PMK 69 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 yang dicabut. Penerbitan peraturan ini didorong oleh pertimbangan bahwa perlu penambahan jenis pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao dan pengaturan tarif layanan atas barang/jasa oleh BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perkebunan di tingkat petani. Selain itu peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini menjadi acuan pengenaan pungutan ekspor untuk kelapa sawit dan biji kakao serta pengaturan kerja sama layanan dan pemanfaatan aset oleh BLU tersebut.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Tarif Layanan

• Tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU tersebut dan diformulasikan sebagai tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil dan/atau produk turunannya serta atas ekspor biji kakao. Ketentuan ruang lingkup ini tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang menetapkan kedua komoditas tersebut sebagai objek pungutan.

Subjek Pengenaan

• Pungutan dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya, sebagaimana diatur secara eksplisit pada Pasal 3.

Tarif Untuk Kelapa Sawit Dan Produk Turunan

• Tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya ditetapkan berdasarkan persentase dari harga referensi crude palm oil yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan (Pasal 4 ayat (1)-(2)). Lampiran huruf A memuat daftar jenis barang/produk dan besaran tarif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini (Pasal 5 ayat (1)). Contoh konkret yang tercantum di Lampiran A: crude palm oil dan beberapa produk terkait dikenakan 10% dari harga referensi (Lampiran A No.6); crude palm olein dikenakan 9,5% dari harga referensi (Lampiran A No.11); refined bleached and deodorized palm olein dikenakan 7,5% dari harga referensi (Lampiran A No.23); produk bermerek dan dikemas ?25 kg dikenakan 4,75% dari harga referensi (Lampiran A No.33); serta beberapa komoditas primer dikenakan tarif tetap dalam US$ per metrik ton, misalnya Inti Sawit/Palm Kernel dan Bungkil Inti 25 US$/ton (Lampiran A No.2 dan No.3), Tandan Kosong 15 US$/ton (Lampiran A No.4), Cangkang Kernel 3 US$/ton (Lampiran A No.5).

Barang/Produk Campuran Dan Penetapan Tarif

• Barang ekspor berupa campuran yang berasal dari crude palm oil dan/atau produk turunannya dicantumkan dalam Lampiran huruf B dan dikenai pungutan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2)-(4). Untuk campuran yang mengandung 2 (dua) atau lebih komponen yang dikenai pungutan, tarif yang dikenakan sebesar tarif tertinggi dari komponen tersebut tanpa memperhatikan komposisi (Pasal 6 ayat (1)). Untuk campuran yang terdiri dari komponen kena pungutan dan komponen tidak kena pungutan, jika hanya ada 1 (satu) komponen kena pungutan maka dikenakan tarif komponen tersebut; apabila ada 2 (dua) atau lebih komponen kena pungutan maka dikenakan tarif tertinggi dari komponen kena pungutan tanpa memperhatikan komposisi (Pasal 6 ayat (2)). Jumlah satuan untuk penghitungan pungutan pada produk campuran adalah volume dan/atau berat total barang/produk campuran (Pasal 7).

Perhitungan Pungutan Biji Kakao

• Pungutan atas ekspor biji kakao dihitung menggunakan formula PE biji kakao = Tarif PE x HE x jumlah satuan barang x NK, di mana Tarif PE adalah tarif pungutan biji kakao, HE adalah harga ekspor per satuan barang, dan NK adalah nilai kurs (Pasal 8 ayat (1) dan keterangan rumus). Tarif pungutan biji kakao berbasis harga referensi yang ditetapkan oleh menteri perdagangan dan tarif menurut rentang harga referensi tercantum dalam Lampiran huruf C (Pasal 8 ayat (2) dan (5)). Lampiran C menetapkan persentase pungutan atas biji kakao per ton menurut band harga referensi: sampai dengan US$2,000.00/ton = 0%; lebih dari US$2,000 sampai dengan US$2,750/ton = 2,5%; lebih dari US$2,750 sampai dengan US$3,500/ton = 5%; lebih dari US$3,500/ton = 7,5%. Harga ekspor per satuan barang untuk perhitungan mengacu pada harga biji kakao yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan (Pasal 8 ayat (3)-(4)).

Mata Uang, Nilai Kurs, Dan Mekanisme Pembayaran

• Pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran (Pasal 9 ayat (1)). Nilai kurs yang digunakan mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, bea keluar, dan PPh (Pasal 9 ayat (2)).

Evaluasi, Reviu, Dan Perubahan Tarif

• Pelaksanaan pengenaan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor dievaluasi setiap bulan bersama oleh: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan (Pasal 10 ayat (1)). Komite Pengarah BLU dapat melakukan reviu setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu?waktu terhadap tarif, dan berdasarkan hasil evaluasi/reviu Komite Pengarah menyampaikan usulan perubahan tarif kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 10 ayat (2)-(3)).

Layanan Tambahan, Perjanjian, Dan Penetapan Tarif Kontrak

• Di luar pungutan ekspor, BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan dapat melakukan perjanjian/kontrak kerja sama untuk layanan jasa di bidang perkebunan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan serta pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan (Pasal 11). Tarif untuk layanan yang timbul dari perjanjian/kontrak tersebut ditetapkan dalam perjanjian antara Direktur Utama BLU dan pihak lain dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 12 ayat (1)-(2)).

Tata Cara Pengenaan, Perjanjian Sebelumnya, Dan Pelaksanaan

• Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan bertanggung jawab mengatur tata cara pengenaan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor (Pasal 13). Perjanjian/kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kontrak tersebut (Pasal 14).

Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku (Pasal 15).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya