PMK 69 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani melalui penambahan jenis pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan, khususnya biji kakao. Peraturan ini juga menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 yang belum mengatur tarif pungutan atas ekspor biji kakao, serta melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Tarif Layanan

   • Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan terkait pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, produk turunannya, dan biji kakao.
   • Tarif pungutan dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir komoditas perkebunan.

2. Penetapan Tarif Pungutan

   • Tarif atas ekspor kelapa sawit dan turunannya ditetapkan berdasarkan persentase dari harga referensi crude palm oil yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
   • Tarif atas ekspor biji kakao dihitung berdasarkan formula yang mengalikan tarif pungutan, harga ekspor per satuan barang, jumlah satuan barang, dan nilai kurs, dengan harga referensi biji kakao yang juga ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

3. Pengaturan Barang Campuran

   • Barang ekspor berupa campuran dari crude palm oil dan/atau produk turunannya dikenakan tarif pungutan berdasarkan tarif tertinggi dari komponen yang dikenakan pungutan, tanpa memperhatikan komposisi pencampurannya.
   • Volume atau berat total barang campuran digunakan sebagai dasar penghitungan pungutan.

4. Pembayaran dan Kurs

   • Pembayaran tarif pungutan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku saat pembayaran, mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Evaluasi dan Reviu Tarif

   • Evaluasi tarif pungutan dilakukan setiap bulan oleh kementerian terkait dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan.
   • Komite Pengarah dapat melakukan reviu tarif setiap enam bulan atau sewaktu-waktu dan mengusulkan perubahan tarif kepada Menteri Keuangan.

6. Kerja Sama dan Perjanjian Layanan

   • Badan Layanan Umum dapat melakukan perjanjian kerja sama untuk layanan jasa di bidang perkebunan dan pemanfaatan aset dengan pihak lain.
   • Tarif layanan dalam perjanjian tersebut ditetapkan secara kontraktual dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lain

   • Tata cara pengenaan tarif pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan.
   • Perjanjian kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Lampiran Tarif

   • Tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit dan turunannya diatur dalam beberapa kelompok dengan tarif bervariasi mulai dari nol hingga persentase tertentu dari harga referensi.
   • Tarif pungutan atas ekspor biji kakao berdasarkan harga referensi dengan tarif mulai dari 0% hingga 7,5% dari harga ekspor per ton, tergantung pada rentang harga referensi.
   • Daftar barang campuran yang dikenakan pungutan juga diatur secara rinci dalam lampiran.