nama rekening kas umum negara dapat mengakomodasi rekening dalam berbagai valuta asing yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran negara.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • Rekening Kas Umum Negara (KUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
   • Bank Sentral adalah bank sentral sesuai Undang-Undang Bank Indonesia.
   • Valuta Eksotik adalah mata uang dengan volume perdagangan rendah dan likuiditas kurang.

2. Jenis Rekening KUN

   • Rekening KUN dalam Valuta Rupiah.
   • Rekening KUN dalam Valuta Selain Rupiah, meliputi USD, JPY, EUR, AUD, dan CNH.
   • Semua rekening dibuka pada Bank Sentral.

3. Nomor dan Nama Rekening KUN

   • Rekening Rupiah: nomor 502.000000980.
   • Rekening USD: nomor 600.502411980.
   • Rekening JPY: nomor 600.502111980.
   • Rekening EUR: nomor 600.502991980.
   • Rekening AUD: nomor 600.502311980.
   • Rekening CNH: nomor 600.502115980.

4. Penggunaan Rekening KUN

   • Rekening Rupiah digunakan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rupiah dan valuta lain yang tidak memiliki rekening khusus.
   • Rekening valuta asing digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam valuta tersebut.
   • Rekening USD dapat digunakan untuk membayar pengeluaran dalam valuta eksotik sesuai ketentuan pembayaran internasional.
   • Jika saldo rekening valuta tertentu tidak mencukupi, pembayaran dapat dibebankan pada rekening valuta lain melalui pemindahbukuan atau debet langsung setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2012.
   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.