PMK 73 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman tata kelola dana kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha Milik Negara akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik. Hal ini bertujuan mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana kompensasi tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penugasan pemerintah.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi

   • Dana Kompensasi meliputi kompensasi atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga BBM dan tarif listrik nonsubsidi.
   • Badan Usaha adalah entitas yang mendapat penugasan pemerintah untuk penyediaan dan pendistribusian BBM dan tenaga listrik.
   • Pengelolaan dana dilakukan melalui APBN dan pengaturan pejabat perbendaharaan negara.

2. Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Kompensasi

   • Dana dialokasikan dalam Sub BA BUN 999.08.
   • Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) menetapkan pejabat pengelola dana kompensasi.
   • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan untuk pengelolaan dana.

3. Formula dan Perhitungan Dana Kompensasi

   • Dana Kompensasi BBM dihitung berdasarkan selisih harga jual eceran BBM tertentu (minyak solar dan BBM khusus penugasan) antara harga berdasarkan formula dan harga tidak berdasarkan formula, dikalikan volume penyaluran.
   • Dana Kompensasi Listrik dihitung berdasarkan selisih antara tarif listrik rata-rata nonsubsidi dan biaya pokok penyediaan listrik ditambah margin, dikalikan volume penjualan listrik.
   • Perhitungan dilakukan secara bulanan dan tahunan dengan data volume penyaluran dan parameter harga yang diverifikasi oleh instansi terkait.

4. Proyeksi dan Reviu Dana Kompensasi

   • Badan Usaha menyampaikan proyeksi dan realisasi perhitungan dana kompensasi kepada KPA BUN.
   • Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan reviu atas perhitungan tersebut.
   • Menteri Keuangan menetapkan kebijakan proyeksi dan pembayaran dana kompensasi setelah koordinasi dengan kementerian terkait.

5. Penganggaran dan Pembayaran

   • Pengusulan anggaran dana kompensasi dilakukan oleh KPA BUN kepada PPA BUN Pengelola Belanja Lainnya.
   • Pembayaran dana kompensasi dilakukan berdasarkan DIPA BUN dan kebijakan proyeksi, dapat dilakukan sekaligus atau bertahap, dalam rupiah dan/atau valuta asing.
   • Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan langsung dari tagihan.

6. Koreksi dan Penyelesaian Selisih Dana Kompensasi

   • Koreksi pembayaran dilakukan berdasarkan perhitungan dan reviu setelah semester pertama tahun anggaran berjalan.
   • Selisih kurang dibayarkan jika anggaran tersedia, selisih lebih diselesaikan melalui pengurangan pembayaran berikutnya atau penyetoran ke kas negara.
   • Kebijakan penyelesaian dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

   • Direksi Badan Usaha bertanggung jawab formal dan material atas kuitansi, faktur pajak, perhitungan kekurangan penerimaan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kompensasi.
   • KPA BUN Dana Kompensasi melaksanakan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
   • Asersi manajemen disusun oleh Badan Usaha dan KPA BUN Dana Kompensasi serta direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

8. Penghitungan Dana Kompensasi untuk Anak Perusahaan

   • Jika penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha, maka perhitungan, penagihan, penyelesaian kelebihan penerimaan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh anak perusahaan tersebut, dengan tanggung jawab Badan Usaha atas kelancaran pelaksanaan.

9. Data, Dokumen, dan Laporan Pendukung

   • Badan Usaha wajib menyampaikan data, dokumen, dan laporan pendukung secara elektronik kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk keperluan reviu dan pengawasan.

10. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

    • Perhitungan dana kompensasi untuk triwulan pertama sampai ketiga tahun 2025 masih menggunakan ketentuan sebelumnya.
    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

11. Lampiran

    • Contoh perhitungan dana kompensasi BBM dan listrik, format laporan hasil reviu, kuitansi tagihan, asersi manajemen, laporan pertanggungjawaban, dan daftar data pendukung yang harus disampaikan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur secara rinci tata cara pengelolaan dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan harga BBM dan tarif listrik.