PMK 67 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta mengatur kembali ketentuan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • DBH dan DAU merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN.
   • DBH terdiri dari DBH Pajak (PPh, PBB, Cukai Hasil Tembakau) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) (kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan).
   • DAU terdiri dari bagian yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya.

2. Pengelolaan dan Penanggung Jawab

   • Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) mengelola TKD.
   • Penetapan pejabat pengelola dan penyalur dana DBH dan DAU diatur secara rinci.
   • Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan DBH dan DAU.

3. Perencanaan, Penganggaran, dan Pengalokasian

   • Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan alokasi tahun sebelumnya, realisasi, dan perkiraan penerimaan.
   • Penghitungan alokasi DBH Pajak dan DBH SDA berdasarkan data realisasi penerimaan dan kinerja daerah.
   • DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal daerah yang dihitung dari kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian seperti indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan karakteristik wilayah.

4. Penyaluran Dana

   • Penyaluran DBH dan DAU dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, mulai tahun anggaran 2024 dan 2025.
   • Penyaluran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai, termasuk melalui Treasury Deposit Facility (TDF) dan penerbitan surat berharga negara.
   • Penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk penggajian PPPK, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan lainnya sesuai ketentuan.

5. Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar

   • Penghitungan dan penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pajak dan SDA dilakukan berdasarkan data realisasi penerimaan yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi.
   • Penyaluran dan penyelesaian Kurang Bayar dan Lebih Bayar diatur dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

6. Pemotongan, Penundaan, Penghentian, dan Penyaluran Kembali

   • Pemotongan, penundaan, dan penghentian penyaluran DBH dan DAU dapat dilakukan atas dasar berbagai alasan seperti tunggakan pembayaran, tidak terpenuhinya kewajiban daerah, atau penyalahgunaan dana.
   • Mekanisme persetujuan dan penetapan pemotongan dan penundaan diatur secara rinci.
   • Penyaluran kembali dana yang ditunda dilakukan setelah daerah memenuhi ketentuan yang berlaku.

7. Penggunaan Dana dan Pelaporan

   • DBH dan DAU digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
   • DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diprioritaskan untuk pelayanan dasar.
   • DAU yang ditentukan penggunaannya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum.
   • Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana secara berkala dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan.
   • Format dan tata cara pelaporan diatur secara rinci, termasuk laporan realisasi penggunaan DBH CHT, DAU dukungan PPPK, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan lainnya.

8. Pemantauan dan Evaluasi

   • Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan daerah atas pelaksanaan DBH dan DAU secara berkala.
   • Evaluasi meliputi ketepatan waktu laporan, realisasi penyerapan anggaran, capaian output, dan dampak penggunaan dana.

9. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Penghitungan alokasi DBH yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku menjadi bagian dari penghitungan alokasi DBH berdasarkan peraturan ini.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
   • Ketentuan penyaluran DBH dan DAU mulai berlaku secara bertahap pada tahun anggaran 2024 sampai 2026.

10. Lampiran

    • Berisi format-format berita acara rekonsiliasi, konfirmasi data, laporan realisasi penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab, dan tata cara perhitungan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak.

Peraturan ini mengatur secara komprehensif tata kelola, perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pengawasan dana bagi hasil dan dana alokasi umum antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan fiskal.