PMK 74 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan ketentuan tarif atas barang dan/atau jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh BLU Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jakarta. Peraturan ini bukan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya dan diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta menerapkan praktik bisnis sehat sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Menimbang. Penerbitan peraturan ini juga berlandaskan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dimaksudkan agar penetapan tarif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Tarif layanan BLU Rumah Sakit Umum Adhyaksa merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan kesehatan kepada pengguna layanan yang terdiri atas masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penjamin lainnya).
• Jenis tarif yang diatur terdiri atas tarif layanan medis, tarif layanan penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu, sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 dan Lampiran peraturan ini.

Struktur Tarif Layanan Medis

• Tarif layanan medis terdiri atas tarif pendaftaran dan administrasi medis, tarif akomodasi medis, dan tarif pelayanan medis (Pasal 4).
• Tarif layanan medis dibagi berdasarkan kategorisasi tindakan yang ditetapkan oleh Direktur RS Umum Adhyaksa dengan berpedoman pada standardisasi nomenklatur/katalog tindakan rumah sakit (Pasal 5).
• Tarif akomodasi rawat inap dikelompokkan dalam kelas III, II, I, VIP, dan VVIP dengan ketentuan tarif kelas II sebagai acuan; Lampiran menetapkan batas tarif tertinggi kelas II sebesar Rp585.000,00 per hari dan komponen khusus seperti ICU Rp1.170.000,00 per hari dan Kamar Bedah Rp1.300.000,00 per hari (Pasal 6 dan Lampiran).
• Relasi tarif antarkelas ditetapkan: kelas III dikenakan paling tinggi 90% dari tarif kelas II; kelas I dikenakan paling tinggi 125% dari tarif kelas II; kelas VIP dan VVIP dikenakan paling rendah 125% dari tarif kelas II; biaya jasa layanan untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama untuk kelas I, II, dan III (Pasal 6 ayat (3)-(6)).

Tarif Rawat Jalan

• Tarif pelayanan medis untuk layanan rawat jalan dibedakan menjadi rawat jalan reguler dan nonreguler (Pasal 7).
• Tarif rawat jalan reguler mengacu pada besaran tarif layanan medis dalam Lampiran, sedangkan rawat jalan nonreguler untuk masyarakat umum dikenakan paling rendah 125% dari tarif rawat jalan reguler (Pasal 7 ayat (2)-(3)).

Prinsip Penetapan Dan Penetapan Oleh Direktur

• Pengenaan tarif harus mempertimbangkan kompleksitas tindakan, biaya jasa layanan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor/harga pasar; penetapan tarif dilakukan oleh Direktur RS Umum Adhyaksa (Pasal 8).
• Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif pada sejumlah ketentuan (Pasal 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25) ditetapkan oleh Direktur RS sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan, sehingga penentuan detail operasional dan teknis didelegasikan kepada Direktur (Pasal 26).

Tarif Layanan Penunjang Nonmedis Dan Komponen Biaya

• Kategori tarif penunjang nonmedis meliputi penggunaan ambulans dan sarana transportasi; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan lahan/ruangan/wisma/asrama/gedung; bimbingan, kredensial, pendidikan, dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; instalasi pusat sterilisasi; jasa boga dan binatu; optik/alat bantu dengar/alat bantu medis; bantuan kesehatan; serta penjualan produk lainnya (Pasal 9).
• Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi harus memperhitungkan komponen biaya per unit minimal berupa bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan/depresiasi, jumlah/jenis sarana, fasilitas, tenaga kerja, dan/atau harga pasar (Pasal 10).
• Tarif penggunaan peralatan/mesin dan penggunaan lahan/ruangan memperhitungkan fasilitas, tenaga kerja, jenis dan luas area, jangka waktu penggunaan, depresiasi, dan/atau harga pasar (Pasal 11).
• Tarif bimbingan/kredensial/pelatihan dan penelitian/pengembangan harus memperhitungkan bahan habis pakai, jenis/tingkat program, jangka waktu, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli (Pasal 12).
• Tarif instalasi pusat sterilisasi memperhitungkan bahan habis pakai, biaya operasional, fasilitas, dan/atau tenaga kerja; tarif jasa boga dan binatu memperhitungkan bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, tenaga kerja/tenaga ahli, dan/atau harga pasar (Pasal 13-14).

Penetapan Harga Produk Dan Penjualan Lainnya

• Tarif penjualan produk lainnya ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar; harga pokok produksi mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan BLU untuk menghasilkan produk (Pasal 17 ayat (1)-(2)).
• Dengan demikian penetapan harga produk mengikuti dua pendekatan terserah BLU: kalkulasi biaya internal (cost-plus) atau benchmarking terhadap harga pasar setempat (Pasal 17).

Tarif Farmasi

• Tarif farmasi yang diberikan kepada masyarakat umum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) obat (Pasal 18 ayat (1)).
• Perhitungan tarif farmasi harus memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat (Pasal 18 ayat (2)).

Tarif Layanan Dengan Teknologi Tertentu

• Tarif layanan yang menggunakan teknologi tertentu harus memperhitungkan jenis dan kompleksitas penggunaan teknologi medis, nilai tukar mata uang, kompleksitas penanganan dan pemasangan, tenaga ahli, bahan medis habis pakai khusus, alat kesehatan, biaya pemeliharaan, biaya operasional jasa pelayanan, dan/atau harga pasar (Pasal 19).
• Ketentuan ini menegaskan bahwa teknologi impor atau bergantung pada nilai tukar dapat mempengaruhi besaran tarif yang akan ditetapkan oleh Direktur.

Kerja Sama Layanan, Pemanfaatan Aset, Dan Kontrak

• BLU RS Umum Adhyaksa dapat memberikan jasa layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan pengguna melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama dengan BPJS, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi, dan pihak lain (Pasal 20 ayat (1)-(2)).
• Pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan diperbolehkan, dan tarif untuk kerja sama tersebut ditetapkan dalam kontrak antara Direktur RS dan pihak lain serta harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21-22).

Perlakuan Khusus Untuk Warga Asing Dan Pengecualian Tarif

• Warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% dari tarif layanan yang tercantum dalam Pasal 2, sehingga setiap tarif layanan terhadap WNA tidak boleh di bawah 125% dari tarif domestik (Pasal 23).
• Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); kelompok yang dapat memperoleh tarif nol meliputi keluarga miskin yang bukan pasien pihak penjamin, korban terdampak keadaan kahar, korban tindakan kriminal dan/atau kecelakaan tanpa identitas, pelaksanaan penugasan pemerintah untuk kegiatan strategis, dan kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial, namun pemberian tarif nol dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU (Pasal 24 ayat (1)-(3)).

Paket Layanan Dan Kombinasi Tarif

• BLU RS dapat menyusun dan mengenakan tarif dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan, dan paket tersebut dapat diberlakukan dengan tarif lebih rendah dari tarif satuan yang tercantum dalam Pasal 2 (Pasal 25 ayat (1)-(2)).
• Ketentuan ini memungkinkan penggabungan pendaftaran, akomodasi, pelayanan medis, farmasi dan penunjang dalam satu paket harga yang dapat memberikan diskon dibandingkan akumulasi tarif satuan.

Ketentuan Peralihan Dan Kewenangan Kontrak Yang Telah Ada

• Perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara BLU RS Umum Adhyaksa dan pihak pengguna layanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kontrak tersebut, sehingga tidak ada pembatalan otomatis atas kontrak yang sedang berjalan (Pasal 27).
• Ketentuan operasional, termasuk kriteria, besaran dan tata cara penetapan tarif yang memerlukan detail teknis, ditetapkan kemudian oleh Direktur RS sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 26 dan 27).

Lampiran Tarif Layanan Medis (Batas Tarif Tertinggi)

• Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan yang memuat batas tarif tertinggi sejumlah layanan pendaftaran dan administrasi, antara lain pendaftaran rawat jalan Rp65.000,00 per pasien/kunjungan, pendaftaran rawat inap Rp98.000,00 per pasien/kunjungan, pendaftaran gawat darurat Rp65.000,00, dan administrasi lainnya Rp260.000,00 (Lampiran bagian A).
• Lampiran juga menetapkan batas tarif tertinggi akomodasi medis seperti Kelas II Rp585.000,00 per hari, ICU Rp1.170.000,00 per hari, IMCU/HCU Rp1.105.000,00 per hari, isolasi Rp910.000,00 per hari, NICU Rp1.040.000,00 per hari, ruang bayi/inkubator Rp520.000,00 per hari, dan kamar bedah Rp1.300.000,00 per hari (Lampiran bagian B).
• Untuk pelayanan medis Lampiran mencantumkan batas tarif tertinggi konsultasi dan tindakan, misalnya dokter umum Rp145.000,00 per kunjungan, dokter spesialis Rp325.000,00, dokter subspesialis Rp390.000,00; tindakan medik non?operatif kategori kecil Rp945.000,00, sedang Rp3.850.000,00, besar Rp11.000.000,00, khusus Rp28.399.000,00; serta berbagai tarif tindakan operatif dan penunjang (laboratorium sederhana Rp620.000,00 per pengujian hingga khusus Rp15.384.000,00 dan radiologi khusus Rp12.500.000,00) yang tercantum dalam Lampiran sebagai batas tertinggi.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya