PMK 70 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga. Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis unit eselon I dan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkeu. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Visi, Misi, dan Tujuan Kemenkeu

   • Visi: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara dan sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya menuju Indonesia Emas 2045.
   • Misi: Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi; mencapai pendapatan negara maksimal dan berkeadilan; meningkatkan kualitas pengeluaran negara; meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko; mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang mendorong transformasi birokrasi.
   • Tujuan: Meliputi kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif, pendapatan negara maksimal, pengeluaran negara berkualitas, pengelolaan perbendaharaan dan risiko yang akuntabel, serta birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien.

2. Sasaran Strategis Kemenkeu

   • Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif dan adaptif.
   • Pendapatan negara dari pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang maksimal.
   • Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.
   • Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan, dan risiko yang akuntabel dan inovatif.
   • Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.
   • Pencapaian tugas khusus yang efektif.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

   • Mendukung RPJMN 2025-2029 dengan fokus pada penguatan transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
   • Mendukung prioritas nasional seperti penguatan ideologi Pancasila, swasembada energi dan pangan, pengembangan infrastruktur, penguatan SDM, hilirisasi industri, pembangunan dari desa, reformasi politik dan hukum, serta pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim.
   • Pengarusutamaan gender, inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

4. Kerangka Regulasi

   • Penyusunan dan penyempurnaan empat Rancangan Undang-Undang:
     a. RUU Perlelangan, untuk mengakomodasi digitalisasi dan penguatan pejabat lelang.
     b. RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, untuk mengatur pengelolaan fiskal sumber daya alam dan aset negara secara komprehensif.
     c. RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas nilai rupiah.
     d. RUU Penilai, untuk mengatur profesi penilai yang mendukung tata kelola ekonomi dan pelayanan publik.

5. Kerangka Kelembagaan

   • Kemenkeu sebagai Strategic Diamond bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara, berperan dalam koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
   • Struktur organisasi terdiri dari Sekretariat Jenderal, 13 Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
   • Penguatan kelembagaan melalui transformasi proses bisnis digital, penyederhanaan birokrasi, penguatan budaya organisasi, pengembangan SDM, dan modernisasi infrastruktur TIK.
   • Optimalisasi layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan penguatan sinergi antarunit dan pengembangan layanan digital.
   • Penataan organisasi dan jabatan fungsional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

6. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

   • Target kinerja meliputi indikator makro ekonomi, penerimaan negara, kualitas belanja, pengelolaan utang, kepuasan pengguna layanan, dan efektivitas pengelolaan risiko.
   • Pendanaan bersumber dari APBN, PNBP, hibah, dan BLU dengan total pagu anggaran sekitar Rp 53-56 triliun per tahun.
   • Alokasi anggaran rinci untuk lima program utama: Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Penerimaan Negara, Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan Perbendaharaan dan Risiko, serta Dukungan Manajemen.
   • Pendanaan juga dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional dan proyek strategis sesuai dengan target dan indikator kinerja.

7. Evaluasi dan Pengendalian

   • Renstra Kemenkeu akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan dan renstra unit eselon I.
   • Dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan penyesuaian kebijakan sesuai dinamika lingkungan strategis.

Kesimpulan

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan tugas Kemenkeu dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan fokus pada transformasi ekonomi, penguatan fiskal, pengelolaan risiko, dan pengembangan SDM serta teknologi informasi.