PMK 76 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 yang belum sepenuhnya menyesuaikan pengaturan terkait persyaratan, penetapan dan pencabutan BLU, rencana strategis bisnis, pendapatan dan belanja, dewan pengawas, remunerasi, serta hibah pada BLU.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Penetapan dan Pencabutan BLU

   • Persyaratan penetapan BLU meliputi persyaratan substantif (jenis pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan wilayah, dan dana khusus), teknis (layak dikelola dan ditingkatkan, kinerja keuangan sehat), dan administratif (dokumen lengkap seperti pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, RSB, laporan keuangan, standar pelayanan minimum, dan laporan audit).
   • Prosedur pengusulan BLU oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan hasil reviu dan dokumen pendukung.

2. Pengelolaan Keuangan BLU

   • Pengaturan pendapatan BLU yang terdiri dari pendapatan layanan, hibah, hasil kerja sama, penerimaan lainnya, dan anggaran negara.
   • Hibah dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, dengan mekanisme registrasi dan konsultasi kepada Menteri Keuangan.
   • Pengelolaan kas, investasi jangka pendek, piutang, dan utang BLU diatur secara rinci.
   • Penggunaan hibah tidak terikat tidak boleh untuk pembayaran remunerasi.

3. Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

   • RSB disusun dengan format yang memuat visi, misi, analisis SWOT, strategi bisnis, program, kegiatan, indikator, dan target capaian.
   • RBA dianalisis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mempertimbangkan produktivitas, efisiensi, inovasi, dan keselarasan dengan prioritas pembangunan.

4. Dewan Pengawas BLU

   • Pembentukan Dewan Pengawas berdasarkan nilai omzet dan aset BLU, dengan jumlah anggota 3 atau 5 orang, dan dapat dikecualikan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
   • Komposisi anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli.
   • Prosedur pengusulan, pengangkatan, persyaratan umum dan khusus anggota Dewan Pengawas diatur secara rinci.
   • Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dengan ketentuan khusus.

5. Remunerasi dan Insentif

   • Remunerasi dibayarkan berdasarkan capaian kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dan Menteri Keuangan.
   • Sistem penilaian kinerja dan kontrak kinerja diatur untuk periode satu tahun anggaran.
   • Insentif kinerja dapat diberikan atas kelebihan capaian kinerja dengan persetujuan Menteri Keuangan.

6. Pengaturan Hibah

   • Hibah yang diterima BLU harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan.
   • Hibah dituangkan dalam perjanjian yang memuat identitas pemberi dan penerima, jumlah, periode, peruntukan, dan ketentuan lainnya.
   • Permohonan nomor register hibah dilakukan sesuai prosedur dan dokumen yang ditentukan.

7. Pengelolaan Tata Kelola dan Pelaporan

   • BLU wajib menyusun pola tata kelola yang mencakup organisasi, akuntabilitas, dan transparansi.
   • Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan harus lengkap serta akurat.
   • Sistem pengendalian intern, auditor ekstern, dan pengawasan internal diatur untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

8. Ketentuan Lainnya

   • Masa transisi bagi Satker yang pencabutan penerapan PPK-BLU diberikan paling lama satu tahun.
   • Penyesuaian format dokumen usulan, laporan, dan surat pernyataan disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
   • Monitoring dan evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan secara berkala oleh Menteri Keuangan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur secara komprehensif tata kelola, keuangan, pengawasan, dan remunerasi BLU untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.