PMK 68 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Perubahan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan jenis barang ekspor dan tarif bea keluar telah diatur dalam PMK 38/2024 dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit (termasuk CPO dan turunannya), serta getah pinus. Perubahan meliputi penyesuaian ketentuan substantif dalam batang tubuh, penyisipan ketentuan baru terkait besaran tarif untuk getah pinus, serta perubahan dan penambahan lampiran yang memuat rincian pos tarif dan besaran tarif.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

• Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga menegaskan bahwa barang ekspor yang dapat dikenakan Bea Keluar terdiri atas: a) kulit dan kayu; b) biji kakao; c) kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; d) produk hasil pengolahan mineral logam; e) produk mineral logam dengan kriteria tertentu; dan f) getah pinus.
• Perubahan ini memperluas dan mempertegas klasifikasi komoditas yang subjek bea keluar sebagaimana daftar huruf a sampai f dan menjadi dasar pengenaan tarif yang dirinci dalam lampiran peraturan.

Penetapan Daftar Merek RBD Palm Olein

• Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga penetapan daftar merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar (tercantum dalam Kelompok V Nomor 25 pada Lampiran huruf C) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
• Dengan perubahan ini, kriteria dan daftar merek RBD Palm Olein bermerek dalam kemasan yang menjadi subjek bea keluar diserahkan pada keputusan teknis Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pengenaan Tarif Bea Keluar Atas Getah Pinus

• Disisipkan Pasal 12A yang mengatur bahwa besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa getah pinus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran G menetapkan bahwa getah pinus (pos tarif ex 1301.90.90) dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 25%.

Perubahan Dan Penambahan Lampiran

• Lampiran huruf B dan huruf C dari PMK Nomor 38 Tahun 2024 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru yaitu huruf G; seluruh Lampiran tersebut dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Perubahan lampiran meliputi perincian pos tarif dan besaran tarif untuk kategori barang (mis. kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan turunannya, produk pengolahan mineral logam, serta produk mineral dengan kriteria tertentu) yang menjadi acuan teknis pelaksanaan pengenaan bea keluar.

Tarif Bea Keluar Atas Kulit Dan Kayu (Lampiran A)

• Lampiran A memuat besaran tarif Bea Keluar atas kulit dan kayu menurut uraian dan pos tarif: contoh, jangat dan kulit mentah/pickled dari sapi dan kerbau (ex 4101.20.00; ex 4101.50.00; ex 4101.90.10; ex 4101.90.90) dikenakan tarif 25%; kulit disamak (Wet Blue) dari sapi dan kerbau (ex 4104.11.10; ex 4104.11.90; ex 4104.19.00) dikenakan tarif 15%.
• Untuk kayu, Lampiran A menetapkan tarif berbeda menurut jenis produk: veneer tertentu tarif 5%, wooden sheet for packaging sengon dengan ketentuan ukuran tarif 2%, serpih kayu dan kepingan chipwood umumnya tarif 5%, serta produk kayu olahan pada banyak pos tarif dikenakan 5% dengan pengecualian dan peningkatan tarif untuk jenis kayu tertentu (mis. merbau/meranti dengan luas penampang lebih besar tarif hingga 10% atau 15%); ada pula pengecualian spesifik seperti Slat Kayu/Slat Pensil yang dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar dan ketentuan sambungan kayu dengan ukuran tertentu yang dikecualikan.

Tarif Bea Keluar Atas Biji Kakao (Lampiran B)

• Lampiran B mengatur tarif Bea Keluar atas biji kakao (HS 1801.00.10 dan 1801.00.90) berdasarkan empat kolom rentang harga (nilai USD): kolom 1 ? USD2.000, kolom 2 >USD2.000 sampai dengan USD2.750, kolom 3 >USD2.750 sampai dengan USD3.500, dan kolom 4 >USD3.500.
• Besaran tarif untuk biji kakao adalah 0% pada kolom 1, 2,5% pada kolom 2, 5% pada kolom 3, dan 7,5% pada kolom 4.

Tarif Bea Keluar Atas Kelapa Sawit, CPO, Dan Produk Turunannya (Lampiran C)

• Lampiran C memuat tabel tarif Bea Keluar dalam US$/MT untuk berbagai kelompok barang kelapa sawit dan turunannya berdasarkan rentang harga internasional (kolom harga mulai dari ?USD680 hingga >USD1.430 per MT); setiap uraian menampilkan pos tarif HS dan jadwal tarif per rentang harga.
• Contoh konkret: Tandan Buah Segar (pos 1207.99.50) dikenakan tarif mulai dari US$65 pada kolom ?USD680 meningkat bertahap hingga US$211 pada kolom-kolom tertinggi; Biji/Kernel kelapa sawit (1207.10.10; 1207.10.30; 1207.10.90) mulai dari US$45 dan meningkat hingga US$191; Crude Palm Oil (CPO, 1511.10.00) memiliki rentang tarif dari US$0 pada kolom terendah sampai US$288 pada kolom tertinggi; banyak produk turunan lain (Crude Palm Olein, Crude Palm Stearin, CPKO, PFAD, RBD Palm Olein, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, dan biodiesel) dicantumkan dengan skala tarif spesifik untuk tiap rentang harga, termasuk RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ?25 kg (ex 1511.90.36) yang memiliki tarif 0 pada beberapa kolom awal dan mulai dikenai tarif spesifik (mis. US$31 pada suatu kolom).
• Lampiran C juga mencantumkan produk seperti bungkil/residu (ex 2306.60.10, ex 2306.60.90, ex 2306.90.90) yang memiliki tarif mulai dari US$1 sampai puluhan US$/MT sesuai rentang, serta ketentuan tarif untuk komponen lain seperti tandan buah kosong, cangkang kernel, PFAD dan berbagai fatty acid distillate dengan angka-angka tarif per rentang harga yang terperinci dalam lampiran.

Produk Campuran Dari CPO Dan Produk Turunannya (Lampiran D)

• Lampiran D merinci jenis barang campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya beserta pos tarifnya, misalnya campuran minyak nabati yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit (ex 1517.90.50), campuran minyak nabati cair dengan bahan utama minyak kelapa sawit (ex 1517.90.62; ex 1517.90.63; ex 1517.90.64), dan campuran tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati (ex 1518.00.32; ex 1518.00.38).
• Daftar ini digunakan untuk menentukan pos tarif yang berlaku bagi produk campuran dan menjadi acuan penerapan tarif Bea Keluar sesuai ketentuan lampiran.

Tarif Bea Keluar Atas Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam (Lampiran E)

• Lampiran E menetapkan besaran tarif Bea Keluar dalam persen untuk produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan uraian dan pos tarif, antara lain: konsentrat tembaga dengan kadar ? 15% Cu (ex 2603.00.00) sebesar 7,5%; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ? 50% Fe dan (Al2O3+SiO2) ? 10% (ex 2601.11.10; ex 2601.11.90; ex 2601.12.10; ex 2601.12.90) sebesar 5%; konsentrat timbal dengan kadar ? 56% Pb (ex 2607.00.00) sebesar 5%; dan konsentrat seng dengan kadar ? 51% Zn (ex 2608.00.00) sebesar 5%.
• Ketentuan ini memberi tarif spesifik pada konsentrat mineral metal berdasarkan kriteria kadar yang harus dipenuhi untuk dikenakan tarif tersebut.

Tarif Bea Keluar Untuk Produk Mineral Logam Dengan Kriteria Tertentu (Lampiran F)

• Lampiran F mengatur tarif Bea Keluar atas produk mineral logam yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya nikel dengan kadar < 1,7% Ni (ex 2604.00.00) dikenakan tarif 10% dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar > 42% Al2O3 (ex 2606.00.00) dikenakan tarif 10%.
• Ketentuan ini memfokuskan pada kriteria kadar/jenis pengolahan untuk menentukan pengenaan tarif tetap persentase sesuai uraian lampiran.

Ketentuan Penetapan, Pengundangan, Dan Keberlakuan Lampiran

• Peraturan menetapkan bahwa seluruh Lampiran (termasuk perubahan huruf B dan C serta penambahan huruf G) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan berfungsi sebagai acuan teknis pelaksanaan tarif Bea Keluar.
• Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Pasal II menyatakan ketentuan tentang keberlakuan; pengundangan dilaksanakan melalui penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pengundangan peraturan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya