PMK 70 Tahun 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan dokumen Renstra Kementerian Keuangan periode 5 (lima) tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan Renstra Unit Eselon I dan Unit Organisasi Non?Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, serta mencantumkan lampiran dokumen Renstra dan data kinerja yang terintegrasi dalam Sistem Informasi KRISNA?RENSTRA. Penerbitan renstra ini didasari oleh konsideran yang menghubungkan amanat peraturan perundang?undangan terkait perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan renstra K/L, serta kebutuhan Kementerian Keuangan untuk memetakan strategi mendukung RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Ketentuan Umum

• Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk periode 2025 sampai 2029 yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I dan Unit Organisasi Non?Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
• Dokumen Renstra tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan data/informasi kinerja yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA?RENSTRA menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra.
• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup Peraturan Menteri.

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis

• Visi Kementerian Keuangan 2025-2029 dirumuskan sebagai penggerak transformasi ekonomi nasional untuk mendukung Indonesia Emas 2045; misi memuat lima bidang kebijakan mulai dari pengelolaan fiskal hingga pengelolaan SDM dan TIK.
• Ditetapkan lima tujuan Kemenkeu: (1) kebijakan fiskal/sekto rkeuangan proaktif dan adaptif; (2) pendapatan negara maksimal; (3) pengeluaran negara berkualitas; (4) perbendaharaan, kekayaan, pembiayaan dan risiko akuntabel; (5) pengelolaan sumber daya organisasi dan TIK dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.
• Disusun enam sasaran strategis pendukung pencapaian tujuan termasuk pendalaman sektor keuangan, optimalisasi penerimaan (pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP), kualitas alokasi belanja pusat dan transfer ke daerah, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, birokrasi terintegrasi, serta pencapaian tugas khusus yang efektif.

Evaluasi Renstra 2020-2024 Dan Capaian Utama

• Renstra 2020-2024 dievaluasi sebagai dasar penyusunan Renstra 2025-2029 dengan kesimpulan umum bahwa Kemenkeu memenuhi target?target utama, antara lain realisasi rasio perpajakan terhadap PDB dan capaian sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) yang mencapai 100% pada indikator terkait.
• Capaian reformasi logistik dan perdagangan dicatatkan melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) yang pada 2023 menghasilkan efisiensi waktu rata?rata 51,5% dan efisiensi biaya 34,7%, serta pada 2024 efisiensi waktu 46,32% dan efisiensi biaya 44,97% untuk pelabuhan yang lebih luas.
• Capaian administratif dan pengawasan termasuk peningkatan persentase instansi pusat mendapat opini WTP di atas target (contoh 95,24% realisasi) serta capaian indikator perbendaharaan dan pengelolaan BMN seperti sertipikasi tanah sebanyak 108.517 bidang selama 2020-2024.

Agenda Pembangunan Nasional Dan Implementasi Kebijakan Kemenkeu

• Renstra menyelaraskan kebijakan Kemenkeu dengan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan tema Penguatan Fondasi Transformasi dengan sasaran makro seperti pertumbuhan ekonomi rata?rata 5,3%-8,0%, tingkat pengangguran 4,0%-5,0%, tingkat kemiskinan 4,5%-5,0%, Rasio Gini 0,372-0,375, Indeks Modal Manusia 0,59 dan penurunan intensitas emisi GRK (contoh angka 62,37% disebutkan sebagai target pada bagian awal konteks).
• Untuk Agenda Pembangunan 1 (Ketahanan Ekonomi) Kemenkeu melaksanakan kebijakan fiskal yang mendukung energi terbarukan (mis. Perpres 112/2022 dan PMK 130/PMK.010/2020 yang diubah dengan PMK 69/2024), insentif fiskal untuk UMKM dan KITE (PMK 149/PMK.04/2022; PMK 145/PMK.04/2022), serta perbaikan regulasi melalui omnibus (mis. UU HPP dan UU HKPD).
• Pada Agenda Pembangunan lain (wilayah, SDM, infrastruktur, lingkungan, stabilitas/Polhukhankam) Kemenkeu menyelaraskan pembiayaan dan kebijakan teknis seperti pengalokasian DAK Fisik/Nonfisik, penajaman kebijakan DAK Pendidikan, peningkatan Cukai Hasil Tembakau melalui PMK 191/2022 dan PMK 193/2021 (serta perubahan terakhir PMK 96/2024), serta dukungan pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dan dana bergulir.

Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Dan Target Makro

• Renstra menegaskan peran Kemenkeu dalam optimalisasi pendapatan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, kepabeanan, cukai, serta PNBP, termasuk pengembangan digitalisasi layanan (Core Tax System, CEISA, PNBP Mobile) dan penguatan pengawasan berbasis data/AI (Intelligence?Led Compliance).
• Tertuang target indikator makro dan fiskal: target Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 12,36% pada 2025 dan 12,86%-18,00% pada 2029; Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB 10,24% pada 2025 dan 11,52%-15,00% pada 2029; Rasio defisit APBN terhadap PDB (target 2025 (2,53)%, target 2029 antara (2,24)%-(2,50)%); serta Rasio Utang terhadap PDB target 39,43% (2025) dan 38,55%-38,64% (2029).
• Strategi pendukung mencakup penyempurnaan regulasi dan proses bisnis penerimaan negara, interkoneksi basis data wajib bayar/pajak, penguatan layanan digital, optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang, serta sinergi antarunit (Joint Program antara DJP, DJBC, DJA, LNSW).

Pengelolaan Belanja Negara Dan Perencanaan Anggaran

• Renstra menekankan peningkatan kualitas belanja melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) serta ketentuan PMK terkait perencanaan/pelaksanaan anggaran (PMK 62/2023 dan PMK 107/2024).
• Pengalokasian anggaran diarahkan untuk isu strategis jangka menengah dengan pengaturan tagging RO Prioritas Nasional, pengembangan proses business perencanaan terintegrasi (sinkronisasi Renja dan RKA) serta monitoring dan evaluasi hasil menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu dan SMART.
• Terdapat fokus peningkatan efektivitas belanja pusat dan kualitas belanja TKD, termasuk pengembangan sistem konsolidasi penganggaran K/L?TKD dan penyusunan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran.

Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan, Dan Manajemen Risiko

• Renstra mengatur transformasi perbendaharaan melalui penyederhanaan proses bisnis, modernisasi pembayaran pemerintah (Platform Pembayaran Pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah), automasi penyusunan LK (CaLK) dan pengembangan business intelligence likuiditas serta formulasi SAL BUN untuk buffer kas.
• Pengelolaan kekayaan negara difokuskan pada optimalisasi BMN dengan interkoneksi SIMAN-SAKTI, evaluasi kinerja BMN (asset performance review), program sertipikasi tanah (108.517 bidang terbit sertipikat 2020-2024), serta kebijakan pemanfaatan BMN termasuk PMK 18/2024 tentang tata cara pemanfaatan BMN.
• Strategi pembiayaan mencakup diversifikasi instrumen SBN (mis. PMK 137/2024 terkait SBR syariah ritel, PMK 112/2024), pengembangan pembiayaan kreatif/KPBU (PMK 68/2024), pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi APBN, serta dukungan kepada SMV/BLU-contoh capaian: PT SMI outstanding pembiayaan Rp93,6 triliun; SMF menyalurkan Rp23,91 triliun untuk 635.625 unit KPR FLPP; PII eksposur penjaminan Rp100 triliun; LMAN menyalurkan Rp92,01 triliun.

Transformasi Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Teknologi Informasi

• Renstra mengamanatkan transformasi birokrasi termasuk delayering dan negative growth SDM; data per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah ASN Kemenkeu 77.055 orang (penurunan sekitar 6,56% sejak 2019) dan realisasi negative growth SDM sebesar ?5,25% dalam lima tahun dengan komposisi core:support 73,1:26,9 pada akhir 2024.
• Pengembangan SDM melalui Kemenkeu Corporate University, program reskilling/upskilling, assessment center, serta sertifikasi/akreditasi program pelatihan; target peningkatan kualitas pembelajaran tercermin pada indikator seperti persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (contoh realisasi 104,72% pada 2024).
• Modernisasi TIK meliputi pengembangan Smart Data Center (pekerjaan konstruksi tahap 3 selesai 2 Januari 2025), Kemenkeu Cloud Platform (KCP), Portal Satu Data Kemenkeu, penerapan sertifikasi ISO (ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001), serta target downtime TIK yang sangat rendah (target 0,10%).

Pengendalian Intern, Pengawasan, Dan Integritas

• Penguatan pengendalian intern diatur melalui PMK 83/2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi yang menegaskan restrukturisasi model tiga lini, penguatan standar kualifikasi lini pengawasan, dan integrasi peran lini pengawasan (one view of risk).
• Inisiatif pengawasan berbasis teknologi meliputi pengembangan Continuous Audit-Continuous Monitoring (CA?CM), e?Reviu LK berbasis aliran data SLDK, pengembangan kapabilitas data analytics di Itjen, serta mekanisme pencegahan dan penindakan termasuk WISE (Whistleblowing System).
• Langkah penindakan mencakup audit investigasi, pemeriksaan pelanggaran disiplin, digital forensik, dan peningkatan kolaborasi dengan APH untuk pengamanan penerimaan negara dan pemberantasan peredaran gelap barang terlarang.

Pengarusutamaan, Pembangunan Rendah Karbon, Dan Ketahanan Iklim

• Renstra mengintegrasikan lima pengarusutamaan (gender dan inklusi sosial, SDGs, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim) ke dalam perencanaan dan penganggaran Kemenkeu 2025-2029.
• Untuk pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim Kemenkeu mengembangkan instrumen kebijakan seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK)/carbon pricing, peningkatan akses pembiayaan perubahan iklim (GCF, BPDLH), serta penyusunan Climate Budget Tagging (CBT) dan RCBT untuk pemerintah daerah.
• Kemajuan pembiayaan iklim juga termasuk tata kelola Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai instrumen untuk mengakumulasi dan menyalurkan dana prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana guna melindungi APBN terhadap tekanan bencana.

Peran Kementerian Keuangan Dalam RPJMN, Prioritas Nasional, Dan Strategic Diamond

• Renstra menjabarkan peran sentral Kemenkeu dalam mewujudkan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden melalui dukungan anggaran, kebijakan fiskal, diplomasi ekonomi, dan koordinasi antar K/L dalam kerangka Strategic Diamond bersama Kemenkeu, Bappenas, KemenPAN?RB, dan KemenSekneg.
• Dokumen merinci kontribusi Kemenkeu terhadap delapan Prioritas Nasional (PN1-PN8) termasuk dukungan untuk swasembada energi, peningkatan produktivitas UMKM, pembangunan SDM, hilirisasi industri, pengelolaan logistik nasional (INSW/SINSW), dan pembangunan berketahanan iklim; contoh target operasional seperti dwell time pelabuhan target 2,90-2,85 hari (2025) dan 2,66-2,60 hari (2029).
• Kemenkeu juga diberi mandat untuk menajamkan peran alokasi APBN bagi prioritas nasional serta memperkuat harmonisasi fiskal pusat?daerah dan sinergi antarunit eselon I.

Pengelolaan Tugas Khusus Dan Lembaga Pengelola Dana

• Renstra mengatur optimalisasi pelaksanaan tugas khusus melalui BLU, SMV, dan lembaga pengelola dana: contoh capaian PT SMI (outstanding Rp93,6 triliun), PII (penandatanganan penjaminan investasi Rp539 triliun, eksposur penjaminan Rp100 triliun), LPEI (penugasan NIA mengelola dana Rp7,2 triliun) dan LMAN (penyaluran Rp92,01 triliun untuk Proyek Strategis Nasional sampai akhir 2024).
• Strategi meliputi optimalisasi pendapatan dana kelolaan melalui penempatan pada instrumen investasi yang sesuai PKIP, penguatan kerja sama donor dan lembaga internasional (contoh BPDLH kerja sama World Bank, UNDP, donor Norwegia), serta penyaluran hibah dan fasilitas pembiayaan untuk mendukung prioritas pembangunan.

Ketentuan Pelaksanaan, Lampiran Dan Sistem Informasi

• Lampiran Renstra merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri dan mengandung rincian target, indikator, serta strategi yang harus menjadi acuan penyusunan Renstra Unit Eselon I dan Unit Non?Eselon; data kinerja harus dipublikasikan/terintegrasi lewat KRISNA?RENSTRA.
• Penggunaan aplikasi dan platform TIK (mis. SAKTI, DIGIT, KCP, Portal Satu Data) diamanatkan untuk mendukung end?to?end proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan perundang?undangan dan PMK yang relevan.

Catatan Terbatas Karena Teks Terpotong

• Ekstraksi ini didasarkan pada bagian dokumen yang tersedia (teks terpotong pada sekitar halaman awal) sehingga beberapa rincian implementasi, pasal teknis lateks di lampiran, dan ketentuan operasional rinci pada bagian akhir Renstra mungkin tidak tercakup.
• Poin?poin di atas merangkum keseluruhan substansi yang termuat dalam bagian teks yang tersedia, tanpa menafsirkan atau mengisi kekosongan untuk bagian yang tidak tampak dalam potongan dokumen yang diberikan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 3 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya