PMK 73 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik. Peraturan ini merupakan penggantian dan sekaligus mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022 karena diperlukan penyesuaian kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan badan usaha. Penerbitan peraturan didasari konsideran Menimbang yang menegaskan perlunya pedoman tata kelola dana kompensasi untuk menutup biaya yang dikeluarkan badan usaha atas penugasan yang secara finansial tidak menguntungkan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahannya. Peraturan ini berlaku dalam konteks pelaksanaan penganggaran APBN dan koordinasi antar-menteri/instansi terkait pengaturan BBM dan tenaga listrik.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup

• Menetapkan definisi kunci termasuk Dana Kompensasi (BBM dan Listrik), Badan Usaha, Sub BA BUN 999.08, PA BUN, PPA BUN, KPA BUN, PPK, PPSPM, KPPN, DIPA BUN, SPM?LS, Asersi Manajemen, Inspektur Jenderal dan Inspektur sebagaimana diatur di Pasal 1.
• Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Dana Kompensasi untuk dua kategori: kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran BBM dan akibat penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi (Pasal 2).

Pengalokasian Anggaran dan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan

• Anggaran Dana Kompensasi dialokasikan dalam APBN pada Sub BA BUN 999.08; tata cara pengalokasian mengikuti peraturan tentang perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan (Pasal 3).
• Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran sebagai KPA BUN Dana Kompensasi; jika berhalangan, ada urutan pelaksana tugas sampai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dengan kewenangan setara (Pasal 4).
• KPA BUN Dana Kompensasi menerbitkan keputusan penetapan PPK dan PPSPM serta menyampaikan salinan keputusan kepada Kepala KPPN mitra kerja (Pasal 5).

Formula Perhitungan Dana Kompensasi BBM

• Dana Kompensasi BBM terdiri atas dua komponen: untuk jenis BBM tertentu (minyak solar/gas oil) dan untuk jenis BBM khusus penugasan; masing?masing dihitung dengan formula DK = SH x V, di mana SH adalah selisih harga (formula vs. non?formula) dan V adalah volume (Pasal 6 ayat 1?3).
• Perhitungan mencakup komponen harga dasar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perpajakan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas kekurangan penerimaan; PBBKB untuk kekurangan penerimaan bukan objek pajak daerah untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah (Pasal 6 ayat 11?12).
• Harga non?formula sudah termasuk PPN dan PBBKB; volume penyaluran didasarkan pada pengukuran melalui ujung selang (nozzle) atau, jika belum memungkinkan, material balance (stok awal + penerimaan - stok akhir) dan harus diverifikasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (Pasal 6 ayat 4?9).
• Perhitungan Dana Kompensasi BBM harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau reviu oleh auditor yang berwenang; contoh perhitungan disertakan dalam Lampiran huruf A; hasil verifikasi volume disampaikan kepada KPA BUN setiap bulan paling lambat tanggal 18 bulan berikutnya (Pasal 6 ayat 10, 13?14).

Perhitungan Proyeksi Dana Kompensasi BBM Periode Tahunan dan Kebijakan Pembayaran

• Badan Usaha dapat menyampaikan perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM tahunan kepada KPA BUN menggunakan formula BBM dengan parameter APBN atau hasil perhitungan Badan Usaha; parameter minimal meliputi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, kuota volume sesuai APBN, dan rata?rata selisih harga perolehan produk (Pasal 7 ayat 1?3).
• Perhitungan proyeksi disampaikan pada awal tahun anggaran; KPA BUN meneruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran yang meminta Inspektur Jenderal untuk reviu; hasil reviu dilaporkan paling lama 5 hari kerja sejak permintaan reviu (Pasal 8 ayat 1?4).
• Menteri Keuangan menetapkan kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM setelah koordinasi dengan menteri yang membidangi energi dan pemimpin lembaga pengaturan BUMN; kebijakan paling sedikit memuat besaran proyeksi tahunan, pembayaran bulanan sebesar 70% dari hasil reviu perhitungan bulanan, kemungkinan penyesuaian persentase berdasarkan kemampuan keuangan negara, dan dasar pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (Pasal 8 ayat 6?8).
• Kebijakan proyeksi dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha dan terdiri atas harga dasar dan PPN (PPN diselesaikan sesuai ketentuan perpajakan dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha) (Pasal 8 ayat 9?11).

Formula Perhitungan Dana Kompensasi Listrik

• Dana Kompensasi Listrik dihitung menurut formula DK Listrik = - [TTL - BPP (1 + m)] x V, dengan TTL = tarif tenaga listrik rata?rata (Rp/kWh) masing?masing golongan tarif nonsubsidi, BPP = biaya pokok penyediaan pada tegangan masing?masing golongan, m = margin (%), dan V = volume penjualan (Pasal 9 ayat 1).
• Ketentuan perhitungan BPP dan margin mengikuti peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik; contoh perhitungan tercantum dalam Lampiran huruf C (Pasal 9 ayat 2?3).
• Definisi volume penjualan, pengecualian (mis. pemakaian reguler >720 jam, P2TL), dan penghitungan komponen penjualan diatur secara rinci termasuk perlakuan mutasi pelanggan dan cara estimasi akibat gangguan baca meter (Lampiran bagian C).

Perhitungan Proyeksi Dana Kompensasi Listrik Periode Tahunan dan Kebijakan

• Badan Usaha dapat menyampaikan proyeksi Dana Kompensasi Listrik tahunan kepada KPA BUN menggunakan formula listrik dengan dasar parameter seperti harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar, inflasi, dan parameter sesuai ketentuan subsidi listrik (Pasal 10 ayat 1?3).
• Proyeksi disampaikan pada awal tahun anggaran; proses reviu, laporan, dan penetapan kebijakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Inspektur Jenderal, dan Menteri Keuangan setelah koordinasi dengan kementerian/lead terkait, dengan kebijakan pembayaran bulanan sebesar 70% dari hasil reviu yang dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan (Pasal 11 ayat 1?8).
• Kebijakan proyeksi dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha (Pasal 11 ayat 9).

Penganggaran dan Usulan DIPA

• Berdasarkan kebijakan proyeksi, KPA BUN Dana Kompensasi mengusulkan anggaran Dana Kompensasi kepada pemimpin PPA BUN Pengelola Belanja Lainnya (999.08) dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pendukung minimal: kerangka acuan, rincian anggaran pembayaran, pernyataan penelitian kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan BPK atau reviu Inspektorat Jenderal, surat kebijakan Menteri Keuangan, dan hasil reviu Inspektorat Jenderal (Pasal 12 ayat 1?2).
• Dokumen pendukung harus disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN; tata cara usulan dan pengesahan DIPA BUN mengacu pada peraturan perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Pasal 12 ayat 3?4).

Reviu Perhitungan dan Ketentuan Pembayaran Dana Kompensasi

• Badan Usaha mengajukan perhitungan realisasi bulanan BBM atau Listrik setelah bulan berakhir kepada KPA BUN; perhitungan wajib dilengkapi data dukung spesifik (Pasal 13 ayat 1?3, Pasal 16 ayat 1?3).
• KPA BUN meminta Inspektur/Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu; Inspektur/Inspektur Jenderal menyusun laporan sesuai format Lampiran huruf B dan menyampaikan hasil reviu kepada KPA BUN paling lama 5 hari kerja sejak permintaan reviu dan data lengkap diterima (Pasal 14 ayat 1?4, Pasal 17 ayat 3?4, Pasal 8 ayat 4).
• Pembayaran dilakukan berdasarkan DIPA BUN dan kebijakan proyeksi dalam surat Menteri Keuangan; pembayaran bersifat sementara, dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan negara, dan dapat dibayar dalam rupiah dan/atau valuta asing (valuta asing mulai berlaku untuk tagihan sejak Tahun Anggaran 2025) (Pasal 19?21).
• PPN atas pembayaran Dana Kompensasi BBM dipungut dengan pemotongan langsung dari tagihan Badan Usaha pada SPM?LS (Pasal 22).

Dokumen Tagihan dan Persyaratan Pembayaran

• Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan yang dilampiri kuitansi tagihan sesuai format Lampiran D, faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan BBM tertentu atau JBKP, hasil pemeriksaan BPK dan/atau laporan hasil reviu Inspektorat, surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan proyeksi, dan nomor rekening untuk pembayaran (Pasal 19 ayat 1?2).
• Tata cara pembayaran mengikuti ketentuan pencairan anggaran BUN di KPPN (Pasal 23).

Koreksi Pembayaran Bulanan dan Prosedur Koreksi

• Badan Usaha dapat mengajukan perhitungan koreksi Dana Kompensasi setelah semester pertama pada tahun berjalan; perhitungan koreksi mencakup realisasi pembayaran bulanan dan proyeksi sampai akhir tahun berdasarkan formula yang berlaku dan data dukung (Pasal 24 ayat 1, 6?7).
• Pengajuan koreksi dilengkapi data dukung yang sama dengan ketentuan bulanan; khusus perhitungan Listrik harus melampirkan realisasi BPP per tegangan, realisasi susut jaringan, dan specific fuel consumption; jika susut jaringan atau specific fuel consumption belum ditetapkan oleh kementerian energi saat pengajuan, digunakan nilai yang dipakai dalam penetapan subsidi listrik dalam APBN (Pasal 24 ayat 3?5).
• Inspektur Jenderal melakukan reviu dan pengujian lapangan; laporan hasil reviu disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak permintaan reviu dan data lengkap diterima; berdasarkan hasil reviu, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi untuk sisa tahun berjalan (Pasal 25 ayat 2, 4, 6?11).

Kelebihan/Kekurangan Pembayaran, Set?Off dan Penyelesaian

• Jika reviu menunjukkan selisih kurang pembayaran periode bulanan atau tahunan, KPA BUN membayar selisih kurang dengan memperhatikan anggaran DIPA BUN; jika anggaran tidak mencukupi, KPA BUN dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PPA BUN Pengelola Belanja Lainnya (999.08) (Pasal 26 ayat 1?4).
• Jika terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha, penyelesaiannya dapat berupa pengurangan pembayaran periode berikutnya dan/atau penyetoran ke kas negara oleh Badan Usaha; ketentuan penyelesaian pajak (PPN) dapat berupa pengurangan pembayaran pajak periode berikutnya atau pemindahbukuan ke rekening kas negara (Pasal 15 ayat 2?3, Pasal 18 ayat 2?3, Pasal 26 ayat 6?7).
• Dalam hal Menteri Keuangan tidak menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan pembayaran, Badan Usaha wajib menyetor kelebihan penerimaan ke kas negara paling lama 10 hari kerja sejak pemberitahuan hasil reviu/surat Menteri Keuangan diterima (Pasal 15 ayat 4, Pasal 18 ayat 3, Pasal 26 ayat 8, Pasal 31 ayat 3).

Perhitungan Tahunan, Asersi Manajemen, dan Reviu Eksternal

• Badan Usaha dapat menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi dan Asersi Manajemen tahunan; laporan perhitungan sampai dengan bulan September disampaikan paling lambat 1 Desember tahun anggaran berjalan, sedangkan Asersi Manajemen dan perhitungan sampai Desember disampaikan paling lambat 20 Januari tahun berikutnya (Pasal 27 ayat 1?3).
• Direktur Jenderal Anggaran meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan reviu perhitungan satu tahun; hasil reviu disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak penerimaan Asersi Manajemen dan perhitungan lengkap; format laporan hasil reviu menyesuaikan Lampiran huruf B (Pasal 28 ayat 1?4).
• KPA BUN menyusun Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi setelah koordinasi antar-menteri dan berdasarkan hasil reviu BPKP, lalu menyampaikan Asersi KPA BUN paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya; Asersi dan perhitungan menjadi dasar pencatatan unaudited dan audited sesuai ketentuan (Pasal 29 ayat 1?5).

Pertanggungjawaban, Akuntansi, dan Pelaporan

• KPA BUN Dana Kompensasi bertanggung jawab formal atas penyaluran Dana Kompensasi; Direksi Badan Usaha bertanggung jawab formal dan material atas kuitansi tagihan, faktur pajak dan surat setoran pajak, perhitungan kekurangan penerimaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi sesuai format Lampiran huruf G (Pasal 32?33).
• KPA BUN melaksanakan akuntansi dan pelaporan sesuai peraturan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; KPA BUN dapat meminta data, dokumen, dan/atau laporan kepada Badan Usaha (Pasal 34).

Perhitungan untuk Anak Perusahaan Badan Usaha

• Jika penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha, maka perhitungan, penagihan, penerimaan pembayaran, asersi manajemen, penyelesaian kelebihan/pajak, dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh anak perusahaan, sedangkan Badan Usaha induk bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian (Pasal 35 ayat 1?2).

Data, Dokumen, Sistem Pelaporan Elektronik, dan Lampiran Pendukung

• Badan Usaha wajib menyampaikan data, dokumen, dan/atau laporan pendukung reviu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H; data merupakan transaksi elektronik yang disampaikan melalui sistem layanan data Kemenkeu secara bulanan, atau media pertukaran elektronik lainnya jika belum dapat dialirkan (Pasal 36 ayat 1?3).
• Lampiran H merinci jenis data yang harus disampaikan untuk reviu BBM (mis. data penyaluran nozzle, data material balance, identifikasi kendaraan, data penerima manfaat) dan untuk reviu Listrik (mis. data BPP, data penjualan prabayar/pascabayar, data EV charging, data baca meter, daftar pelanggan, dan penerima manfaat) (Lampiran H).
• Pengaturan teknis dan pertukaran data dapat dilandasi Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Badan Usaha (Pasal 36 ayat 4).

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Perhitungan Dana Kompensasi untuk triwulan pertama sampai triwulan ketiga tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 159/PMK.02/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 159/PMK.02/2022 (Pasal 37).
• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 beserta Perubahan Nomor 159/PMK.02/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 38).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya