PMK 76 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Perubahan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti pertimbangan bahwa pengaturan sebelumnya belum menyesuaikan persyaratan penetapan dan pencabutan BLU, rencana strategis bisnis, pengelolaan pendapatan dan belanja, dewan pengawas, serta remunerasi dan hibah sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Tujuan perubahan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyempurnakan pedoman pengelolaan BLU, termasuk penambahan ketentuan registrasi hibah, mekanisme pengusulan PPK-BLU, dan ketentuan tata kelola. Peraturan ini diberlakukan dalam konteks koordinasi antara Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembina teknis dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk aspek tertentu.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan dan Lampiran

• Peraturan ini mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022, serta menetapkan perubahan pada Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Perubahan meliputi ketentuan tentang penetapan dan pencabutan penerapan PPK-BLU, masa transisi pencabutan, analisis RBA, pengaturan hibah (definisi, registrasi, konsultasi, dan perjanjian hibah), pembukaan rekening operasional untuk hibah, pembentukan dan komposisi Dewan Pengawas, pembentukan Komite Audit, mekanisme remunerasi, serta format dan contoh dokumen RSB, usulan, dan kertas kerja penilaian.

Persyaratan Penetapan dan Pengusulan PPK-BLU

• Pasal 10 mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Satker yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk ditetapkan sebagai Satker penerapan PPK-BLU; pengusulan dapat dilakukan secara kolektif dan wajib dilengkapi hasil reviu Menteri/Pimpinan Lembaga (ayat 2a).
• Format usulan dan dokumen pendukung diatur dalam Lampiran I, yang merinci persyaratan substantif (jenis pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, riset, pengusahaan kawasan, pengelolaan dana khusus), persyaratan teknis (rekomendasi pembina dengan minimal mempertimbangkan indeks kepuasan masyarakat, peluang peningkatan kinerja, kondisi kebijakan, dan profesionalitas SDM), serta persyaratan administratif (pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, RSB, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit atau pernyataan kesiapan diaudit).
• Dokumen usulan harus memuat hasil reviu K/L, penetapan organisasi dan tata kerja Satker, serta dokumen administratif sesuai format Hasil Reviu dan Format Usulan Penetapan yang tercantum dalam Lampiran I.

Masa Transisi Setelah Pencabutan Penerapan PPK-BLU

• Pasal 22 mensyaratkan bahwa Satker yang pencabutan penerapan PPK-BLU-nya diberikan masa transisi untuk peralihan menjadi Satker non-PPK-BLU; masa transisi diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pencabutan ditetapkan.
• Masa transisi wajib menyelesaikan sekurang-kurangnya: pembentukan penanggung jawab likuidasi, penyelesaian status kepegawaian, dokumen pelaksanaan anggaran, struktur organisasi pasca pencabutan, penyelesaian hak dan kewajiban termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, penyusunan laporan keuangan sampai neraca bersaldo nihil, penutupan rekening BLU, dan penyampaian usulan jenis/tarif PNBP bila berubah status menjadi Satker penerimaan PNBP.

Analisis Rencana Bisnis Anggaran (RBA) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Pasal 47B mengamanatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis terhadap RBA dengan mempertimbangkan sekurang?kurangnya aspek produktivitas (rasio output terhadap input, kualitas/kuantitas layanan, target pendapatan, rasio SDM), efisiensi (optimalisasi belanja terhadap keluaran, proporsi pendapatan operasional), inovasi (ide peningkatan layanan, optimalisasi aset, TI, modernisasi), serta keselarasan dengan RSB dan prioritas pembangunan.
• Dalam analisis RBA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat melibatkan Kementerian Negara/Lembaga dan/atau BLU, serta menghasilkan output yang memuat minimal besaran target PNBP BLU, besaran rencana belanja, dan informasi kesesuaian RBA dengan RSB yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran BLU termasuk penentuan target PNBP.

Pendapatan BLU, Hibah, dan Registrasi Hibah

• Pasal 69 menguraikan kategori pendapatan BLU: (a) pendapatan jasa layanan, (b) hibah tidak terikat dan/atau terikat, (c) hasil kerja sama dan/atau hasil usaha lainnya, (d) penerimaan lain yang sah, dan/atau (e) penerimaan anggaran bersumber RM; ayat (2) menyatakan hasil usaha lainnya meliputi pendapatan jasa lembaga keuangan, penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
• Pasal 69 menetapkan bahwa pendapatan dari huruf a-d dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak K/L dan harus dipertanggungjawabkan berupa pengesahan pendapatan kepada KPPN, kecuali hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga tidak memerlukan pengesahan pendapatan kepada KPPN.
• Pasal 69 menegaskan definisi hibah (ayat 7) termasuk hibah berupa uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga tanpa kewajiban pengembalian, asal dari dalam atau luar negeri (ayat 8), serta mengatur registrasi hibah: nomor register hibah luar negeri diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, sedangkan nomor register hibah dalam negeri diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Pasal 69 ayat 9).
• Pasal 69 menetapkan perlakuan hibah terikat sesuai peruntukannya (ayat 10), hibah tidak terikat dipergunakan untuk kegiatan operasional layanan (ayat 11), dan hibah tidak terikat tidak dapat digunakan untuk pembayaran remunerasi (ayat 12).

Konsultasi, Perjanjian Hibah, dan Prosedur Permohonan Nomor Register

• Pasal 69A mengatur bahwa BLU wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelum menerima hibah; konsultasi untuk hibah luar negeri dilaksanakan pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (yang dapat melibatkan DJPPR), sedangkan hibah dalam negeri dikonsultasikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Pasal 69B mewajibkan hibah dituangkan dalam perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang paling sedikit memuat identitas para pihak, tanggal penandatanganan, jumlah, periode, peruntukan, serta ketentuan dan persyaratan; menteri/pimpinan lembaga dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Pemimpin BLU dengan surat kuasa.
• Pasal 69C menetapkan prosedur permohonan nomor register hibah, meliputi pengajuan oleh Pemimpin BLU kepada DJPPR/Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen untuk hibah luar negeri atau kepada DJPb/Kanwil untuk hibah dalam negeri, dengan lampiran minimal perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa pendelegasian; verifikasi dilakukan dengan menguji kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan berujung pada penerbitan surat penetapan nomor register.

Rekening Operasional BLU dan Rekening Khusus Hibah

• Pasal 76 mengatur bahwa penerimaan dari jasa layanan, hasil investasi, hibah, dan sumber lainnya disetorkan langsung ke Rekening Operasional Penerimaan BLU, dan bila BLU hanya menerapkan satu jenis rekening operasional, penerimaan tersebut disetorkan ke Rekening Operasional BLU (ayat 1-2).
• Untuk menampung hibah dalam bentuk uang dibuka rekening operasional BLU tersendiri dengan nama format: RPL [KODE KPPN] BLU [NAMA SATKER] UNTUK OPS HIBAH (ayat 2a), sedangkan penerimaan dari pinjaman dan RM tertentu disetorkan ke Rekening Dana Kelolaan BLU (ayat 3).
• Fungsi kasir wajib menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja ke rekening yang relevan; penyetoran boleh dilakukan pada hari berikutnya jika penerimaan terjadi pada hari libur atau setelah jam operasional bank, dan Pemimpin BLU menetapkan batas waktu (cut-off) penyetoran memperhatikan jam operasional bank (ayat 4-6).

Pengelolaan Keuangan, Investasi Jangka Pendek, dan Pelaporan RSB

• Lampiran III mengatur format Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU (Renstra Bisnis 5 tahun) termasuk ringkasan eksekutif, analisis dan strategi, rincian program, kegiatan, indikator, serta batas maksimal halaman (RSB Bab I-IV maksimal 20 halaman).
• Ketentuan investasi jangka pendek mewajibkan kebijakan yang memuat batas maksimum proporsi kas yang dapat ditempatkan pada satu pihak, sistem pengawasan dan pelaporan investasi, pembatasan wewenang transaksi investasi per level manajemen, serta rencana investasi tahunan yang memuat histori saldo kas, proyeksi penerimaan/pengeluaran, dan sasaran hasil investasi termasuk tolok ukur yield benchmark.
• Lampiran III mengatur format laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek triwulanan yang memuat rincian rekening operasional penerimaan/pengeluaran, rekening dana kelolaan, deposito/investasi, saldo akhir triwulan, rate bunga, tanggal penempatan, dan tenor.

Pembentukan, Komposisi, dan Persyaratan Dewan Pengawas

• Pasal 205-206 mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membentuk Dewan Pengawas berdasarkan pertimbangan Nilai Omzet atau Nilai Aset serta analisis kemampuan keuangan BLU pada periode jabatan Dewan Pengawas; jumlah anggota ditetapkan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berdasarkan pertimbangan tersebut.
• Pasal 206 menetapkan jumlah anggota 3 orang untuk BLU dengan realisasi Nilai Omzet menurut LRA tahun terakhir sampai dengan Rp60.000.000.000,00 atau Nilai Aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00, dan 5 orang apabila omzet lebih dari Rp60.000.000.000,00 atau aset lebih dari Rp200.000.000.000,00.
• Pasal 209 mensyaratkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan, masa jabatan 5 (lima) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali, serta menetapkan persyaratan umum dan khusus (termasuk larangan menjadi pengurus partai politik, tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana, dan larangan hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pejabat pengelola atau anggota Dewan Pengawas lainnya).

Pengecualian Jumlah Keanggotaan dan Komposisi Dewan Pengawas

• Pasal 206A memberikan kemungkinan pengecualian terhadap ketentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk tujuan peningkatan kinerja keuangan, layanan, tata kelola, dan penguatan pengawasan; usulan disertai analisis pemenuhan kriteria seperti kemampuan meningkatkan kinerja, omzet lebih dari Rp90.000.000.000,00 atau aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00, mandat layanan lebih dari 1 K/L, beragam jenis layanan, cakupan strategis nasional, dan kemampuan keuangan membentuk Dewan Pengawas.
• Pasal 208 mengatur komposisi untuk 3 orang (1 pejabat K/L, 1 pejabat Kemenkeu, 1 tenaga ahli) dan untuk 5 orang (2 pejabat K/L, 2 pejabat Kemenkeu, 1 tenaga ahli); pasal (2b) menetapkan komposisi minimal jika pengecualian menjadikan jumlah lebih dari 5 orang, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Proses Usulan, Penilaian, dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas

• Pasal 211 mensyaratkan surat usulan pembentukan Dewan Pengawas oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan yang memuat usulan jumlah, komposisi, dan nama calon anggota yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan serta dilampiri analisis kemampuan keuangan BLU, surat pernyataan kebutuhan peran pengawasan, informasi kompetensi calon, dan pernyataan waktu penetapan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
• Pasal 213 menetapkan bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan anggota Dewan Pengawas menggunakan kertas kerja penilaian yang tercantum dalam Lampiran IV; apabila belum memenuhi persyaratan, permintaan perbaikan diajukan ke Menteri/Pimpinan Lembaga, dan bila memenuhi, rekomendasi disampaikan kepada Menteri Keuangan.
• Pasal 247 mengatur monitoring oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap proses penetapan Dewan Pengawas paling sedikit satu kali sepanjang periode jabatan, serta hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan persetujuan jumlah anggota periode berikutnya; jika terjadi penurunan indikator (omzet atau aset) di bawah ambang tertentu, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat tetap mengusulkan 5 orang dengan kajian potensi peningkatan layanan.

Komite Audit: Pembentukan, Syarat Minimum, dan Mekanisme Rapat

• Pasal 231 menyatakan Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Pasal 231 ayat (1a) menetapkan syarat minimal pembentukan Komite Audit apabila BLU memenuhi syarat realisasi Nilai Omzet tahun terakhir lebih besar dari Rp175.000.000.000,00.
• Pasal 232 mengatur komposisi Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang termasuk ketua, dengan ketua berasal dari unsur Dewan Pengawas dan dua anggota dari unsur pejabat/pegawai Kemenkeu, pejabat/pegawai K/L, atau profesional/tenaga ahli; Komite Audit bersifat mandiri, bekerja kolektif, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.
• Ketentuan rapat Komite Audit dalam Lampiran IV mengharuskan rapat dihadiri paling sedikit ketua dan seorang anggota, keputusan diupayakan musyawarah mufakat, risalah rapat dibuat dan ditandatangani, serta perbedaan pendapat dicantumkan.

Remunerasi, Kontrak Kinerja, dan Mekanisme Insentif/Bonus

• Pasal 274 menetapkan bahwa pembayaran remunerasi di BLU didasarkan pada capaian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja antara Pemimpin BLU dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; Kontrak Kinerja ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran (ayat 6) dan untuk BLU baru berlaku sejak penetapan BLU sampai 31 Desember tahun kontrak bersangkutan (ayat 7).
• Kontrak Kinerja harus disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis unit eselon I K/L, indikator kinerja unit eselon I, Rencana Strategis Bisnis BLU, dan Rencana Bisnis Anggaran BLU serta paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan, nama, trajektori, target, aspek indikator kinerja, dan Definisi Operasional Indikator Kinerja (ayat 8-10).
• Lampiran IV merinci mekanisme perhitungan bonus berdasarkan penilaian beberapa kriteria dengan bobot dan contoh capaian, termasuk ketentuan konversi Total Nilai (X) menjadi besaran bonus: misalnya rentang skor menghasilkan besaran bonus dari 1 x Remunerasi hingga 3 x Remunerasi tergantung kisaran nilai (contoh: 100 < X < 105 = 1 x Remunerasi; 120 < X = 3 x Remunerasi).
• Pasal 280 mengatur Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai yang capaian melebihi target; untuk Pemimpin BLU pemberian insentif atas kelebihan capaian memerlukan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dalam mempertimbangkan persetujuan tersebut diperhatikan waktu penyampaian kontrak kinerja (ayat 2 dan 4).

Ketentuan Administratif Pengelolaan Piutang, Barang, dan Pemanfaatan Aset

• Lampiran III dan bagian terkait mengatur pengelolaan piutang BLU, termasuk prosedur penghapusan secara bersyarat dengan Keputusan Pemimpin BLU yang disusun menurut format contoh; catatan khusus untuk penghapusan bernilai di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 per penanggung utang memerlukan keterangan tambahan dan tembusan.
• Pengelolaan barang dan pemanfaatan aset mensyaratkan analisis teknis, keuangan, hukum, dan sosial; naskah perjanjian pemanfaatan harus memuat para pihak, objek, bentuk pemanfaatan, jangka waktu, volume, kompensasi/imbalan, jadwal pembayaran, hak-kewajiban, terminasi, sanksi, force majeure, dan penyelesaian perselisihan; khusus BGS/BSG disyaratkan serah terima dan laporan pemeriksaan teknis.
• Ketentuan investasi jangka pendek, pengelolaan utang, akuntansi, pelaporan, sistem pengendalian intern, dan ketentuan penerbitan SKTB untuk surplus anggaran diatur secara rinci: permintaan SKTB oleh Pemimpin BLU paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran, dan KPPN menerbitkan SKTB paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan lengkap; SKTB dibuat 4 (empat) rangkap dengan distribusi penerima yang ditentukan.

Sistem Pengendalian Intern, Auditor Ekstern, dan Akuntabilitas

• Lampiran IV mempertegas implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern; pemimpin BLU wajib menyediakan informasi dan akses yang memadai bagi auditor ekstern/intern, pembina BLU, dan Komite Audit.
• Ketentuan pemilihan kantor akuntan publik mengatur syarat minimal: terdaftar di BPK, memiliki kualifikasi dan perizinan, pengalaman audit setara BLU, prinsip best value for money, komitmen kerahasiaan data, dan bebas dari pengaruh Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola; pencalonan disertai pernyataan kesanggupan kebebasan dan kesediaan memberikan informasi hasil audit kepada Menteri Keuangan.
• Piagam Pengawasan Intern dan rencana kerja tahunan SPI harus memuat struktur, tugas, wewenang, kode etik, persyaratan auditor intern, dan jadwal pelaksanaan pengawasan beserta tindak lanjut hasil pengawasan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya