PMK 74 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan menerapkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Adhyaksa kepada masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan medis
   • Tarif layanan penunjang nonmedis
   • Tarif farmasi
   • Tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu

3. Tarif Layanan Medis

   • Terdiri dari tarif pendaftaran dan administrasi medis, tarif akomodasi medis, dan tarif pelayanan medis.
   • Tarif akomodasi rawat inap dibagi dalam kelas III, II, I, VIP, dan VVIP dengan persentase tarif tertentu berdasarkan kelas II sebagai acuan.
   • Tarif rawat jalan dibedakan menjadi reguler dan nonreguler, dengan tarif nonreguler minimal 125% dari tarif reguler.
   • Penetapan tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, biaya jasa, bahan habis pakai, dan harga pasar.

4. Tarif Layanan Penunjang Nonmedis
   Meliputi tarif penggunaan ambulans, peralatan, lahan/ruangan, bimbingan dan pelatihan, penelitian, sterilisasi, jasa boga dan binatu, optik dan alat bantu medis, bantuan kesehatan, serta penjualan produk lainnya. Penetapan tarif memperhitungkan biaya operasional, tenaga kerja, fasilitas, dan harga pasar.

5. Tarif Farmasi
   Ditetapkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi, harga neto apotek, pajak, biaya pelayanan kefarmasian, dan harga pasar setempat.

6. Tarif Layanan Kesehatan dengan Teknologi Tertentu
   Memperhitungkan jenis dan kompleksitas teknologi, nilai tukar mata uang, tenaga ahli, bahan habis pakai khusus, biaya pemeliharaan, operasional, dan harga pasar.

7. Kerja Sama dan Pemanfaatan Aset
   Rumah Sakit dapat memberikan layanan kesehatan melalui kontrak kerja sama dengan berbagai pihak seperti BPJS, asuransi, dan lainnya, serta melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan. Tarif dalam kerja sama ditetapkan dalam kontrak sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Tarif Khusus

   • Warga negara asing dikenakan tarif minimal 125% dari tarif layanan.
   • Pengguna layanan tertentu (keluarga miskin, korban keadaan kahar, korban kriminal tanpa identitas, penugasan pemerintah, kegiatan sosial) dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.
   • Tarif layanan dapat diberikan dalam bentuk paket atau kombinasi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar.

9. Penetapan Tarif
   Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Peralihan dan Berlaku
    Perjanjian dan kontrak kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. Peraturan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

11. Lampiran Tarif Layanan Medis
    Memuat batas tarif tertinggi untuk berbagai layanan pendaftaran, akomodasi, pelayanan medis (visite, konsultasi, tindakan medis non-operatif dan operatif, penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, rehabilitasi, psikologi, medico legal, dan lain-lain). Tarif ini menjadi acuan maksimal dalam penetapan tarif layanan.