PMK 71 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah memberikan insentif berupa penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode tersebut.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi: Menjelaskan istilah-istilah penting seperti Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, Badan Usaha Angkutan Udara, Faktur Pajak, Tiket, dan Penggantian.
2. Kewajiban PPN: Penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dikenai PPN.
3. Tarif dan Penanggungan PPN:
   • PPN terutang dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
   • Penerima jasa menanggung 5% dari penggantian.
   • Pemerintah menanggung 6% dari penggantian untuk tahun anggaran 2026.
   • Penggantian meliputi tarif dasar, fuel surcharge, dan biaya lain yang merupakan objek PPN.
4. Periode Pemberian Fasilitas:
   • Pembelian tiket dari 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026.
   • Penerbangan dari 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
5. Kewajiban Badan Usaha Angkutan Udara:
   • Membuat Faktur Pajak atau dokumen setara dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN.
   • Jika memenuhi syarat periode, membuat faktur dengan PPN 5% yang dipungut kepada penerima jasa dan melaporkan PPN 6% yang ditanggung pemerintah.
   • Jika tidak memenuhi syarat, membuat faktur dengan PPN sesuai ketentuan umum.
6. Pelaporan dan Daftar Rincian Transaksi:
   • Badan usaha wajib membuat dan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik paling lambat 30 April 2026.
   • Daftar memuat data lengkap seperti nama, NPWP, tanggal pembelian tiket, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, dan rincian PPN.
7. Ketentuan Tidak Mendapatkan Fasilitas:
   • PPN tidak ditanggung pemerintah jika jasa diserahkan di luar periode yang ditentukan, tidak menggunakan kelas ekonomi, atau daftar rincian transaksi tidak disampaikan tepat waktu.
8. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban: Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berlaku: Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Lampiran

• Contoh penghitungan PPN yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
• Contoh format daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah lengkap dengan petunjuk pengisian.